Rakyat Merdeka Online

Home   

Share |
KPK Lacak Rumah Yang Diduga Milik Luthfi Hasan
Periksa Jazuli Juwaini Sebagai Saksi
Selasa, 23 April 2013 , 09:55:00 WIB

LUTHFI HASAN ISHAAQ
  

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini, kemarin. Politisi PKS ini, diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

KPK juga memeriksa tiga saksi lain kasus ini, yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Elly Halida, dari pihak wiraswasta dan swasta masing-masing bernama Linda Silviana Indrusdati dan Darneli.

Selain memeriksa saksi kasus pencucian uang, KPK pun memeriksa saksi kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi dengan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dan Presiden Direktur PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman (MEL).

Saksi yang diperiksa adalah Pudji Rahayu Aminingrum, Soraya Kusuma Effendy, Andi Reiza Akbar, karyawan PT Indoguna bernama Triaji Prendi Arifky, dan pelajar Darin Mumtazah.

Jazuli tiba di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta sekitar pukul 10 pagi. Mengenakan batik coklat dipadu peci hitam, Jazuli tak banyak komentar saat tiba. Dia berada di Gedung KPK selama tiga jam. Pukul 13.12, dia keluar.
“Saya diperiksa tidak terkait impor sapi. Diperiksa cuma dua jam,” kata Jazuli mengawali komentarnya.

Jazuli mengaku dimintai keterangan mengenai sebidang tanah di kawasan Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur atas nama Tanu Margono. Kata dia, tanah tersebut dikerja-samakan dengan seseorang bernama Zaki untuk dibangun perumahan tipe cluster.

Siapakah Zaki? Kata Jazuli, Zaki adalah kader PKS yang usahanya di bidang properti. Jazuli mengaku sempat didatangi Zaki yang menawarkan investasi usaha perumahan. “Tapi saya tidak berminat. Lalu, dia minta dipinjami modal, saya bilang tidak punya uang,” akunya.

Kata Jazuli, dari keterangan penyidik KPK, di tanah Tanu Margono tersebut dibangun rumah yang namanya adalah LHI. “Saya ditanya seputar itu saja,” ucapnya.

Berapa luas tanah tersebut, Jazuli mengaku tidak mengetahuinya. Dia kemudian bergegas masuk mobil Toyota Innova Silver yang menunggunya.

Pantauan Rakyat Merdeka, perumahan tipe cluster itu berada di jalan Batu Ampar III, RT 009/09, Kelurahan Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur. Di tanah seluas 4200 meter persegi itu, sudah berdiri empat rumah modern yang terlihat masih mulus. Empat rumah tersebut berlantai dua, bercat putih dengan aksen hitam. Masing-masing rumah mempunyai taman seluas 4 x 3 meter yang terawat.

Di gerbang besi berwarna coklat setinggi dua meter, masih ada papan pengumuman proyek yang menyatakan bahwa bangunan tersebut milik Tanu Margono yang dibangun mulai 2010.

Menurut sekuriti yang menjaga perumahan tersebut, empat rumah itu masih belum berpenghuni. “Masih ada rumah Pak Tanu, yang ngisi cuma anaknya,” kata sang sekuriti.

Jazuli bukan pertama kali diperiksa sebagai saksi kasus pencucian uang. Ia pernah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ahmad Fathanah (AF).

Seusai diperiksa selama tiga jam, Jazuli menjelaskan, pemeriksaannya tentang mobil Toyota Land Cruiser Prado miliknya yang dia jual ke AF tahun lalu.

“Ternyata mobil tersebut masih atas nama saya. KPK ingin tahu ini sebenarnya punya siapa. Makanya, saya jelaskan,” kata Jazuli.

Jazuli juga mengaku menjelaskan mengenai mekanisme jual beli dalam transaksi tersebut. Mobil tersebut ia beli pada 2011 seharga Rp 900 juta dengan cara kredit. Katanya, mobil itu dia gunakan berkeliling pada kampanye Pemilihan Gubernur Banten tahun lalu. Seperti diketahui, Jazuli merupakan salah satu calon gubernur Banten.

Lantaran didesak kebutuhan, pada Agustus 2012, Jazuli menjual mobil tersebut ke Fathanah.

“Saya jual ke AF Rp 600 juta. Dia yang nerusin kredit itu,” katanya.

REKA ULANG
Dari Rumah Hingga Mobil Dibidik Penyidik

Pengacara tersangka kasus suap kuota impor daging sapi dan pencucian uang Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), Zainuddin Paru, mengaku belum bisa menjelaskan mengenai rumah di Condet, Jakarta Timur yang diduga milik kliennya. Tapi, katanya, tim kuasa hukum sedang mengumpulkan data mengenai aset LHI untuk pembuktian di pengadilan.

