Rakyat Merdeka Online

Home   

Share |

Peraturan Menteri Keuangan soal Tarif Cukai Hasil Tembakau Dapat Mengeliminir Kartel Industri Rokok
Kamis, 23 Mei 2013 , 06:55:00 WIB
Laporan: Widian Vebriyanto

ILUSTRASI/IST
  

RMOL. Tetap diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 78/2013 tentang Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau mendapat dukungan dari Senayan. Sebab selain dipandang mampu menaikkan fiskal melalui cukai rokok dalam tempo cepat, kebijakan ini juga diyakini dapat mengeliminir kartel industri rokok di Indonesia.

"Dalam jangka pendek akan menaikan fiskal. Betul dapat mengeliminir kartel industri rokok juga," kata anggota Komisi XI DPR, Ismet Ahmad, saat dihubungi wartawan, Rabu malam (22/5).

Dukungan juga dilontarkaan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati. Menurutnya selama ini penerimaan negara kurang optimal, terutama di sisi perpajakan. Enny berpendapat banyaknya kebocoran dan menciptakan potensial lost yang cukup besar membuat lahirnya PMK Nomor 78/2013 tentang penetapan golongan dan tarif cukai tembakau.

"Kalau efektif ada penambahan penerimaan sebesar Rp 5 triliun, jadi ternyata dengan adanya PMK 78 2013 ini menertibkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai sister company yang mestinya bayar di layer pertama tapi tidak dipatuhi. Ini ada potensial lost, ini baru dari sisi cukai," urainya.

Kementerian Keuangan sebelumnya menegaskan tetap akan melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, termasuk soal penerapan aturan kenaikan cukai rokok bagi perusahaan rokok yang saling terikat hubungan keluarga. Adapun protes kalangan pengusaha rokok ditanggapi dingin oleh pemerintah yang mensinyalkan tetap akan melaksanakan kebijakan itu terhitung 12 Juni mendatang.

Sikap dingin pemerintah diungkapkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sebagai pihak yang mengkaji dan menyusun beleid tersebut. "Saya no comment saja deh soal itu, malas menanggapinya," kata Plt Kepala BKF Bambang PS Brodjonegoro saat dihubungi wartawan. Tak hanya Bambang, sejumlah pejabat di kementerian, seperti Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawatim bahkan Menkeu yang baru, Chatib Basri pun, enggan menanggapi hal ini.

Meski setuju tetap dijalankannya PMK 78/2013, namun Ismet mengingatkan pentingnya keseimbangan produksi da kesehatan tenaga kerja.  Sebagai prakondisi sebelum PMK benar-benar efektif diberlakukan pada 12 Juni mendatang, Ismet mengimbauu pemerintah melakukan alternatif tembakau dari industri rokok ke industri lainnya seperti obat-obatan atau kosmetik misalnya. Langkah ini dimaksudkan agar petani sebagai hulu tak dirugikan pendaringannya jika produksi rokok mengalami penurunan. "

Harus segera dilakukan agar petani tak dirugikan," tandasnya, sambil mengatakan bahwa pemerintah juga harus mewaspadai serbuan produk rokok dari luar negeri. Tak hanya itu, dari segi kesehatan pemerintah juga harus mengurangi dampak kesehatan yaitu dengan mengkotakkan lokasi-lokasi untuk perokok.

 "Aturannya harus tegas diberlakukan," kata Ismet mengakhiri pembicaraan. [ysa]


Baca juga:
Pemerintah Terlihat Mau Tetap Terapkan PMK soal Hubungan Istimewa Perusahaan Rokok
Perlu Regulasi untuk Pertahankan Industri Tembakau Nasional
Pemihakan SBY pada Petani Cuma Pencitraan!
Ribuan Petani Ponorogo Protes Produk Tembakau Dibatasi
Phillip Morris Lakukan Investasi Nekolim


Komentar Pembaca
blitz.rmol.co
 

Syahrini, Banjir Protes Foto Disembah Pegawai

Syahrini kembali mengumbar sensasi di Instagram. Kemarin, dia memposting ...

 

Angelina Jolie, Digosipin Merokok Dan Berantem Sama Brad Pitt

Brangelina (Angelina Jolie dan Brad Pitt) masih pengantin baru setelah ham ...

 

Meryl Streep, Dicintai Barack Obama

Barack Obama ternyata bukan sekadar presiden Amerika Serikat. Ia seperti ...

 

Farah Quinn, Gelar Private Party, Nikita Datang Tanpa Diundang

Muncul kabar Farah Quinn dan Nikita Mirzani berseteru. Pertikaian berawal ...

 

Vicky Monica, Ngaku Nenggak Obat Penenang

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta menangkap sejumlah or ...


Berita Populer

Pegawai KPK Benarkan Ada Kisruh dengan Pimpinan
Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno Terbukti Tak Paham Konstitusi!
Pemerintah Indonesia Tingkatkan Impor Sapi dari Australia