Buat Apa Pemerintahan SBY Membantu IMF...
Jum'at, 29 Juni 2012 , 16:31:00 WIB
 PRESIDEN SBY/IST |
 |
RMOL. Pemerintah SBY, melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo, mengumumkan komitmen untuk memberikan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memperkuat permodalan lembaga tersebut. Jumlah komitmen tersebut tidak sedikit, yaitu sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 9,4 triliun. Dana untuk memperkuat permodal IMF tersebut berasal dari cadangan devisa Indonesia di Bank Indonesia yang mencapai 111,52 miliar dolar AS.
Peningkatan permodalan ini disepakati oleh anggota IMF pada saat pertemuan tahunan pada bulan Juni 2012, dengan jumlah totalnya mencapai 430 miliar dolar AS. Dana tersebut akan digunakan untuk menanggulangi krisis ekonomi di negara maju dan dampak krisis tersebut di negara berkembang. Seperti disebutkan dalam siaran pers IMF No. 12/148, Indonesia, Malaysia dan Thailand menyatakan komitmennya untuk bergabung dengan upaya internasional tersebut dan akan melakukan konsultasi di dalam negeri terkait hal itu.
Atas hal ini, Koalisi Anti Utang (KAU) menentang keras komitmen pemerintah Indonesia untuk menambah modal IMF tersebut karena masih dominannya peran negara maju dalam pengambilan keputusan di IMF. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi lembaga keuangan internasional yang didorong oleh G-20 adalah palsu dan tidak menghasilkan perubahan yang mendasar. Salah satu kesepakatan penting yang digagas oleh G-20 adalah inisiatif untuk melakukan reformasi terhadap lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, sekaligus memberi mandat kedua institusi ini sebagai agen penting dalam membantu pemulihan krisis. Dalam London Summit disepakati penambahan dana untuk kedua lembaga ini hingga mencapai 1,1 triliun dolar AS. Dalam pertemuan G-20 di Pittsburg pada 2009, para pemimpin G-20 menyepakati untuk mengalihkan hak suara negara-negara maju sebesar 5 persen bagi negara berkembang.
Menurut Koordinator KAU, Dani Setiawan, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 29/6), mandat yang diberikan oleh anggota G-20 tersebut memberi nafas baru kepada IMF setelah lembaga tersebut mengalami krisis legitimasi dan pembiayaan. Hal itu disebabkan karena negara-negara debitor IMF membayar lebih cepat utang mereka. Thailand membayar utang kepada IMF pada tahun 2003, lebih cepat dari jatuh tempo yang seharusnya, diikuti oleh negara-negara Amerika Latin seperti, Argentina, Brazil dan Venezuela. Indonesia juga membayar lebih cepat utang IMF pada tahun 2006. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya krisis keuangan di internal IMF karena pendapatan terbesar lembaga ini berasal dari pembayaran utang negara debitor.
Berdasarkan hasil penelitian Jubilee Debt Campaign pada 2012, ungkap Dani, sejak tahun 2003 debitor IMF menurun hingga mencapai titik terendah, 35 negara pada tahun 2008. Setelah krisis tahun 2008, jumlah debitor IMF meningkat kembali mencapai 55 negara pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi dunia tahun 2008 justru menjadi sumber keuangan baru bagi IMF untuk kembali mendapatkan pendapatan dari pembayaran utang negara debitor.
Dani mengingatkan, meskipun terjadi penambahan persentase hak suara bagi anggota dari negara berkembang, namun jika dibandingkan dari total hak suara masih sangat kecil, negara-negara maju masih mendominasi pengambilan keputusan dewan eksekutif IMF. Eropa memegang sepertiga dari kursi di dewan eksekutif dan klaim hak feodal yang dimiliki Eropa selalu menempati peran direktur eksekutif, terbukti dengan terpilihnya calon dari Uni Eropa Christine Lagarde sebagai Direktur IMF. Sedangkan Amerika Serikat memiliki hampir 17 persen hak suara sehingga memiliki hak veto. [ysa]