Sejauh yang telah dia ketahui, semua aset milik LHI sudah dimasukkan ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sedangkan rumah yang ditempati LHI dan keluarganya diJjalan Haji Samali, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menurut Paru, adalah rumah kontrakan yang ditempati kliennya sejak 2011. Siapa pemiliknya dan berapa harga sewa rumah tersebut, Paru mengaku belum bisa menjelaskannya.

“Tentu kami akan mengumpulkan informasi dan dokumen untuk ditunjukkan di pengadilan nanti,” katanya.

Untuk menelusuri aset LHI, KPK juga memeriksa Bendahara Umum PKS Machfudz Abdurrahman sebagai saksi pada Rabu (17/4). Machfudz tiba di Gedung KPK pukul 9.30. Saat keluar dari Gedung KPK Pukul 16.40, wajahnya terlihat lelah.

Saat akan meninggalkan Gedung KPK, Machfudz mengaku, tidak ditanya penyidik mengenai rumah di Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur, yang diduga milik Luthfi. “Tidak ada, tidak ada,” ucapnya.

Machfudz mengaku ditanya 10 pertanyaan oleh penyidik. Antara lain soal aset dan laporan keuangan PKS. “Saya dimintai keterangan mengenai mobil mana yang milik partai, dan mana yang milik LHI. Sudah saya jelaskan semuanya ke penyidik,” akunya.

Kata Mahfudz, di antara mobil-mobil tersebut ada yang disita KPK, yakni VW Caravelle.

“Tapi, itu punya partai,” kata Machfudz.

KPK juga telah memeriksa pensiunan TNI bernama Tanu Margono dan ibu rumah tangga Yatje Margono sebagai saksi kasus pencucian uang ini. Tanu datang ke Gedung KPK ditemani bekas Komandan Pusat Polisi Militer Mayjen (purn) Syamsu Djalal.

Menurut Syamsu, pemeriksaan itu kemungkinan mengenai sebidang tanah milik Tanu yang dibeli PKS.

“Mungkin uangnya itu hasil pencucian uang,” kata Syamsu di Gedung KPK.

Kata Syamsu, tanah yang dibeli petinggi PKS itu berada di bilangan Condet, Jakarta Timur. Tanah seluas 4.000 meter persegi itu, kemudian dibangun menjadi kompleks perumahan khusus bagi petinggi PKS.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, penyidik telah mengidentifikasi aset-aset milik LHI yang diduga berkaitan dengan pencucian uang. Namun hingga kini, KPK belum menyita satu pun aset LHI yang teridentifikasi tersebut. “Nanti kami sampaikan,” ucap Johan.

Johan hanya menyebut, satu dari empat mobil milik tersangka kasus sapi Ahmad Fathanah (AF) yang sudah disita KPK, diduga milik LHI. Seperti diketahui, AF adalah kawan LHI.

“Mobil FJ Cruiser itu diduga terkait LHI,” ucapnya.

KPK telah menyita empat mobil yang diduga milik AF. Empat mobil tersebut yaitu, Toyota FJ Cruiser hitam bernomor polisi B 1330 SZZ, Toyota Alpard putih bernomor polisi B 53 FTI, Toyota Land Cruiser Prado TX hitam bernomor polisi B 1739 WFN, dan Mercy C 200 hitam bernomor polisi B 8749 BS.

Lacak Aliran Dana Yang Masuk PKS
Yesmil Anwar, Dosen Hukum Pidana Unpad

Dosen hukum pidana Universitas Padjajaran Yesmil Anwar khawatir, KPK kesulitan melacak dana milik tersangka Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) yang diduga mengalir ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Buruknya tata kelola dan manajemen keuangan partai, menurut Yesmil, membuat aliran dana yang masuk ke partai tidak mudah terpantau dan terdata. Itulah, menurut dia, yang menyebabkan KPK belum menyita satu pun aset milik LHI dari pencucian uang.

Namun, kata Yesmil, bukan berarti KPK tidak bisa menyita aset-aset yang diduga milik LHI dari hasil pencucian uang.

“Jika cermat dan teliti, maka KPK bisa menemukan aset-aset milik LHI yang tidak jelas asal-usulnya,” kata dia, kemarin.

Sebab itu, Yesmil berharap, KPK segera melakukan penyitaan aset yang diduga milik LHI, termasuk rumah di kawasan Condet, Jakarta Timur.

