Rakyat Merdeka Online

Home   

Share |

Usut Bonus Sang Hyang Seri, Kejagung Periksa Dua Saksi
Tersangka Korupsi Penyaluran Benih Belum Bertambah
Senin, 10 Juni 2013 , 11:29:00 WIB

KEJAKSAAN AGUNG
  

RMOL. Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa petinggi BUMN PT Sang Hyang Seri (SHS) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan benih unggul. Tersangka kasus ini belum bertambah.

Dua petinggi SHS itu adalah Komisaris Utama (Komut) Memet Gunawan dan Direktur Keuangan Mas Dharmawan. Memet memenuhi panggilan penyidik Pidana Khusus Kejagung pada Selasa (4/6) pukul 09.15 WIB.

Menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi, Memet dimintai keterangan hingga sore hari. Dalam pemeriksaan sekitar delapan jam itu, penyidik fokus menanyakan mekanisme dan tata cara pemberian bonus kinerja dan jasa produksi SHS.

“Intinya tentang tata cara pemberian bonus,” kata bekas Asisten Khusus Jaksa Agung ini.

Untuk memastikan hal tersebut, lanjut Untung, penyidik merasa perlu mengorek keterangan Komisaris Utama PT SHS. Penyidik ingin mendapatkan kepastian, apakah mekanisme atau tata cara pemberian bonus dan jasa produksi perusahaan dibahas sampai level komisaris atau tidak.

Namun, Untung menolak menguraikan hasil pemeriksaan tersebut secara rinci. Yang jelas, sedikitnya ada 30 pertanyaan diajukan penyidik kepada Memet. Untuk mengembangkan hasil pemeriksaan Memet, penyidik mengorek keterangan Direktur Keuangan PT SHS Mas Dharmawan pada Rabu (5/6).

Dengan kata lain, pemeriksaan Dharmawan, masih terkait kesaksian Memet. “Intinya masih seputar mekanisme pemberian bonus,” katanya.

Hal lebih spesifik terkait pemeriksaan saksi tersebut, menurut bekas Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini, bagaimana realisasi klaim pembiayaan subsidi benih dilakukan PT SHS.

Dharmawan dianggap punya kapasitas lantaran posisinya sebagai Direktur Keuangan. Paling tidak, dia mendapatkan laporan atau terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai pengucuran dana perusahaan. Baik yang sifatnya pemberian bonus produksi serta klaim pembiayaan subsidi benih. “Itu tengah digali penyidik,” ucapnya.

Tapi lagi-lagi, Untung tidak mau menjelaskan bagaimana hasil pemeriksaan Dharmawan. Dia bilang, kompetensi menyampaikan materi pemeriksaan ada di tangan penyidik. Yang jelas, hasil pemeriksaan dua petinggi SHS ini menjadi masukan bagi penyidik pidsus.

Bahkan, lanjut Untung, kesaksian Memet dan Dharwan masih diteliti penyidik  secara seksama sampai Jumat (7/6). Keterkaitan keterangan kedua saksi ini pun akan dikembangkan dan dilengkapi dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Saksi-saksi lain itu, menurutnya, sudah diagendakan untuk didengar keterangannya. “Kami agendakan pemeriksaan pekan depan,” ujarnya.

Akan tetapi, Untung belum mengetahui  identitas saksi yang dipanggil penyidik Gedung Bundar. “Nanti, saya tanyakan dulu ke penyidik,” ujarnya.

Dikonfirmasi mengenai kemungkinan penambahan tersangka kasus ini, Untung tidak menampik. Tapi, katanya, sejauh ini Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka baru kasus ini. “Tersangkanya masih tetap, belum ada penambahan,” ucapnya.

Saksi Dharmawan yang dimintai tanggapan mengenai pemeriksaannya, menolak

memberikan keterangan. Dia hanya menyatakan mendukung langkah Kejaksaan Agung menangani kasus ini. Kehadirannya memenuhi panggilan penyidik bertujuan membantu agar penyidikan kasus ini cepat tuntas.

Menurutnya, pengeluaran dana perusahaan yang berkaitan dengan pemberian  bonus produksi dan klaim penyaluran benih unggul di daerah-daerah, semuanya tercatat.

“Dokumen-dokumen yang diperlukan telah disampaikan kepada penyidik Kejagung,” kata Dharmawan.

Kilas Balik
Mau Ditahan, Elda Devianne Pingsan

Kejaksaan Agung menetapkan bekas Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia sekaligus Komisaris PT Radina Bio Adicita, Elda Devianne Adiningrat, bekas Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (SHS) Kaharuddin, Karyawan PT SHS Subagyo dan Manajer Kantor Cabang PT SHS Tegal Hartono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bibit unggul ini. Tapi, sejauh ini belum satu pun tersangka yang ditahan.

