Rakyat Merdeka Online

Home   

Share |

143 Kabupaten Tertinggal Rawan Konflik Horizontal
Kementerian PDT Alokasikan Dana 45 Juta Dolar AS
Sabtu, 23 Juni 2012 , 08:59:00 WIB

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (KPDT)
  

RMOL.Konflik di daerah semakin meluas. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) mencatat sampai saat ini terdapat 143 kabupaten dikategorikan sebagai daerah rawan konflik.

Ciri-ciri sebuah daerah rawan konflik bisa dilihat dari tingginya perkelahian warga dengan aparat keamanan atau dengan aparat pemerintah, perkelahian massal, perkelahian antarwarga, dan perkelahian antar suku, bahkan ada yang dipengaruhi perkelahian pelajar dan mahasiswa.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal Zaini mengatakan, pemerintah akan terus membenahi daerah-daerah yang termasuk kategori rawan konflik dan daerah pasca konflik. Caranya, meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah tertinggal.

“Ada upaya dan langkah stra­tegis yang sudah dan akan terus dilakukan seperti mediasi. Pro­gram dan pola-pola seperti itulah yang akan lebih ditingkatkan un­tuk mengantisipasi daerah rawan konflik dan pasca konflik,” katanya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, belum lama ini.

Dilihat dari sumber daya alam dan lahan yang dimiliki daerah ter­sebut, KPDT juga telah men­dorong dan membangun ekonomi berbasis pertanian seperti perta­nian kopi, kakau, jagung yang semuanya memberdayakan tena­ga masyarakat sekitar.

Diungkapkan, dari 183 daerah tertinggal ada beberapa daerah yang terindentifikasi rawan kon­flik yang dipengaruhi perebutan sengketa lahan, perselisihan an­tara suku, dan perkelahian ma­sya­rakat dengan pemerintah ataupun dengan aparat kemanan. Daerah-daerah pasca konflik itu misalnya Aceh dan Poso. Sedang­kan daerah rawan konflik seperti Papua, dan Maluku.

“Konflik yang berkepanjangan akan terus menambah kerugian dan penderitaan masyarakat di dae­rah. Konflik harus segera dise­lesaikan dengan penanganan dari segi politik dan keamanan,” tandasnya.

Meski belum sepenuhnya ber­ha­sil, namun Helmy mengklaim pengembangan ekonomi di dae­rah pasca konflik lebih berhasil di­bandingkan dengan tahun sebe­lumnya. “Indikatornya kemajuan eko­nomi yang lebih meningkat,” jelasnya.

Politisi asal PKB ini men­je­las­kan, sesuai dengan fungsi dan tu­gasnya, KPDT hanya fokus me­la­ku­kan pengembangan eko­nomi so­sial. Sedangkan keama­nan dan ke­tertiban diserahkan kepada TNI dan Polri.

“Tapi kita tetap berkoordinasi dengan instansi penegak hukum,” terangnya.

Dijelaskan, ada beberapa fak­tor yang mempengaruhi terjadi­nya konflik di daerah, di antara­nya tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, adanya kebijakan dae­rah yang tidak memihak rakyat, dan pengaruh dari sosial politik.

Dia berharap baik pemerintah, elite politik dan elemen masya­rakat tidak saling menyalahkan untuk menciptakan kondisi lebih aman dan damai.

“Faktor itu juga sangat kuat mempengaruhi daerah konflik. Tapi sangat tidak etis jika saling menyalahkan. Lebih baik jika ada langkah kongkret penyelesaian­nya yang kita lakukan bersama,” tegasnya. Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) HM Nurdin MT menje­laskan, data tersebut 143 kabu­paten rawan konflik itu dida­patkan melalui kerja sama dengan Bank Dunia, UNDP, dan institut Titian Perdamaian.

Sejak 2012, KPDT sudah mem­persiapkan Project Peace Through Development in Disad­van­taged Areas (PTDDA) bersa­ma UNDP untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah ter­tinggal dengan karakteristik dae­rah rawan konflik dan pasca kon­flik, termasuk penguatan sistem deteksi dini terhadap konflik.

