Rakyat Merdeka Online

Home   

Share |
Gara-gara Nama Ganda Satu Wanita, 16 Bacaleg Dicoret
Gerindra Protes Karena Kadernya Mundur Dari PKPI
Rabu, 12 Juni 2013 , 11:22:00 WIB

PARTAI GERINDRA
  

RMOL. Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menemukan satu nama bakal calon legislatif ganda. Meski hanya satu nama, tapi efeknya panjang, mengakibatkan 16 bacaleg dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dicoret KPU.

Anggota KPU Arief Budiman menyatakan, awalnya bacaleg ganda atau terindikasi pencalonan ganda berjumlah 24 orang. “Setelah partai politik diberi tenggat 12 hari untuk memperbaikinya, ternyata masih ada satu bacaleg ganda,” kata Arief di kantornya, kemarin.

KPU akhirnya mencoret nama satu bacaleg ganda tersebut. Sedangkan 23 nama lain yang terindikasi ganda, kata Arief, sudah tidak ada masalah.
Arief tidak mau menyebutkan nama satu bacaleg ganda yang dicoret KPU itu. Tapi, menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, bacaleg ganda yang dicoret KPU itu bernama Nur Rahmawati.

Berdasarkan daftar 24 bacaleg ganda yang pernah dikeluarkan KPU, Nur terdaftar sebagai bacaleg Partai Gerindra di daerah pemilihan Jawa Barat IX dan bacaleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di dapil Jabar V.

Karena pencoretan nama Nur Rahmawati yang terdaftar sebagai bacaleg Partai Gerindra di dapil IX Jabar dan bacaleg PKPI di dapil V Jabar, maka KPU juga mencoret seluruh bacaleg dari dua partai itu di dua dapil tersebut. Soalnya, Partai Gerindra dan PKPI tidak tidak memenuhi jumlah kuota 30 persen perempuan di dua dapil tersebut. 

Dapil Jabar IX meliputi Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Subang. Ada 8 bacaleg dari Partai Gerindra yang ikut dicoret KPU di dapil tersebut (lihat tabel). Jatah kursi yang diperebutkan di dapil tersebut berjumlah 8.

Dapil Jabar V meliputi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dengan jatah 9 kursi. Ada 8 bacaleg PKPI yang turut dicoret di dapil tersebut (lihat tabel).

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, keputusan KPU mencoret semua bacaleg Partai Gerindra di dapil Jabar IX dengan alasan tidak memenuhi kuota 30 persen  perempuan, sangat tidak adil. Menurutnya, titik pangkal permasalahan ini adalah pencoretan nama Nur Rahmawati yang dinilai KPU sebagai bacaleg ganda Partai Gerindra dan PKPI.

“Akibatnya Nur Rahmawati didiskualifikasi, sehingga syarat minimal 30 persen perempuan untuk dapil tersebut berkurang,” katanya, kemarin.

Padahal, bela Muzani, Nur Rahmawati bukanlah bacaleg ganda. Sebelum memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra pada 22 Mei, empat hari sebelumnya, Nur sudah mengundurkan diri secara resmi dari PKPI “Itu sebabnya kami daftarkan ke KPU, dengan menyerahkan seluruh dokumen persyaratannya,” ucap dia.

Masalahnya, kata Muzani, KPU tetap memproses pendaftaran bacaleg atas nama Nur Rahmawati dari PKPI. “Harusnya KPU tidak menerima, karena yang bersangkutan sudah mengundurkan dari PKPI dua hari sebelum batas pendaftaran ditutup. Tapi, kenapa KPU tetap menerima,” ucapnya.

Hal itulah yang disampaikan Muzani ke Bawaslu. Hal lain yang disampaikan ke Bawaslu adalah, jika ada caleg perempuan yang bermasalah atau tidak memenuhi syarat, KPU seharusnya tidak lantas mencoret atau menggugurkan.

“Seharusnya, bisa diganti dengan nama perempuan lain. KPU tidak melakukan itu, malah menggugurkan semua,” protesnya.

Tapi, menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, sesuai Undang Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, syarat minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen untuk setiap dapil. Jika parpol tidak dapat memenuhi jumlah minimal tersebut, maka seluruh bakal caleg yang akan maju di dapil tersebut tidak memenuhi syarat.

