Rakyat Merdeka Online

Home

Share |
PKS Ingatkan SBY Kontrak Koalisi
Senin, 19 September 2011 , 08:10:00 WIB
Laporan: Zulhidayat Siregar

  

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipersilakan memanfaatkan hak prerogatifnya mengevaluasi bahkan merombak Kabinet Indonesia Bersatu II, yang dipandang tidak cakap dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan.

Tapi diingatkan, Presiden SBY harus merujuk dan melalui tahapan yang telah dituangkan dalam kesepakatan bersama partai pendukung koalisi pemerintahan.

"Isi (kontrak koalisi) yang tempo hari diperbarui pada prinsip dasarnya sama. Menteri itu adalah hak prerogatif Presiden untuk, baik melakukan pengangkatan, dan penilaian berdasarkan kinerja," kata Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

Karena itu, masih kata Abdul, saatnya diberikan kesempatan kepada Presiden untuk melakukan tahapan-tahapan tersebut.

"Kalau dipandang ada misalnya kontrak kerja yang tidak terpenuhi dan sebagainya, nanti Presiden akan menkonsultasikannya dengan pimpinan-pimpinan partai. Harus tetap dilakukan itu, walaupun itu hak prerogatif Presiden. Saya kira itu tahapan yang harus dilakukan oleh Presiden," tambahnya. [zul]


Baca juga:
Sukardi Rinakit: 3-4 Menteri Fardhu 'Ain untuk Diganti
Survei LSI Denny JA Aneh!
Stafsus SBY: Reshuffle Tidak Datang karena Hasil Survei
Rakyat Ingin Perubahan, Bukan Bagi-bagi Kekuasaan dan Pencitraan
SBY Harus Berani Lepaskan Diri dari Menteri yang Tersangkut Korupsi

Komentar (9)

Nama
Judul
Komentar
  1. proregatif Presiden
    20.09.2011, 14:19 WIB
    Komentator: jakatarub
    Reshuffle kabinet adalah hak proregatif Presiden jadi beri kepercayaan kepadanya untuk berpikir baiknya. marilah kita sama2 mendukung apapun keputusannya karena kita telah memilihnya untuk menjadi Presiden.
  2. reshuffle kabinet
    19.09.2011, 14:57 WIB
    Komentator: bentor
    Mudah-mudahan saja langkah Pak SBY untuk mereshuffle kabinet dapat bekerja lebih baik lagi dari yang sebelumnya.
  3. Tergantung Presiden
    19.09.2011, 14:18 WIB
    Komentator: Aryo
    Hak prerogatif pada Presiden, artinya ya semua tergantung Presiden mau dengan pertimbangan apapun terserah Presiden toh semua adalah tanggung jawab Presiden.
  4. PARPOL koalisi
    19.09.2011, 13:07 WIB
    Komentator: b4h4r
    Resuffle kabinet membuat bbrp parpol koalisi bersiap diri. Koalisi ini seharusnya saling mendukung, bukan malah mengingat. Yg mana itu merupakan bahasa halus intimidasi kpd pemerintahan. Seharusnya parpol koalisi mempersiapkan kadernya apabila ditunjuk utk mengsi kabinet yg kosong. Dengan cara menyiapkan kadernya yg berkualitas dan bermartabat.
  5. - JANGAN KHAWATIR YG PENTING MARI TETAP BERSATU
    19.09.2011, 12:10 WIB
    Komentator: BINGKAI NEGARAWAN
    JANGANLAH TERLAQLU KHAWATIR.. PERCAYALAH SBY TAHU APA YG HARUS DILAKUKAN TERKAIT PROSEDUR YDM DAN SEMUANYA DEMI KEBAIKAN BERSAMA BGS DAN NGR. Yang terpenting apapun yg jd keputusan SBY terkait resufel KIB II mari kita tetap bersatu mendukung pemerintah dan jgn lgi terpancing apalgi memprovokasi utk mengkerdilkan Pemerintah. HARGAILAH TATANAN DAN NILAI2 DEMOKRASI
  6. Munafik
    19.09.2011, 11:53 WIB
    Komentator: Panutan
    Masalah reshuffle sebenarnya kekhawatiran parpol yang kadernya takut dicopot, mereka mendorong dorong reshuffle tapi dengan syarat syarat ini itu harus sesuai dengan kesepakatan koalisi, giliran jabatan ribut kehilangan tapi giliran ada masalah yang dihadapi pemerintah semua ngibrit balik kanan kabur, mental mental kader parpol yang ditunjukkan sekarang menunjukkan munafik parpolnya
  7. Parta* Pendukung Koalisi Tidak Bertanggung Jawab
    19.09.2011, 11:36 WIB
    Komentator: Mantan Kepala Desa
    Kalau ada rencana perombakan kabinet buru-buru semua parta* mengingatkan Presiden SBY supaya merujuk dan melalui tahapan yang telah dituangkan dalam kesepakatan bersama parta* pendukung koalisi pemerintahan.
    Kalau suatu masalah dihadapi oleh pemerintah, parta* koalisi kabur, ngibrit ga tau kemana perginya ?
    Tidak bertanggungjwab, mau enaknya saja....!!
  8. PKS buktikan kalau parta*mu bersih
    19.09.2011, 09:34 WIB
    Komentator: anak pinggiran
    kalau menteri dari PKS tidak bisa kerja buat apa di pertahankan itu akan memperlabat kerja Kabinet bersatu II . alangkah baiknya kalau Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim memanggil dulu kader-kadernya di Pemerintahan(eksekutif)untuk diminta keterangan kinerjanya jangan langsung Presiden menghadap Parta*.
  9. PKS jangan ngajarin SBY deh.....
    19.09.2011, 08:50 WIB
    Komentator: Adang Jatun
    Kita PKS PKS ini cuma gede bacot aja biar kelihatan pintar !

Githok

blitz.rmol.co
www.medanbagus.com
www.jakartabagus.com
www.rakyatmerdeka.tv

Gotong Royong Ala Jepang


Menghidupkan Kembali Ekonomi Pantai Barat


Kesetiaan Ksatria Yudhoyono Diuji Kanjeng Ratu Elizabeth II