KPK Tak Perlu Berunding dengan Mabes Polri!
Sabtu, 11 Agustus 2012 , 19:36:00 WIB
Laporan: Samrut Lellolsima
 | |
 |
RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu bernegosiasi dengan Mabes Polri dalam menangani kasus korupsi proyek simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
Begitu dikatakan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat (Sabtu, 11/8).
"Berunding dengan polisi tidak ada gunanya," tegas dia.
Ketua KPK Abraham Samad, katanya, lebih baik fokus menyidik kasus tersebut tanpa harus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Toh, secara hukum apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan otoritas yang diberikan Undang-undang.
"Jadi segera saja bekerja. Alat bukti yang ada dimanfaatkan untuk bongkar kasus ini," saran dia.[dem]
-
- PERCUMA BERUNDING DENGAN POLRI, PASTI AKAN DILINDUNGI
13.08.2012, 18:33 WIB
Komentator: MAT BENDOTKPK maju terus, seluruh rakyat mendukung. Tidak perlu ragu. Polri itu jumawa dan merasa diatas hukum. Coba, ada putusan Pengadilan TUN yang memerintahkan Mabes Polri mempublikasikan nama2 pemilik rekening gendut dan jumlahnya, tapi Mabes cuek saj, seolah2 merasa diatas hukum. Bongkar terus jangan ragu, bila kasus itu terungkap akan membongkar sudut2 kelam bisnis polri. Di Korlantas itu ada data2 laporan keuangan setoran dari SIM/ StNK seluruh Indonesia. Bongkar Bung Samad. -
- SETUJU TIDAK PERLU SUNGKAN, KARENA BILA MENYANGKUT INSTITUSINYA SELALU DITUTUP2I
13.08.2012, 17:49 WIB
Komentator: SI ABAL ABALUndang2 KPK sudah jelas, jadi tidak perlu ragu. Kasus rekening gendut ditutup2i, kasus jenderal2 mafia hukum dilindungi, kasus Susno Duadji diberangus. Mana ada kasus yang transparan bila menyangkut jenderal2 di institusinya sendiri. Banyak kasus korupsi di Polri yasng tidak tersentuh hukum. Kasus Alat2 Komunikasi itupun menguap. Kini, reaksi Mabes begitu keras atas kasus pengadaan simulator di Korlantas karena kasus itu akan menguak semua kasus2 di tubuh Polri. Korlantas itu ATM-nya Polri, sedang Koperasi Lantas adalah kasirnya jenderal2. Laporan PPATK kepada Mabes Polri telah lebih dari satu tahun, tapi tidak pernah disentuh. Maka ketika laporan itu sampai ke KPK telah mengungkap aliran dana kepada nama yang selama ini disebut2 media. Mabes masih saja mengatakan aliran dana itu tidak menyebut2 Korlantas. Lha Pak Polisi, logikanya aliran dana itu untuk apa dan darimana itu yang harus ditelusuri. Kok jenderal menerima duit milyaran tidak aneh seperti hal yang lumrah jenderal polisi terima duit milyaran. Pantesaja rekening gendut dianggap hal yang wajar -
- PAKAR HUKUM DAN TATA NEGARA KOK SEGITU AMAT YA... TIDAK BERMUTU, SESAT DAN MEMPROVOKASI
11.08.2012, 23:42 WIB
Komentator: MARI KITA CIPTAKAN BERSAMA2 AGAR NKRI BISA LEBIH KONDUSIF APAPUN MASALAHNYAWADUH APA PULA INI.. pernyataan pakar hukum dan tata negara yg jadi2an ini provokati dan sesat. KOORDINASI suatu alat management yg fital dan tdk bisa tdk harus dilakukan demi efektifitas tujuan yg akan dicapai. Karena ada perseteruanlah maka baik KPK maupun POLRI hrs meningkatkan koordinasi spy tdk ditunggangi oleh pihak2 ttt yg menyesatkan negara. WALAU DEMIKIAN BISA PULA DIYAKINKAN BHW KPK TDK DPT MENYIDK DS krn ybs benar2 bersih adanya. -
- potong leher saya kalo kpk sampe berhasil ungkap tuntas kausus ini
11.08.2012, 20:58 WIB
Komentator: mbah limAndai kpk pun beriburibu rius, dan gagah berani pun, bahkan pintar2pun kasus ini ga bakalan terungkap 100persen, paling banter yg mampu diungkap hanya bagian dengkul ke bawah. Padahal, tak usah dengkul ke bawah diungkap saja, bagian dengkul ke bawah ini sdh terbuka luas. -
- tumpas
11.08.2012, 20:13 WIB
Komentator: si Blackkalo berunding dg polisi,itu hanya akal2an polisi agar DS aman,termasuk yg lainnya (mungkin).
sudahlah,buat kpk tumpas saja koruptor simulator Sim,meski itu bintang dua bahkan bintang empat sekalipun.rakyat sudah cerdas,mana pejuang antikorupsi,dan mana yg tukang melindungi koruptor.