Dapil lain yang dicoret KPU dari PKPI adalah dapil Jabar VI yang meliputi Depok dan Bekasi dengan jatah 6 kursi. Di sana ada 6 bacaleg yang dicoret.

Kemudian, dapil NTT I yang meliputi Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata dan Alor.

Di sana ada 6 nama bacaleg yang dicoret di dapil tersebut karena dianggap tidak mewakili kuota 30 persen perempuan.

KPU juga mencoret seluruh bakal caleg yang diusung PAN dan PPP di dapil tertentu karena tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan.

Kilas Balik

Bacaleg DPR Ganda Terbanyak Di PKB


Berdasarkan hasil verifikasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan 24 nama bakal calon legislatif (bacaleg) DPR ganda atau terindikasi pencalonan ganda. Hasil verifikasi itu dilansir KPU pada 7 Mei 2013.

Acara dimulai sekitar pukul 10 pagi di ruang Singosari, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Dalam pengumuman tersebut, hanya tiga komisioner KPU yang hadir, yakni Ketua KPU Husni Kamil Manik, Hadar Nafis Gumay dan Sigit Pamungkas. Kata Husni, empat komisioner lainnya absen karena sedang di daerah untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan komisioner KPUD pada hari itu.

Pengumuman ini merupakan lanjutan dari proses tahapan Pemilu 2014, sebelum KPU menetapkan nama calon anggota legislatif. Acara ini dihadiri perwakilan 12 parpol yang mengenakan seragam partainya masing-masing.

Antara lain Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Wasekjen Partai Demokrat Andi Nurpati dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Hadir juga anggota Badan Pengawas Pemilu Nelson Simanjuntak dan beberapa anggota LSM pemantau pemilu.

Dalam pemaparannya, Ketua KPU Husni Kamil menyampaikan bahwa KPU telah melakukan verifikasi terhadap 6.577 bacaleg DPR. Dari daftar tersebut, KPU menemukan 24 bacaleg ganda atau terindikasi ganda dalam daftar nama bacaleg DPR. Dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, ada 24 nama sama di daerah pemilihan (dapil) lain dan di partai lain. “Saat ini ada 24 nama yang terindikasi ganda, baik ganda dalam daftar dapil maupun dalam daftar partai dari beberapa partai politik,” kata Husni.

Husni meminta parpol memperhatikan dan harus segera melakukan koreksi atas nama bacaleg ganda itu. KPU memberikan waktu kepada parpol untuk memperbaikinya sampai 22 Mei . Jika masih ada nama ganda, KPU tak segan mencoretnya.

Berdasarkan data dari KPU, dari 24 nama bacaleg ganda, 3 nama merupakan ganda partai, 5 nama ganda dapil, 7 nama terindikasi ganda dapil, dan 9 nama terindikasi ganda. Yang disebut ganda partai adalah nama bacaleg yang terdaftar di dua partai sekaligus dengan dapil yang sama. Ganda dapil adalah nama bacaleg yang terdaftar di partai sama, namun terdaftar di dua dapil berbeda. Indikasi ganda dapil adalah nama bacaleg yang berada di dapil berbeda. Indikasi ganda adalah nama bacaleg terdaftar di dua partai juga di dapil berbeda.

Bacaleg ganda terbanyak berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni 9 nama, kemudian Partai Gerindra 6 nama, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Hanura 3 nama, Partai Nasdem 2 nama dan dari PDIP 1 nama. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan, partainya akan mencoret nama bacaleg ganda.

KPU Mesti Tegas Jaga Kuota 30 %
Peneliti CSIS

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi mendukung langkah KPU mencoret seluruh bakal caleg yang diusung parpol di daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan.

Menurut Kristiadi, melalui langkah itu, KPU sudah memberikan pelajaran kepada partai politik mengenai pentingnya keterwakilan perempuan.
“Setuju dicoret. KPU memang mesti tegas agar partai-partai itu dapat menjaga keterwakilan perempuan,” katanya, kemarin.

Kristiadi menilai, syarat 30 persen keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi oleh parpol, sebenarnya bukanlah persoalan sulit untuk dipenuhi.

Pasalnya, banyak perempuan di daerah yang pantas untuk duduk di kursi parlemen. Namun, parpol harus pandai memilih caleg perempuan yang benar-benar berkualitas.

“Perempuan juga harus mengerti bagaimana perspektif politik yang baik, yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Kristiadi juga mendukung langkah KPU mencoret nama bacaleg ganda. Kata dia, seharusnya partai politik sendiri yang menyeleksi nama-nama bakal caleg. Dengan begitu, partai politik memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik.