Tujuannya, kata Yesmil, selain agar lebih cepat dalam proses pemberkasan perkara, aset yang diduga milik LHI tidak berpindah tangan sampai proses persidangan selesai.

Menurut Yesmil, pencucian uang bentuknya beragam. Seperti menyimpan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang, harta kekayayaan yang terindikasi dari hasil kejahatan.

“Jika ada pembelian rumah tapi tak jelas asal-usul uangnya, KPK bisa melakukan penyitaan. Tak harus dibuktikan dulu tindak pidana awalnya, perintah Undang Undang Pencucian uang begitu,” tandasnya.

Yesmil menambahkan, dari pelacakan aset kasus pencucian uang, KPK juga bisa mengembangkan penyidikan untuk menelusuri apakah ada kejahatan yang lain. Kata dia, patut ditelusuri juga, apakah aset-aset yang digunakan dalam pencucian uang itu, bercampur hasil korupsi dari kasus yang lain.

“Tinggal nanti KPK membuktikan, pencucian uang ini jika dibelikan aset berasal dari kejahatan yang mana. Yang A, B, atau C, misalnya.”

Silakan Sita Jika KPK Sudah Yakin
Otong Abdurrahman, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR Otong Abdurrahman meminta KPK profesional dalam mengusut kasus pencucian uang terkait kasus pengurusan kuota impor daging sapi dengan tersangka Luthfi Hasan Ishaq (LHI).

Menurut Otong, KPK hendaknya tidak melakukan penyitaan terhadap aset milik LHI, sebelum memperoleh bukti yang cukup bahwa aset itu dari hasil tindak pidana korupsi.

“Kalau masih belum yakin dengan asal-usul aset tersebut, jangan dulu main sita. Tapi kalau sudah yakin, silakan sita,” kata Otong, kemarin.

Otong menyatakan, kasus pencucian uang ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Apalagi, LHI adalah bekas pimpinan partai politik yang memiliki banyak konstituen. Jika salah dalam melakukan penyitaan, kata Otong, tentunya akan menjatuhkan kredibelitas KPK sebagai penegak hukum yang profesional.

“Jangan sampai ada anggapan masyarakat bahwa KPK sedang membidik PKS karena salah dalam melakukan penyitaan aset. Tapi jika buktinya kuat, KPK tentu didukung masyarakat,” ucap anggota DPR dari PKB ini.

Mengenai dugaan aliran dana dari LHI ke PKS, Otong menyatakan bahwa KPK mesti bisa menelusuri, apakah memang ada atau tidak. Jika ada, dia berharap KPK bisa menelusuri siapa pihak-pihak yang terlibat kasus tersebut.

“Tidak ada keistimewaan bagi partai politik. Parpol atau perusahaan, jika memang ada dugaan pidana, silakan diusut. Tapi jangan sampai mengada-ngada,” wanti-wantinya.

Otong juga berharap, KPK segera membawa kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi ini ke Pengadilan Tipikor. Menurut dia, makin cepat LHI disidang, publik akan bisa melihat duduk persoalan kasus ini.

“Apakah KPK bekerja profesional atau tidak, akan kelihatan. Nanti di persidangan itu bisa dilihat, konstruksi hukum KPK itu benar atau tidak,” ucapnya.  [Harian Rakyat Merdeka] 


Baca juga:
DIPAKSA HADIR SIDANG
MAHFUD JALANI PEMERIKSAAN
Mobil FJ Cruiser Fathanah Diduga Milik Luthfi Hasan
Penyidik Kejagung Korek Anak Buah Nazaruddin
DICOKOK KPK


Komentar Pembaca
blitz.rmol.co
 

Lea Michele, Kencan Vulgar Sama Pacar Baru

Lea Michele tak ragu lagi untuk bermesraan dengan kekasih barunya, Matthew ...

 

Behati Prinsloo, Penakluk Adam Levine

Karier playboy Adam Levine terpaksa berhenti. Vokalis Maroon 5 ini telah ...

 

Anne J. Cotto, Hamil Duluan Jumat Ini Nikah

Calon suami kerja di prusahaan kontraktor pertambangan. Lebih muda tujuh t ...

 

Nabille Benattia, Resmi Jadi WAGs Inter

Model sexy berdarah Prancis-Itali ini resmi jadi WAGs baru Inter Milan set ...

 

Rachel Maryam, Yakin Hari Ini Nggak Rusuh

Hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil akhir penghi ...


Berita Populer

Beredar Pesan Berantai Ketua KPU Terima Suap Rp 25 Miliar
Ketua KPU "Main Mata" dengan Timses Jokowi?
SBY Harus Segera Ambil Langkah Politik