Sabtu, 15 September 2012 , 17:57:00 WIB
 ILUSTRASI |
 |
RMOL. Ketua Dewan Syuro Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) '98 Syahganda Nainggolan menyerukan perlawanan atas sistem kapitalisme yang kian mencengkeram tatanan dunia. Pasalnya kapitalisme yang juga mencengkram Indonesia selalu menindas pekerja atau buruh.
"Robohkan kapitalis, itulah sejatinya perjuangan kita sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD '45," kata Syahganda di pada acara Halal Bi Halal dan Pelantikan DPW PPMI '98 DKI Jakarta, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Sabtu (15/9).
Syahganda mengatakan birokrasi yang korup pada zaman SBY ini menciptakan kolaborasi pemerintah dan swasta untuk menguasai negara demi satu kepentingan kelompok.
"Kita kan bicara nominal. Jadi nominal juga harus dilihat dari sisi inflasinya. Kalau nominal gaji naik tapi inflasi juga ada yang membuat bahan baku jadi naik ya sama saja gaji yang diterima jadi tidak mempengaruhi kesejahteraan bagi pekerja dan si kapitalis yang menikmati itu semua," tegas Syahganda.
Dikatakannya, Wajib hukumnya melawan kapitalis yang serakah dan pemerintah yang korup. "Indonesia ini hidup dalam zaman pada 'Keuangan yang Maha Esa.' Hubungan sosial diatur oleh ikatan uang, uang, dan uang," tegas Syahganda.
Syahganda mengatakan pada umumnya ikatan buruh dibuat supaya bisa menguatkan posisi tawar (bargain) dengan pengusaha atau majikan.
"Bargain atau tawar menawarnya berupa upah, yang ujung-ujungnya uang juga. Sistem sosial ini kapitalis-liberalis, karena orang hubungannya berurusan dengan uang," ujar Syahganda yang juga Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) ini.
Untuk itu, menurut Syahganda, kata "Muslim" pada PPMI berusaha melawan hegemoni kapitalis dengan semangat agama.
"Dalam agama Islam itu ada dua yakni fardhu ain dan fardhu kifayah. Ada urusan sosial yang mesti ditegakkan. Sesungguhnya manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia," ujar Syahganda.
Syahganda menegaskan untuk mewaspadai rezim kapitalis yang mencengkeram kekuasaan di seluruh negeri.
"Kapitalis itu kejam bisa membeli suara rakyat sekalipun demi kepentingan diri sendiri. Ini harus terus dilawan," kata Syahganda.
Dalam acara dialog upah murah ini juga berlangsung pementasan teaterikal nasib buruh dan diskusi "Menyoal Politik Upah Murah Di Indonesia".
Diskusi menghadirkan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, Staf Khusus Menakertrans Dita Indah Sari, dan anggota Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan Arif Winardi. [zul]