Dari kegiatan tersebut dipilih 10 kabupaten di lima provinsi yang di­kategorikan rawan konflik sebagai pilot project seperti Pro­vinsi Malu­ku, Maluku Utara, Su­la­wesi Te­ngah, NTT, dan Aceh. “Kegiatan ini­ akan berlangsung sampai 2016 de­ngan jumlah hibah multilateral se­besar 15 juta dolar AS. Sedang­kan untuk Papua, UNDP sudah pu­nya pro­gram khusus dengan dana sekitar 30 juta dolar AS,” jelasnya.

Terapkan Operasi Bersandi Damai

M Iriawan, Direktur Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri

Untuk mencegah kerusuhan di daerah rawan konflik, Polri se­makin gencar melakukan upaya preemtif dan preventif. Salah satunya adalah dengan menggelar operasi khusus yang dipetakan di 5 wilayah rawan konflik.

Operasi yang bersandikan Ope­rasi Damai ini dilakukan un­tuk mencegah konflik yang ra­wan terjadi gerakan separatis mau­pun kelompok SARA.

Polri melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi dan men­cegah meluasnya konflik antar warga di seluruh wilayah Indone­sia salah satunya dengan Operasi Damai 2012 yang dititikberatkan di wilayah Aceh, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Ma­luku, dan Papua.

upaya yang dilakukan lebih mengedepankan pembinaan dari segi sosial dan budaya. Masya­rakat yang berada di wilayah kon­flik ini diberi penyaluran bakat melalui program Binmas pioneer seperti bercocok tanam, perika­nan dan lain sebagainya. Tujuan­nya mengalihkan kegiatan masya­rakat ke arah yang lebih positif.

Seperti halnya Operasi Damai yang dilakukan Mabes Polri di daerah Papua dengan menyedia­kan 300 ekor babi dan bibit per­ke­bunan yang diberdayakan ma­syarakat untuk mata pen­caharian. Di samping itu, Polri ber­sama tokoh masyarakat se­tempat juga mengadakan pem­binaan dan penyuluhan dalam bentuk dialog. Di Poso, Sulawesi Tengah, Mabes Polri menggiat­kan kerajinan kain sarung, Al Quran dan sajadah. Me­nurutnya, bentuk kegiatan terse­but sengaja dibedakan sesuai dengan usulan Binmas setempat dan ke­butuhan masyarakat.

Lebih Berpihak Pada Penguasa Berduit

Farouk Muhammad, Ketua Komite I DPD

Pemerintah dianggap ku­rang serius menangani daerah yang teridentifikasi rawan kon­flik. Sebenarnya dengan sum­ber daya penegak hukum yang ada di tingkat pusat dan daerah,  pemerintah bisa dengan mudah mengantisipasi terjadinya konflik.

Ketidakseriusan pemerintah itu kemudian dimanfaatkan se­jumlah oknum yang sengaja ingin menciptakan kerusuhan. Harapannya dengan kerugian akibat konflik akan ada keun­tungan dari sisi politis, ekono­mis dan sosial.

karena itu, pemerintah dengan segenap aparat penegak hukumnya didesak lebih inten­sif melakukan analisis dan de­tek­si dini terhadap konflik, se­hingga dampaknya tidak sam­pai melebar seperti terjadi di daerah Papua, Maluku, Mesuji, dan NTB.

Dijelaskan, secara teoritis kri­minologis, daerah yang ter­iden­tifikasi rawan konflik mu­dah tersulut dengan hal-hal se­pele, yang bisa mengakibat­kan kerusuhan besar seperti di Pa­pua dan Maluku.

Ada dua macam konflik yai­tu konflik vertikal dan hori­zontal. Konflik horizontal bia­sanya perang antar suku, ma­sya­karat. Sedangkan vertikal perseteruan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, apa­rat penegak hukum atau pe­rusahaan BUMN atau swasta.

Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) yang sedang digo­dok DPR sudah seharusnya segera dituntaskan pemba­ha­san­nya untuk kemudian di­sah­kan menjadi Undang-Undang. Dengan demikian pemerintah dan DPR lebih fokus bagai­ma­na cara menangani konflik dan pasca konflik dengan berpijak pada ketentuan hukum.

