Senin, 24 September 2012 , 07:09:00 WIB
 PRESIDEN SBY/IST |
 |
RMOL. Upaya pemerintah Indonesia dalam melestarikan ekosistem alam bawah laut dan budaya bahari mendapat apresiasi dari dunia luar. Namun, semua itu tidak ada artinya jika negara yang memiliki luas laut 2/3 lebih besar dari daratan ini tidak memiliki maritime policy atau kebijakan pembangunan di bidang maritim.
Selama ini pengembangan potensi kelautan Indonesia terbentur masalah struktural. Belum ada kesadaran politis secara nasional tentang betapa besarnya potensi maritim negeri ini. Sehingga, pemihakkan kebijakan sektor maritim baik melalui kebijakan makro, fiskal maupun moneter sangat kurang. Masing-masing kementerian berjalan sendiri. Tak heran, jika terjadi tumpang tindih dan ketidakterpaduan pembangunan kelautan nasional.
Padahal, luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 km2, dikelilingi 17.504 pulau, dengan panjang garis pantai 81.000 km, menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Potensi perekonomian kelautan Indonesia diperkirakan lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun. Namun, yang baru dikembangkan kurang dari 10 persen. Tak heran, jika UNDP menempatkan Indonesia di peringkat 108 untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Direktur Institut Maritim Indonesia (IMI), Dr Y Paonganan, menilai pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering melakukan kegiatan kemaritiman yang bersifat seremoni, seperti sail, pemuda bahari dan sebagainya. Tapi, langkah kongkret dalam pembangunan nasional belum dilaksanakan sesuai dengan harapan.
"Steatmen Presiden SBY yang menyebutkan bahwa Sail Morotai adalah momen mengembalikan kejayaan maritim Indonesia harus segera diaktualiasasi. Yaitu, dengan menyusun maritime policy yang berisikan strategi maritim Indonesia agar kembali menjadi bangsa maritim yang tangguh, berdaulat dan disegani bangsa-bangsa lain di dunia," ujar Paonganan dalam keterangan tertulisnya (Senin, 24/9).
Pria yang akrab disapa Ongen ini mengapresiasi langkah pemerintah yang mencetus program ITC (Coral Traigle Initiative). Bersama lima negara yang berada di kawasan "Segitiga Terumbu Karang", yaitu Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Kepulauan Salomon dan Timor Leste, Indonesia telah berkomitmen menjaga pertumbuhan terumbu karang dunia. Atas langkah tersebut Presiden SBY, mendapat penghargaan CTI Award di New York, Amerika Serikat, Minggu kemarin (23/9).
Namun, Ongan menilai langkah itu hanya sebagian kecil dari upaya yang semestinya dilakukan pemerintah. Masih banyak pembangunan kelautan yang belum tersentuh khususnya dalam memberikan manfaat secara langsung bagi kesejahtaraan rakyat.
"IMI meminta SBY tidak hanya beretorika atas penghargaan tersebut. Tetapi segera melakukan langkah-langkah konstruktif untuk menuju Indonesia sebagai sebuah Negera Maritim yang besar dan maju," kata Ongan, sambil menambahkan bahwa IMI siap memberikan masukan terkait maritim policy. [ysa]
