Amandemen UUD 45 Semakin Menjauhkan Kesejahteraan Rakyat
Sabtu, 04 Agustus 2012 , 17:40:00 WIB
Laporan: Zulhidayat Siregar
 HENDR SAPARINI/IST | |
 |
RMOL. Pengamat ekonomi politik dari Econit, Dr Hendri Saparini, menyatakan, kondisi perekonomian negara khususnya penguasaan aset negara untuk kepentingan rakyat semakin memprihatinkan.
Hal itu dikatakan Hendri saat memberikan paparannya pada Focus Group Discussion (FGD) bertema "Radikalisasi Pancasila dalam Berbagai Aspek Kehidupan" yang digelar atas kerjasama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik, PP Muhammadiyah, di Jakarta, Sabtu (4/8).
Menurut Hendri, ekonomi Pancasila adalah ekonomi konstitusi. Akan tetapi, semangat ekonomi Pancasila semakin menjauh dan dijauhkan dari kepentingan publik.
Ia mencontohkan, UUD 45 menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara. Namun demikian, lanjut Hendri, negara tidak berkuasa untuk menguasai aset negara.
"Akhirnya, asing yang dengan leluasa menguasai kekayaan Indonesia karena undang-undang turunan yang lebih rendah, mendukung penguasaan dan dengan itu jelas sangat bertentangan," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dengan semakin banyaknya UU yang diaju-materikan di MK membuktikan, banyak produk undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila.
"Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Di mana-mana, bank itu jantung ekonomi. Tapi di Indonesia penguasaan asing atas bank di Indonesia diperbolehkan hingga 90 persen. Di luar negeri, maksimal 35 persen. Inilah yang mesti kita dorong untuk diradikalisasi demi kepentingan rakyat," pungkasnya.[dem]
-
reformasi dan demokrasi harus ditinggalkan
05.08.2012, 12:20 WIB Komentator: waluyo |
| Mereka2 yg sok reformis dan sok demokratis yg menginginkan mengamandemen UUD45. Padahal UUD45 dr dulu sudah teramandemen dan terlegiminasi oleh rakyat. Jadi sebenarnya amandemen UUD45 itu tidak diperlukan sama sekali, tetapi mereka2 yg sok membela kepentingan rakyat ternyata mengamandemen UUD45 itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri maupun kelompoknya. Jadi reformasi dan demokrasi yg ada sekarang ini harus segera ditinggalkan, dan kembali kepada Pancasila dan UUD45 yg sebenarnya. |
-
amandemen UUD 45
05.08.2012, 11:07 WIB Komentator: Usman |
| Kalau amandemen UUD 45 telah menjauhkan kesejahteraan rakyat salahkan saja DPR sekaligus anggota MPR karena yang telah memutuskan amandemen tersebut tanpa peduli orang yang diwakili. |
-
amandemen uud 45 dan konflik kepentingan.
04.08.2012, 20:03 WIB Komentator: rusdi.s |
amandemen uud 45 diera reformasi didorong oleh konflik
kepentingan dari berbagai pihak yg berkuasa di eksekutip
dan legeslatip.
negarawan2 kita yg mempersiapkan dan memperjuangkan
kemerdekaan RI , menyusun UUD 45 semata-mata untuk
kepentingan rakyat dan negara.
jadi : kembali saja ke UUD 45 ( hal yg pernah dilakukan Bung
Karno melalui Dekrit 5 Juli ), dan laksanakan dgn konsisten. |
-
- REFORMIS DGN SENGAJA TELAH MENJUAL NKRI KE KONSPIRATOR MELALUI AMANDEMEN UUD 45
04.08.2012, 18:01 WIB Komentator: SEBELUM 2014 AQMINRAIS CS HRS DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABN |
DARI BHS SANDI YG TERBACA.. SANGATLAH JELAS REFORMASI BKN UTK KEPENTINGAN BANGSA INDONESIA TAPI SEMATA2 SBG ALAT KONSPRATOR UTK TERUS MENGURAS DAN BHKAN MENGUASAI DEVISA NEGARA.. Ujung2nya tatanan reformasi demi melegalkan penjajahan bgs krn ulah pr pengkhianat bgs utk mendapatkn angpao.
DENGAN KATA LAIN PARA REFORMIS SECARA SENGAJA MENJUAL NKRI MELALUI TUKAR GULING PASAL2 AMANDEMEN UUD45 KPD PIHAK KANSPIRATOR JAHAT YG SDH LAMA BERCOKOL DI NEGERI INI.
Sebelum 2014 aminrais cs hrs diminta* pertanggungjwbn |