IndiHome Digital Home Experience
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
KemenPUPR

Peraturan Menteri Keuangan soal Tarif Cukai Hasil Tembakau Dapat Mengeliminir Kartel Industri Rokok

 KAMIS, 23 MEI 2013 , 06:55:00 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Peraturan Menteri Keuangan soal Tarif Cukai Hasil Tembakau Dapat Mengeliminir Kartel Industri Rokok

ilustrasi/ist

RMOL. Tetap diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 78/2013 tentang Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau mendapat dukungan dari Senayan. Sebab selain dipandang mampu menaikkan fiskal melalui cukai rokok dalam tempo cepat, kebijakan ini juga diyakini dapat mengeliminir kartel industri rokok di Indonesia.
"Dalam jangka pendek akan menaikan fiskal. Betul dapat mengeliminir kartel industri rokok juga," kata anggota Komisi XI DPR, Ismet Ahmad, saat dihubungi wartawan, Rabu malam (22/5).

Dukungan juga dilontarkaan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati. Menurutnya selama ini penerimaan negara kurang optimal, terutama di sisi perpajakan. Enny berpendapat banyaknya kebocoran dan menciptakan potensial lost yang cukup besar membuat lahirnya PMK Nomor 78/2013 tentang penetapan golongan dan tarif cukai tembakau.

"Kalau efektif ada penambahan penerimaan sebesar Rp 5 triliun, jadi ternyata dengan adanya PMK 78 2013 ini menertibkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai sister company yang mestinya bayar di layer pertama tapi tidak dipatuhi. Ini ada potensial lost, ini baru dari sisi cukai," urainya.

Kementerian Keuangan sebelumnya menegaskan tetap akan melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, termasuk soal penerapan aturan kenaikan cukai rokok bagi perusahaan rokok yang saling terikat hubungan keluarga. Adapun protes kalangan pengusaha rokok ditanggapi dingin oleh pemerintah yang mensinyalkan tetap akan melaksanakan kebijakan itu terhitung 12 Juni mendatang.

Sikap dingin pemerintah diungkapkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sebagai pihak yang mengkaji dan menyusun beleid tersebut. "Saya no comment saja deh soal itu, malas menanggapinya," kata Plt Kepala BKF Bambang PS Brodjonegoro saat dihubungi wartawan. Tak hanya Bambang, sejumlah pejabat di kementerian, seperti Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawatim bahkan Menkeu yang baru, Chatib Basri pun, enggan menanggapi hal ini.

Meski setuju tetap dijalankannya PMK 78/2013, namun Ismet mengingatkan pentingnya keseimbangan produksi da kesehatan tenaga kerja.  Sebagai prakondisi sebelum PMK benar-benar efektif diberlakukan pada 12 Juni mendatang, Ismet mengimbauu pemerintah melakukan alternatif tembakau dari industri rokok ke industri lainnya seperti obat-obatan atau kosmetik misalnya. Langkah ini dimaksudkan agar petani sebagai hulu tak dirugikan pendaringannya jika produksi rokok mengalami penurunan. "

Harus segera dilakukan agar petani tak dirugikan," tandasnya, sambil mengatakan bahwa pemerintah juga harus mewaspadai serbuan produk rokok dari luar negeri. Tak hanya itu, dari segi kesehatan pemerintah juga harus mengurangi dampak kesehatan yaitu dengan mengkotakkan lokasi-lokasi untuk perokok.

 "Aturannya harus tegas diberlakukan," kata Ismet mengakhiri pembicaraan. [ysa]

Komentar Pembaca
Partai Relawan Militan Jokowi

Partai Relawan Militan Jokowi

MINGGU, 25 SEPTEMBER 2016 , 01:47:00

Bersihkan Sampah Pulau Tidung

Bersihkan Sampah Pulau Tidung

SABTU, 24 SEPTEMBER 2016 , 23:52:00

Bicara di Peresmian Museum

Bicara di Peresmian Museum

SENIN, 26 SEPTEMBER 2016 , 05:04:00