“Karena masih ada nama caleg ganda, partai politik bisa dinilai tidak serius menyeleksi nama-nama caleg,” ujarnya.

Karena itu, dia melanjutkan, partai jangan melindungi calon ganda beda partai, mengingat citra partai dipertaruhkan. Kalau partai melindungi, sama saja partai memunculkan caleg bertipikal pencari kekuasaan atau pencari pekerjaan.

“Jika tetap diloloskan, citra partai tersebut tentu akan rusak di mata publik,” ucapnya.

Sistem Informasi Jadi Berpengaruh

Ketua Komisi II DPR

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar mengapresiasi keputusan KPU yang telah mencoret 77 nama bacaleg karena tidak memenuhi kuota perempuan 30 persen.

Kata Agun, sesuai keputusan Komisi II DPR dengan KPU, jika ada partai politik tidak menerima keputusan KPU, partai politik yang bersangkutan bisa melapor ke Badan Pengawas Pemilu.

“Bahkan dari awal, apabila tidak setuju dengan peraturan KPU, dipersilakan menggugat peraturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi,” kata Agun, kemarin.

Menurut Agun, pihaknya tidak dalam posisi untuk membatalkan peraturan KPU. “Walaupun dalam keputusan tersebut Komisi II menolak, kami tidak bisa membatalkan karena itu bukan kewenangan kami,” ujarnya.

Mengenai bakal caleg ganda, Agun menilai sebaiknya bakal caleg yang namanya terdapat di dua partai politik dicoret. “Dicoret dari keduanya, saya rasa itu yang terbaik,” kata politisi Partai Golkar ini.

Meski demikian, Agun menyerahkan urusan pencoretan itu kepada parpol bersangkutan. Menurut dia, masih ditemukan adanya daftar caleg ganda merupakan indikasi tidak jujur dari seorang caleg.

Caleg ganda dengan dapil lebih dari satu, ujar Agun, harus diminta memilih satu dapil saja. Sedangkan caleg ganda antarpartai harus diminta memilih satu partai saja. Kalau caleg ganda semakin marak, memang harus ada aturan dan sanksinya.

Agun menjelaskan, saat ini sistem informasi yang bagus di dalam partai mampu meminimalisasi adanya caleg ganda. Dengan piranti lunak yang bagus, keberadaan caleg ganda bisa diketahui.

Kata dia, KPU juga sudah menggunakan soft file bagi para caleg yang memasukkan berkasnya ke KPU. “Soft file itu bisa dicek menggunakan komputer secara sistematis, sehingga caleg ganda bisa diketahui keberadaannya,” ucap Agun. [ Harian Rakyat Merdeka ]


Baca juga:
Giliran Petinggi PT Nusa Raya Cipta Diperiksa KPK
Pelaksana Proyek Alkes Rp 40 M Ditunjuk Langsung
Antasari Salaman dengan Anas
Usut Bonus Sang Hyang Seri, Kejagung Periksa Dua Saksi
Seni Protes Jalanan


Komentar Pembaca
blitz.rmol.co
 

Wanita Ini Habiskan Rp 300 Juta untuk Terlihat Seperti Kim Kardashian

Tak dapat menahan keinginan terlihat seperti selebritis Kim Kardashian, se ...

 

Lea Michele, Kencan Vulgar Sama Pacar Baru

Lea Michele tak ragu lagi untuk bermesraan dengan kekasih barunya, Matthew ...

 

Behati Prinsloo, Penakluk Adam Levine

Karier playboy Adam Levine terpaksa berhenti. Vokalis Maroon 5 ini telah ...

 

Anne J. Cotto, Hamil Duluan Jumat Ini Nikah

Calon suami kerja di prusahaan kontraktor pertambangan. Lebih muda tujuh t ...

 

Nabille Benattia, Resmi Jadi WAGs Inter

Model sexy berdarah Prancis-Itali ini resmi jadi WAGs baru Inter Milan set ...


Berita Populer

Putri Bung Karno: Spanduk Ucapan Selamat ke Jokowi Upaya Makar
Kubu Prabowo: KPU Tak Percaya Diri!
Front Pelopor Ajak Masyarakat Turunkan Spanduk 'Jokowi Presiden Terpilih'