PBNU: Indonesia Harus Menumbuhkan Sikap Optimis
Senin, 21 Mei 2012 , 22:35:00 WIB
 ILUSTRASI/IST |
 |
RMOL. Reformasi Indonesia yang sudah berjalan selama 14 tahun belum membuahkan hasil maksimal. Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi dinilai masih jalan di tempat. Segenap tenaga harus dicurahkan agar Indonesia berjalan ke arah yang lebih baik.
Begitu kira kira penilaian ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Said Aqil Siradj dalam rilis yang diterima Rakyat Merdeka Online, senin (21/5) petang.
Reformasi Indonesia diawali dengan mundurnya presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 silam. NU memiliki peran yang penting di tahap awal reformasi, dengan dilangsungkannya pertemuan 4 tokoh nasional, masing-masing Megawati, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Amien Rais dan KH. Abdurahman Wahid atau Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan.
Pertemuan itu menghasilkan delapan poin yang dikenal dengan ‘Kesepakatan Ciganjur’, yaitu konsisten pada kesatuan dan persatuan bangsa, memberdayakan lembaga perwakilan, desentralisasi pemerintahan sesuai dengan kemampuan daerah, pelaksanaan reformasi diletakkan dalam perspektif generasi baru, pemilu dilaksanakan oleh pelaksana independen. Pemilu ini untuk mengakhiri pemerintah transisi yang dipimpin B.J. Habibie dan selambat-lambatnya tiga bulan sesudahnya pemerintah baru sudah terbentuk, penghapusan dwifungsi ABRI paling lama enam tahun dari sekarang, pengusutan pelaku korupsi dimulai dari Soeharto, serta mendesak Pengamanan Swakarsa SI MPR agar membubarkan diri.
"Saya ingat betul dengan pertemuan itu dan delapan kesepakatannya, karena saya yang mencatatnya sambil lesehan di lantai," kata Kang Said, panggilan akrab Said Aqil Siradj.
Dari delapan kesepakatan 4 tokoh nasional, diakuinya beberapa di antaranya sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Misalnya, pemilihan umum oleh lembaga independen dan penghapusan dwifungsi ABRI, yang bahkan diakui bisa dijalankan bisa lebih awal dari target yang ditetapkan, serta pembagian anggaran antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Meski begitu sampai kepada tiga kali pergantian presiden di era reformasi, pemberantasan korupsi, perbaikan tata birokrasi dinilai masih jauh dari harapan.
"Pemberantasan korupsi masih tebang pilih, sementara birokrasi belum menunjukkan birokrasi sehat seperti yang diharapkan masyarakat. Itu tugas kita bersama untuk memperbaikinya," tegasnya.
"Pendidikan juga akan bisa dilaksanakan dengan biaya murah, jika reformasi berjalan dengan benar. Pada akhirnya terpulang pada kita semua untuk terus mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan pendidikan yang berpihak ke masyarakat," sambung dia.
Sementara untuk terus melaksanakan reformasi dengan baik, ditekankan olehnya bahwa pentingnya sikap optimis oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. "Yakinlah Allah masih bersama kita. Saya sangat percaya dengan daya ikhtiar manusia, selama kita mau berusaha dengan serius" demikian Kang Said. [arp]
