Rakyat Merdeka Online

Home

Share |
Orang Dekat Prabowo: Apakah Pengusutan Kasus HAM Tuntutan Rakyat?
Sabtu, 06 April 2013 , 10:40:00 WIB
Laporan: Zulhidayat Siregar

FADLI ZON
  

RMOL. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan batasan pengusutan kasus HAM dibalik wacana pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.

Apakah hanya terhenti pada kasus kerusuhan dan penculikan aktivis jelang reformasi, atau jauh ke belakang, seperti kasus penembakan misterius, pembantaian tahun 1965, atau bahkan sampai tragedi 1948.

"Tahun 48 itu ada pembantaian ribuan orang terhadap kiai-kiai NU dan juga kepada aparat oleh PKI. Dan setelah itu ada pembalasan TKI. Tahun 65 juga begitu. PKI membunuh tujuh jenderal dan banyak orang, dan dibalas lagi oleh rakyat," ujar Fadli Zon kepada Rakyat Merdeka Online kemarin, (Jumat, 5/4).

Selain itu, masih kata orang dekat mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto ini, apakah ke depan bangsa ini sibuk membahas HAM.

"Apakah itu tuntutan rakyat? Menurut saya ke depan ini (tuntutannya) masalah ekonomi. Ada hal-hal secara politik, bukan melupakan, tapi jangan membuka luka lama kemudian akan menimbulkan konflik baru. Kecuali kita membuka luka lama dan menciptakan konflik baru," tandasnya.

Wacana pembentukan Pengadilan HAM ini disampaikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Albert Hasibuan. Katanya, realisasi Pengadilan Ad Hoc diputuskan setelah dibahas melalui rapat kabinet terbatas pada 2012 lalu.

Tapi, Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan, Presiden SBY tidak pernah memberikan arahan atau rencana untuk segera membentuk pengadilan HAM adhoc untuk dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia tahun 1998. Bahkan Djoko mengungkapkan, Albert Hasibuan keliru menafsirkan arahan Presiden kepada dirinya.


“Pak Albert keliru mengerti apa yang diinstruksikan presiden kepada saya. Presiden meminta agar kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan secara komprehensif, secara total dan keseluruhan, bukan sepotong seperti yang disampaikan 1998. Itu saja,” kata Djoko, seperti dikutip banyak media. [zul]


Baca juga:
Konvensi Capres, Rakyat Dihormati dan Partai Diuntungkan
Sutiyoso: Kalau Nggak Bisa Nyapres, Ya Sudah
Gerindra: Kita Ikuti Saja Apa Maunya Pemerintah Lewat Pembentukan Pengadilan HAM
Konvensi Capres Belum Dilirik Karena Partai Dikuasai Kelompok Tua
Politisi Korupsi, Jangan Salahkan Parpol


Komentar Pembaca
blitz.rmol.co
 

Maria Eva, Sudah Dihamili Eks Pejabat Pare-Pare

Maria kaget umur 35 tahun masih bisa hamil. Tidak tahu apakah istri pertam ...

 

Dul Cemas Menanti Vonis

Terdakwa AQJ alias Dul telah menjalani enam kali persidangan dalam kasus k ...

 

Luna Maya, Rajin Rawat Organ Intim

Wanita itu idealnya cantik luar-dalam. Merawat paras yang terlihat sama pe ...

 

Lindsay Lohan, Bikin Berang ELLE Indonesia

Lilo kembali berulah. Dan kali ini ia bermasalah dengan pihak majalah ELLE ...


Berita Populer

Anggapan Jokowi Capres Boneka Semakin Tak Terbantahkan
Jokowi Lawan Prabowo, Fakta Ironis Sekaligus Tragis
Bila Berhasil Acak-acak PPP, Prabowo Pun Bisa Rusak PKS