Sabtu, 26 Mei 2012 , 18:09:00 WIB
 SYAHGANDA/IST |
 |
RMOL. Masyarakat Kalimantan dinilai tidak mendapatkan pembagian hasil yang signifikan dari kekayaan alam pulau itu. Di sisi lain Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa juga disesalkan karena karena tidak memprioritaskan aspek keadilan pertumbuhan ekonomi kawasan Kalimantan.
Bahkan kehadiran MP3I cenderung menganaktirikan dan tetap meletakkan masyarakat Kalimantan dalam penderitaan dan ketertinggalan ekonomi.
Demikian kritik yang disampaikan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Sabtu sore (26/5).
Syahganda pun meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Kalimantan berkaitan dengan ketidakadilan pemerataan pembangunan yang selama ini ditangani pemerintah pusat.
Pernyataan Syahganda ini disampaikan untuk menanggapi aksi blokade kapal tongkang pengangkut batubara di Sungai Barito oleh sejumlah warga Kalimantan Selatan, yang dimulai Sabtu pagi tadi.
Aksi itu, kata Syahganda, ikut dipicu oleh distribusi bahan bakar minyak ke wilayah itu yang cukup kecil dan terjadi berulangkali hingga membuat kelangkaan BBM yang kerap menganggu kenyamanan masyarakat.
Menurutnya, selama puluhan tahun, kesuburan tanah Kalimantan hanya digunakan dalam melayani keinginan pemerintah pusat beserta segelintir pebisnis besar "tanpa hati", yang justru mengabaikan kesejahteraan rakyat Kalimantan sebagai pemilih sah kekayaannya.
"Presiden SBY harus mewujudkan hak-hak keadilan bagi warga di Kalimantan sebagaimana diamanatkan oleh perjuangan reformasi belasan tahun lalu, agar tidak berkembang menjadi tuntutan pemisahan atau negara federalisme," ujar kandidat doktor ilmu kesejahteraan Universitas Indonesia itu.
Bahkan, lanjutnya, pihak berkuasa di Jakarta cenderung terus membiarkan para penikmat keuntungan bebas mengeruk bumi Kalimantan yang seolah-olah tak akan pernah habis sampai kapan pun.
"Jadi, sungguh merupakan ironi yang sulit diterima akal sehat jika wilayah Kalimantan yang menawan dan menyimpan berlimpah jenis tambang, namun ternyata masih menyengsarakan nasib masyarakatnya sendiri," jelasnya.
Ia menambahkan, banyak desa yang tak terfasilitasi aliran listrik. Selain itu infrastruktur pembangunan guna memudahkan akses kehidupan warga juga masih terbilang rendah. Ini adalah bukti kelalaian Jakarta menjadikan wilayah ataupun rakyat kalimantan bermartabat. Padahal seharusnya masyarakat Kaliman telah setara denganwilayah lain khususnya Jawa. [guh]