Salah satu tersangka kasus ini, Elda merupakan saksi kasus suap kuota impor daging sapi yang ditangani KPK. Elda juga berstatus tersangka kasus pembobolan Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) sebesar Rp 55 miliar yang ditangani Kejagung.

Elda sempat akan ditahan penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus BJB pada Rabu malam (22/5) lalu. Tapi, Elda pingsan sehingga dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta. Elda kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Pondok Indah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi membenarkan, penetapan status tersangka terhadap Elda dilatari sangkaan bahwa  perusahaannya yang bergerak di bidang pertanian, agro industri, pembibitan dan impor bahan baku melakukan penyelewengan.

Namun, dia tak menjelaskan secara spesifik, penyimpangan apa yang dilakukan komisaris perusahaan yang tercatat pernah memenangkan tender pengadaan benih jagung hibrida tahun 2012 senilai Rp 70 miliar ini. “Itu sudah menyangkut teknis penyidikan. Nanti biar penyidik yang menjelaskan,” elaknya.

Kasus ini bermula dari temuan mengenai biaya pengelolaan cadangan benih nasional di BUMN PT SHS dari tahun 2009 sampai 2011 yang tidak disalurkan.

Menurut Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Adi Toegarisman, biaya pengelolaan sebesar lima persen, oleh Sang Hyang Seri pusat, tidak pernah disalurkan kepada kantor regional di daerah, sehingga patut diduga ada penyimpangan.

Berdasarkan penyelidikan, jaksa menemukan dugaan penyelewengan pada 2009 sebesar Rp 10.412.223.750, dari nilai kontrak sebesar Rp 31.236.671.250. Tahun 2010 sebesar Rp 10.630.927.500, dari nilai kontrak sebesar Rp 31.892.782.250.
Tahun 2011 sebesar Rp 15.277.866.283, dari nilai kontrak Rp 45.833.598.851.

Menurut Adi, dalam menentukan harga komoditi dengan pihak ketiga, terjadi intervensi Kaharuddin yang merupakan bekas Direktur Pemasaran PT SHS. Kaharuddin kemudian menjadi Direktur Utama. Intervensi itu diketahui berdasarkan keterangan saksi Manajer Regional I sampai VI dan Sekretaris Direktur Pemasaran PT SHS.

Dalam program cadangan benih nasional (CBN) tahun 2009 dan tahun 2010, ada perbedaan antara dokumen SHS dan Dinas Pertanian Kabupaten di Lampung Selatan, Lampung Timur dan Pesawaran. Menurut data SHS, untuk bibit jagung hibrida di Kabupaten Pesawaran tahun 2009, terdapat penyaluran sebanyak 16.977 Kg. “Tapi, menurut data di Pesawaran, mereka tidak pernah menerima penyaluran CBN itu,” katanya.

Pada 2010 di Kabupaten Lampung Selatan, sesuai data SHS, terdapat penyaluran CBN padi non hibrida sebanyak 113.871 Kg. Di Kabupaten Lampung Timur, sesuai data SHS, telah disalurkan CBN jagung hibrida sebanyak 10.740 Kg. Namun, sesuai data di Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur, yang diterima hanya 9.780 Kg, sehingga terdapat selisih 960 Kg.

Setelah dikonfirmasi kepada kelompok tani, terjadi juga pengadaan benih kedelai fiktif Rp 4.627.060.000 dan mark up volume maupun harga benih kedelai Rp 1.018.450.000 yang dilakukan Kantor Cabang PT SHS di Lampung Timur dengan para kelompok tani, sesuai perjanjian jual beli benih kedelai.

Perjanjian itu ditandatangani Manajer Cabang SHS tahun 2008 sampai 2011 Hartono, dan Manajer Cabang SHS dari 2011 sampai 2012, Subagyo. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Brebes, sebanyak 170 ton benih tidak disalurkan ke kios yang terdaftar di Ditjen Tanaman Pangan. “Tapi, disalurkan ke sub kios dan perorangan di wilayah Brebes dan Tegal,”

Kalau Ditelusuri Secara Teliti, Bakal Ada Tersangka Baru
Alex Sato Bya, Bekas Jamdatun

Bekas Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Alex Sato Bya menilai, Kejaksaan Agung terkesan lambat mengusut kasus korupsi pengadaan bibit tanaman hibrida di BUMN PT Sang Hyang Seri (SHS).

Menurut dia, dalam melengkapi berkas pemeriksaan para tersangka, Kejagung harusnya memiliki target waktu. “Sehingga, tidak ada kesan bahwa kasus ini terbengkalai atau dibiarkan,” sarannya.

