Kantor Pemprov NTT Tempat Galang Dukungan
Jum'at, 04 November 2011 , 08:56:00 WIB
 ILUSTRASI, VOTE KOMODO |
 |
RMOL.Di tengah gencarnya kampanye mendukung komodo masuk menjadi tujuh keajaiban alam baru di dunia, muncul kabar mengagetkan dari Kedutaan Besar RI di Bern, Swiss.
Perwakilan RI di sana meragukan kredibilitas Yayasan New7 Wonders (N7W) sebagai penyelenggara kontes, setelah melakukan penyelidikan. Yayasan ini tak jelas alamatnya.
Duta Besar Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo mengeluarkan imbauan agar berhati-hati terhadap penyelenggara. Apalagi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif --dulu Kebudayaan dan Pariwisata-- pernah diminta membayar licence fee 10 juta dolar AS.
Lantaran permintaan ditolak, N7W melarang Kementerian Pariwisata menjadi Official Supporting Committee (OSC). Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Pariwisata pun menggugat N7W karena tidak boleh ikut mempromosikan Komodo.
Polemik mengenai kredibilitas N7W tak membuat kampanye vote komodo di Tanah Air terhenti. Seperti terlihat di Wisma NTT di Jalan Tebet Dalam Raya Nomor 42, Jakarta Selatan.
Sebuah spanduk berwarna merah dengan lebar tiga meter dipasang di Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini. Tulisannya menarik perhatian orang yang melintas di jalan itu.
“Jangan biarkan Komodo (INA) kalah dari kadal air raksasa (MLY). Mari dukung Indonesia”. Begitulah isi pesan yang ditulis di spanduk. Tak lupa diselipkan imbauan melakukan vote melalui pesan singkat (SMS). “Ketika Komodo kirim 9818 hanya Rp 1/SMS”.
Adalah Forum NTT Bersatu yang memasang spanduk itu. Komodo adalah hewan asli Indonesia. Reptil peninggalan purbakala ini hanya bisa ditemui di Taman Nasional Pulau Komodo di NTT.
Memasuki lobi kantor ini, beberapa foto dan poster komodo dipajang di dinding. Saat Rakyat Merdeka berkunjung, suasana di sini tak ramai. Tampak beberapa orang mondar-mandir.
Robby Uly, staf kantor yang juga anggota Forum mengatakan, masyarakat NTT yang tinggal di Jakarta menjadikan kantor ini sebagai tempat penggalangan dukungan bagi Pulau Komodo.
“Forum NTT Bersatu melakukan kegiatan dengan membagi-bagikan selebaran di jalanan. Misalnya, kita mengimbau warga ibukota yang melintasi Jalan Thamrin untuk mengirim SMS dukung Komodo,” ujarnya.
Masyarakat NTT, kata dia, sejak lama menginginkan Komodo masuk sebagai tujuh keajaiban dunia baru. “Untuk mewujudkan hal itu kami tidak akan pernah letih melakukan aksi untuk mengajak dan mengimbau masyarakat untuk melakukan vote melalui SMS,” ajak Robby.
Ricardo Amakellen, Penanggung Jawab Vote Komodo, mengatakan, pihaknya terus berkampanye di jalan-jalan protokol untuk mengajak masyarakat memberikan dukungan terhadap komodo.
“Kami menggelar kampanye ini untuk vote komodo. Pak Jusuf Kalla sudah membuat gebrakan untuk NTT. Masak kita yang anak asli NTT hanya menonton? Karena itulah kita menggelar acara ini untuk mendukung kampanye vote komodo tersebut,” kata dia.
Ricardo tak ambil pusing dengan munculnya keraguan mengenai kredibilitas N7W. Menurut dia, komodo adalah hewan langka yang layak dianggap sebagai keajaiban alam.
Begitu pula dengan Emmy Hafild, ketua gerakan pendukung pemenangan komodo (P2Komodo). Ia mempersilakan pihak-pihak yang ragu untuk mengunjungi situs www.new7wonders.com.
Emmy memaparkan yayasan ini sukses membuat kontes 7 keajaiban dunia buatan manusia pada 2007. Pada 2000 silam, organisasi ini membuat orang Indonesia kebakaran jenggot karena Candi Borobudur terdepak dari tujuh keajaiban dunia. “Dia (New 7 Wonders) sukses membuat acara-acara seperti ini,” kata dia.
Bagaimana dengan hasil penyelidikan KBRI Swiss tentang sejumlah kejanggalan N7W? “Argumentasinya nggak baru. New7 Wonders itu organisasi modern. Mereka kerja lewat cyber. Kantornya di mana-mana, seperti London, Zurich, dan Kanada,” jelas Emmy.
Ia mengakui yayasan N7W berkantor di museum. “Museum itu dulu rumah milik orangtua Bernard Weber. Museum berisi segala sesuatu soal New7 Wonders.”
Emmy juga menampik anggapan adanya komersialisasi vote komodo dengan cara mengirim pesan ke nomor 9818. “Dari mana untung besar? Secara ekonomis kami harus mensubsidi konsumen. Kita butuh jutaan vote seharinya.
Saat Pak JK bergabung September lalu ada kenaikan luar biasa,” terangnya. Awalnya SMS dukungan itu dikenai tarif Rp 1.000. Kemudian diturunkan jadi Rp 1.
JK: Semangat Rakyat jangan Dipadamkan
Jusuf Kalla akhirnya angkat bicara menyusul kontroversi mengenai New 7 Wonders Nature. Menurut dia, ada pemahaman yang tidak pas mengenai kompetisi.
Bekas wakil presiden itu mengatakan, ada perbedaan antara peserta dengan host (tuan rumah-red). Kata dia, Indonesia tak pernah mundur dari kontes ini.
“Sebagaimana halnya Olimpiade, itu kan ada semacam tuan rumah dan sebagainya. Nah waktu itu Yayasan New 7 Wonders menawarkan kepada negara yang ingin jadi tuan rumah dengan license fee sebesar 7 juta dolar. Indonesia malah berani tawar sampai 10 juta dolar. Maka otomatis Indonesia dapat,” terang JK yang didaulat menjadi Duta Komodo ini.
Belakangan Indonesia mundur. Pengunduran ini menyulitkan dan mengacaukan perencanaan panitia. Padahal mengenai fee sebagai host ini sudah disampaikan 6 bulan sebelumnya.
“Jadi sebenarnya kalau Yayasan 7wonders mau tuntut Kemenbudpar, bisa saja. Karena dia memang salah,” tegas JK.
JK mengutarakan, NTT wilayah kering dan tidak ada tambang. Namun, punya kelebihan karena alamnya bagus. Dengan masuknya Komodo menjadi New 7 Wonders akan meningkatkan jumlah turis yang berkunjung ke NTT.
Karena itu, JK meminta semua kalangan bijak menyikapi kampanye Komodo ini. Jika ada yang meragukan penyelenggaranya, kata JK, silakan membuka website New7wonders.
Dia menuturkan, begitu banyak negara, presiden, tokoh negara, dan artis berkampanye soal aset negara masing-masing di ajang ajang ini. Bahkan, foto-foto mereka dipajang di website.
“Jangan melupakan kemampuan mereka menggerakkan semua negara itu, hanya karena kita tidak ketemu kantornya,” ujarnya.
JK mengimbau keraguan terhadap penyelenggara jangan menyusutkan semangat rakyat Indonesia untuk vote dan berkampanye memenangkan Komodo. “Semangat rakyat Indonesia sedang tinggi-tingginya mempromosikan aset bangsa sendiri, jangan dipadamkan,” kata JK. [Harian Rakyat Merdeka]
