Rakyat Merdeka Online

Home   

Share |
SAKSI DAN KORBAN
Korban Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok Dapat Bantuan Medis
Senin, 30 April 2012 , 23:58:00 WIB
Laporan: Ade Mulyana

ABDUL HARIS SEMENDAWAIIST
  

RMOL. Korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok mendapat bantuan medis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bantuan medis dilaksanakan hari ini (Senin, 30/4) di Rumah Sakit Royal Progress, Sunter, Jakarta Utara.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, bantuan medis diberikan seiring diterimanya permohonan bantuan medis dan psikologis yang diajukan pada Rapat Paripurna LPSK pada 24 April 2012 lalu.

"LPSK menerima permohonan 3 orang korban Tanjung Priok atas nama Marulloh, Yudi Wahyudi dan Ma'mur Ansori," kata Semendawai dalam keterangan resminya yang diterima redaksi (Senin, 30/4).

Dijelaskannya, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 44/2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan korban menyatakan bahwa korban pelanggaran HAM berat berhak memperoleh bantuan berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

"Atas dasar pengajuan permohonan tertulis para korban, LPSK berwenang dan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bantuan terhadap para korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tambah Semendawai.

Dikatakan dia, peristiwa Pelanggaran HAM berat tahun 1984 secara umum telah merubah hidup para korban yang berdampak besar pada kehidupannya di masa depan.

"Luka emosi dan diskriminasi sebagai warga Negara yang dialami para korban pelanggaran HAM yang berat menyebabkan para korban mengalami kesulitan hidup, mulai dari pekerjaan maupun hubungan sosial dengan masyarakat. Untuk itu, negara melalui LPSK, mempunyai tanggung jawab melakukan reparasi terhadap para korban," katanya.

Sementara Lili Pintauli, anggota LPSK Penanggung Jawab Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi mengatakan, pemberian bantuan medis kepada ketiga korban juga didasarkan pada rekomendasi Komnas HAM melalui Surat Nomor 394/TUA/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan bahwa para pemohon merupakan korban pelanggaran HAM berat.

"Berdasarkan surat rekomendasi Komnas HAM, tim LPSK melakukan penilaian awal atas kondisi fisik dan psikis para pemohon oleh dokter ahli dan psikolog," kata Lili.

Hasil dari pemeriksaan tersebut, lanjut Lili, para korban membutuhkan layanan medis dan psikologis lebih lanjut. "Pemulihan kondisi fisik dan psikis dimaksudkan agar para pemohon dapat memberikan keterangan dan siap menghadapi proses penegakan hukum atas kasus pelanggaran HAM berat yang dialami para pemohon," jelas Lili.

Lili mengatakan pihaknya berharap proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat dapat berjalan sesuai dengan harapan para korban. ‚ÄĚDengan berjalannya proses penegakan hukum ini, tentunya pemberian bantuan yang dilakukan LPSK dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan kondisi para korban," demikian Lili.[dem]


Baca juga:
LPSK Berikan Perlindungan Kepada Terpidana Illegal Logging
LPSK Desak Polisi Serius Tangani Pelecehan Seksual Pejabat BPN
Perlindungan Terhadap Pelapor Pencurian Pulsa Dihentikan
Korban dan Saksi Pencabulan Habib Hasan Dapat Perlindungan
Ahmad Rivai: Tindakan LPSK Terhadap Rosa Naif dan Memalukan!


Komentar Pembaca
blitz.rmol.co
 

Wanita Ini Habiskan Rp 300 Juta untuk Terlihat Seperti Kim Kardashian

Tak dapat menahan keinginan terlihat seperti selebritis Kim Kardashian, se ...

 

Lea Michele, Kencan Vulgar Sama Pacar Baru

Lea Michele tak ragu lagi untuk bermesraan dengan kekasih barunya, Matthew ...

 

Behati Prinsloo, Penakluk Adam Levine

Karier playboy Adam Levine terpaksa berhenti. Vokalis Maroon 5 ini telah ...

 

Anne J. Cotto, Hamil Duluan Jumat Ini Nikah

Calon suami kerja di prusahaan kontraktor pertambangan. Lebih muda tujuh t ...

 

Nabille Benattia, Resmi Jadi WAGs Inter

Model sexy berdarah Prancis-Itali ini resmi jadi WAGs baru Inter Milan set ...


Berita Populer

Putri Bung Karno: Spanduk Ucapan Selamat ke Jokowi Upaya Makar
Kubu Prabowo: KPU Tak Percaya Diri!
SBY: Benar Indonesia Pernah Cetak Uang di Australia, Tapi Itu Kewenangan BI