Rakyat Merdeka Online

Home   

Share |

Orang Dekat Prabowo: Apakah Pengusutan Kasus HAM Tuntutan Rakyat?
Sabtu, 06 April 2013 , 10:40:00 WIB
Laporan: Zulhidayat Siregar

FADLI ZON
  

RMOL. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan batasan pengusutan kasus HAM dibalik wacana pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.

Apakah hanya terhenti pada kasus kerusuhan dan penculikan aktivis jelang reformasi, atau jauh ke belakang, seperti kasus penembakan misterius, pembantaian tahun 1965, atau bahkan sampai tragedi 1948.

"Tahun 48 itu ada pembantaian ribuan orang terhadap kiai-kiai NU dan juga kepada aparat oleh PKI. Dan setelah itu ada pembalasan TKI. Tahun 65 juga begitu. PKI membunuh tujuh jenderal dan banyak orang, dan dibalas lagi oleh rakyat," ujar Fadli Zon kepada Rakyat Merdeka Online kemarin, (Jumat, 5/4).

Selain itu, masih kata orang dekat mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto ini, apakah ke depan bangsa ini sibuk membahas HAM.

"Apakah itu tuntutan rakyat? Menurut saya ke depan ini (tuntutannya) masalah ekonomi. Ada hal-hal secara politik, bukan melupakan, tapi jangan membuka luka lama kemudian akan menimbulkan konflik baru. Kecuali kita membuka luka lama dan menciptakan konflik baru," tandasnya.

Wacana pembentukan Pengadilan HAM ini disampaikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Albert Hasibuan. Katanya, realisasi Pengadilan Ad Hoc diputuskan setelah dibahas melalui rapat kabinet terbatas pada 2012 lalu.

Tapi, Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan, Presiden SBY tidak pernah memberikan arahan atau rencana untuk segera membentuk pengadilan HAM adhoc untuk dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia tahun 1998. Bahkan Djoko mengungkapkan, Albert Hasibuan keliru menafsirkan arahan Presiden kepada dirinya.


“Pak Albert keliru mengerti apa yang diinstruksikan presiden kepada saya. Presiden meminta agar kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan secara komprehensif, secara total dan keseluruhan, bukan sepotong seperti yang disampaikan 1998. Itu saja,” kata Djoko, seperti dikutip banyak media. [zul]


Baca juga:
Konvensi Capres, Rakyat Dihormati dan Partai Diuntungkan
Sutiyoso: Kalau Nggak Bisa Nyapres, Ya Sudah
Gerindra: Kita Ikuti Saja Apa Maunya Pemerintah Lewat Pembentukan Pengadilan HAM
Konvensi Capres Belum Dilirik Karena Partai Dikuasai Kelompok Tua
Politisi Korupsi, Jangan Salahkan Parpol


Komentar Pembaca
blitz.rmol.co
 

Emma Stone, Tidak Mau Terpantau Social Media

Jika kebanyakan selebriti Hollywood menggunakan sosial media agar lebih de ...

 

Nikita Mirzani, Dimaafkan, Pake Jeans Robek di Pengadilan

Nikita Mirzani memenuhi panggilan Komisi Yudisial (KY) terkait pakaiannya ...

 

Kalina Oktarani, Sayang Tapi Ogah Rujuk

Sejak bercerai pada awal 2013, Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani tetap m ...

 

Tak Bisa Tidur, Gara-gara Anak Mau Dibawa Ke Amerika

Anne dan Hanusz bikin perjanjian di KPAI. Seribut apapun tetap mempriorita ...

 

Miranda Kerr, Sukses Move On Dari Perceraian

Perpisahan tentunya membuat pasangan sedikit tertekan. Begitu pun yang ...


Berita Populer

Sarjana Katolik: Bulan Madu Jokowi dengan Rakyat Segera Berakhir
Orang Dekat Megawati Mulai Dielus Jadi Calon Kapolri
Tak Ada Pilihan Lain, Jokowi Perlu Segera Rombak Kabinet