Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari

RUU ORMAS

FKHK Desak DPR Segera Sahkan RUU Ormas

 KAMIS, 04 APRIL 2013 , 12:01:00 WIB | LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA

FKHK Desak DPR Segera Sahkan RUU Ormas

ilustrasi/ist

RMOL. Saat ini, polemik soal RUU Ormas terus bergulir. Trauma kelompok kontra terhadap RUU Ormas pun menganggap pengesahan RUU ini akan mengembalikan kembali kepada masa Orde Baru.

Bila dicermati, kata Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Victor Santoso Tandiasa, pada tahun 1985 pemerintahan Orde Baru juga telah mengeluarkan UU yang mengatur Ormas, yaitu UU No. 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dan bila dikaji secara komperhensif, dalam UU itu banyak pasal karet yang berpotensi terjadinya pengekangan terhadap kemerdekaan dan kebebasan masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat dimuka umum.

"Dengan dasar itulah pemerintah dan DPR merumuskan agar lebih merigitkan pasal-pasal karet tersebut. Dan saya melihat, kemungkinan traumatis yang dirasakan kelompok yang melakukan penolakan tersebut dengan menarik masa lalu sangat berlebihan, karena pasca Reformasi sudah banyak perubahan yang sangat signifikan terhadap proses demokrasi dan HAM di Indonesia," kata Victor Santoso Tandiasa beberapa saat lalu (Kamis, 4/4).

Dia mencontohkan, kontrol media di era Orde Baru sangat lemah bila dibandingkan dengan masa pasca reformasi yang begitu bebas memberitakan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masa Orde Baru juga belum ada Mahkamah Konstitusi (MK) yang dapat menguji UU yang melanggar hak individu yang dijamin oleh Konstitusi.

Bila melihat secara obyektif, sambung dia, jelas warga negara memiliki hak berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat yang dijamin dalam Konstitusi. Namun Negara juga memiliki kewenangan serta kewajiban untuk melindungi, menjaga, serta mengayomi warga negaranya dengan instrumen yang berupa regulasi.

"Menurut saya alangkah lebih bijaksana, jika kita mempercepat agar RUU Ormas segera disahkan dan jika memang ada pelanggaran baik terhadap HAM dan demokrasi yang sudah diatur dalam Konstitusi, langkah yang dilakukan adalah melakukan langkah yang konstitusional dengan mengajukan uji materil ke MK sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya konflik," katanya.

Dia menambahkan, dengan terus-menerus menola pembahasan RUU tersebut, akan semakin meningkatkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dalam proses penyelesaian RUU Ormas tersebut. Dan itu, secara tidak langsung telah menguntungkan anggota DPR untuk mendapatkan anggaran ekstra dari yang dianggarkan, yang notabene adalah uang rakyat. [ysa]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Bappenas Ikut Saran Rizal Ramli

Bappenas Ikut Saran Rizal Ramli

, 23 AGUSTUS 2017 , 23:00:00

KPK Harus Diformat Ulang!

KPK Harus Diformat Ulang!

, 23 AGUSTUS 2017 , 21:00:00

OSO Terima Presiden Jurnalis Korea

OSO Terima Presiden Jurnalis Korea

, 23 AGUSTUS 2017 , 17:46:00

Miniatur Masjid Al Aqsa

Miniatur Masjid Al Aqsa

, 23 AGUSTUS 2017 , 00:34:00

Sarapan Colenak

Sarapan Colenak

, 22 AGUSTUS 2017 , 10:10:00