Pemerintah dalam hal ini KPDT dan DPR semestinya bisa lebih komprehensif meli­hat konflik yang terjadi. Lebih baik mencegah daripada menangani.

Ada tiga faktor utama ter­jadinya konflik. Pertama, kare­na kondisi perekonomian ma­syarakat sangat miskin. Dengan tidak tersedianya fasilitas san­dang dan pangan membuat masyarakat rela melakukan apa saja untuk memenuhi kehidu­pan­nya. Bahkan sampai mela­kukan kriminal sekalipun.

Kondisi perut lapar dan kan­tong kosong membuat orang lebih cepat tersulut amarahnya. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah tidak pernah serius dan konsisten memajukan eko­nomi masyarakat. Program-pro­gram pemerintah untuk dae­rah miskin dan tertinggal me­mang dinilai sangat bagus, tapi belum berpengaruh signifikan.

Kedua, banyak konflik-konflik yang terjadi sering di­tunggangi oleh kepentingan eli­te politik di daerah, bahkan di­sinyalir politis Jakarta pun ikut andil di dalamnya. Contohnya, bukan tidak ada yang menung­gangi kerusuhan-kerusuhan menjelang pemilukada.

Dengan kekuatan yang dimilikinya, setiap calon kepala daerah rela membuat kerusu­han bahkan sampai meng­hilang­kan nyawa hanya untuk mendapatkan jabatan Guber­nur, Bupati atau Walikota. Disinyalir, belum redanya kon­flik di Papua juga dise­babkan kepentingan elite politik yang sengaja menciptakan keru­suhan.

Terakhir, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang sama sekali tidak berpihak masyarakat. Dalam kebijakan penggunaan lahan misalnya, pemerintah lebih mengutamakan kepentingan perusahaan yang berduit ketim­bang kepentingan masyarakat yang akan membuka lahan pertanian.

Bahkan pemda juga mem­biar­kan perusahaan menyero­bot lahan adat milik masya­rakat. Padahal, jika pengelolaan lahan itu dikelola masyarakat bisa meningkatkan perekono­mian masyarakat. Akibatnya, muncul konflik vertikal dalam sengketa lahan seperti kasus Mesuji dan Bima. Di mana warga berusaha memperjuang­kan lahan tanah leluhurnya melawan perusahaan, pemda dan aparat keamanan.

Kalau kebijakannya berpihak kepada masyarakat, maka dapat dipastikan ekonomi masyarakat semakin bangkit. Mulai se­karang harus dievaluasi kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. [Harian Rakyat Merdeka]


Baca juga:
Pemerintah Sudah Terima Penjelasan Resmi Malaysia
Penunjukan Staf Khusus Ekonomi Tambah Pengeluaran Negara
Incumbent Dilarang Calonkan Kerabatnya Di Daerah Setempat
Penerima Raskin Menurun, Bulog Minta Rp 2,8 Triliun
Pendemo Kamisan Sudah 262 Kali Diam Berdiri


Komentar Pembaca
blitz.rmol.co
 

Depe Dipolisikan Bos Lamborghini

Johnson yang sudah beranak-istri merasa tercoreng. Depe bakal dilaporkan d ...

 

Maudy Ayunda, Kuliah Di Inggris Sering Digombali Bule

Maudy Ayunda menjalani pendidikan di Oxford University, Inggris. Meski ...

 

Lee Min Jung, Ngumpet Di Prancis Setelah Suami Digosipin Selingkuh

Kabar perselingkuhan Lee Byung Hun menjadi sorotan publik Korea Selatan. A ...

 

Avril Lavigne, Pengen Punya Anak Malah Mau Cerai

Pernikahan Avril Lavigne dengan Chad Kroeger tengah berada di ujung tanduk ...

 

Aura Kasih, Nangis, Digosipin Simpanan Pejabat

Sampai sekarang mengaku masih jomblo. Ogah dipacari duda, takut bermasalah ...


Berita Populer

Puteri Bung Karno: Jokowi Tak Layak Dilantik Jadi Presiden!
Jokowi Sangat Beralasan Tak Dilantik, JK yang Jadi Presiden
Soal Pilkada Langsung, Ray Rangkuti Ungkap Tipu Muslihat SBY