Kata Alex, pengusutan kasus SHS semestinya mampu menyentuh pelaku lain. Khususnya pelaku yang punya peran lebih besar atau strategis. Lantaran itu, dia menyarankan Kejagung juga memeriksa saksi-saksi dari pihak pejabat Kementerian Pertanian.

“Jika terus didalami dan ditelusuri ke pihak lain, maka alat-alat bukti akan bertambah. Ditambah kesaksian lain, bisa saja ada tersangka baru,” ucapnya.

Agar kasus ini cepat tuntas, lanjut Alex, Kejaksaan Agung semestinya tidak hanya melakukan pemeriksaan saksi kepada pihak perusahaan.

“Tugas penegak hukum memang seperti itu, jangan pandang bulu,” ujarnya.
 Tapi, dia juga mewanti-wanti Kejagung agar menetapkan tersangka baru tetap  berdasarkan alat bukti yang cukup. “Tidak cukup hanya dua alat bukti. Dua alat bukti masih lemah di pengadilan nanti. Jaksa butuh banyak alat bukti agar apa yang didakwakan nanti kuat,” tandasnya.

Mengenai nama Elda Devianne Adiningrat yang disebut-sebut dalam kasus ini, Alex meminta Kejagung memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi. Setelah memeriksa para saksi kunci kasus korupsi pengadaan benih tersebut, menurutnya, Kejagung bisa membongkar jaringan yang sudah menggurita.

Oknum Pejabatnya Hanya Ongkang Ongkang Kaki Saja

Gede Pasek Suardika, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR Gede Pasek Suardika berharap, Kejaksaan Agung serius mengusut kasus korupsi pengadaan bibit tanaman hibrida di BUMN PT Sang Hyang Seri (SHS).

Gede meminta Kejaksaan Agung juga menelusuri kasus ini ke pihak pejabat Kementerian Pertanian. Soalnya, dalam kasus tindak pidana khusus seperti ini, ada uang negara yang diduga diselewengkan. Hal seperti itu biasanya melibatkan pejabat publik.
 
Ia memahami, untuk menetapkan tersangka harus dilandasi alat bukti yang cukup.
 
“Tapi, Kejagung jangan mengabaikan logika publik bahwa suatu kasus korupsi melibatkan pejabat terkait, karena ada kerugian keuangan negaranya,” tandas dia
.
Gede mengaku banyak menerima masukan, Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus hanya menelusuri pihak swasta. “Sementara pihak pejabatnya ongkang-ongkang kaki saja karena tidak ditelusuri,” tandasnya.

Dia menilai, Kejaksaan Agung seringkali tidak memahami tindak pidana korupsi. “Masak pihak penyuap diperiksa, sementara yang disuap tidak diperiksa. Atau yang menjadi tersangka hanya pihak perusahaan,” herannya.

Gede juga menyarankan, berkas perkara para tersangka kasus SHS segera dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian, Kejagung bisa mengembangkan kasus ini ke pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Langkah cepat itu perlu dilakukan Kejagung untuk menjawab ketidakpercayaan publik melihat pengusutan kasus ini.

“Cara terbaik menjawab kritik, ya dengan kinerja. Itu jawaban terbaik bagi Kejagung untuk menjawab rasa penasaran publik yang bertanya-tanya mengenai penanganan kasus ini,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]


Baca juga:
Seni Protes Jalanan
Enam Bulan Jadi Tersangka Andi Belum Ke Penuntutan
Pekan Depan Saksi Penjualan Lahan Patal Bekasi Diperiksa
Saksi Dugaan Suap
Berkas GAG Dilimpahkan ke Penuntutan


Komentar Pembaca
blitz.rmol.co
 

Tessy "Srimulat", Setelah Diciduk Polisi Minum Pembersih Toilet

Pelawak Srimulat Kabul Basuki alias Tessy ditangkap di Bekasi Utara, Kamis ...

 

Jessica Mila, Sinyal Oke Buat Kaesang

Belum bicara cinta karena Mila baru lihat foto, belum ketemu langsung. Ia ...

 

Keira Knightley, Lagi Pesta Prom Cium Teman Cewek

Setiap orang memiliki kisah unik dalam hidup. Termasuk Keira Knightley yan ...

 

Shandy Aulia, Ciumannya Dipuji Lawan Main

Shandy Aulia kini bukan sosok remaja yang dikenal lewat film Eiffel I'm ...

 

Anne Hathaway, Tolak Jabat Tangan Wartawan Dibilang Takut Kena Ebola

Anne Hathaway, Tolak Jabat Tangan Wartawan Dibilang Takut Kena Ebola Repor ...


Berita Populer

Sekarang JK Benar-benar Bisa Jadi Presiden
Andi Arief Ajak KIH Belajar dari Sejarah
Koran Jurnas Akan Ditutup, Karyawan Minta SBY Turun Tangan