Verified

GREEN POLITICS

Perubahan Iklim, Publik dan Partai Politik

Green Politics  RABU, 30 OKTOBER 2013 , 21:19:00 WIB | OLEH: PIUS GINTING

Perubahan Iklim, Publik dan Partai Politik

PIUS Ginting

LEMBAGA Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) kembali mengeluarkan laporan penilaian situasi perubahan iklim pada 27 September 2013. Ini adalah laporan kelima sejak dikeluarkan pertama kali tahun 1990. Kalangan ilmuwan kian yakin (hampir 100 persen) perubahan iklim disebabkan aktivitas ekonomi manusia. Laporan tersebut menyebutkan konsentrasi karbon dioksida (CO2), gas metan dan oksida nitrogen meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konsentrasi CO2 bertambah 40% sejak masa pra industri, terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil (batubara, minyak, gas) dan kedua terbesar dari perubahan lahan (seperti alih fungsi hutan).

Agar kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya di bumi aman dari dampak perubahan iklim, maka emisi gas rumah kaca pada tahun 2050 perlu dikurangi hingga 60-80% dibawah tingkat tahun 1990 (Lord Stern, 2006). Ibarat perokok ingin berhenti, bila dilakukan secara bertahap maka perokok perlu segera melakukannya. Penundaan lebih lama akan memperburuk kerusakan sistem tubuh dan membutuhkan perubahan lebih drastis di kemudian hari. Berdasarkan perhitungan pembagian sederhana, bila dilakukan secara bertahap, sejak tahun 1990 setiap tahun seharusnya telah terjadi pengurangan 1,3-1% buangan gas rumah kaca.

Sebagai langkah awal, kesepakatan internasional Protokol Kyoto tahun 1990 mensyaratkan negeri maju mengurangi emisi gas rumah kaca rata-rata 5,2 % dibawah kadar tahun 1990 pada rentang tahun 2008-2012. Alih-alih berkurang, emisi dunia bertambah sejak tahun 1990, menjadi 1,5 kali lipat pada tahun 2008 (EPA). Kendati Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama mencatatkan perbaikan penurunan emisi 1,6% pada periode 2010-2011, diantaranya berkat penutupan 175 buah pembangkit listrik batubara, namun emisi negeri tersebut secara umum masih meningkat dibandingkan saat Protokol Kyoto dibuat hingga tahun 2011, sebesar 8.4%.

Indonesia sebagai negara berkembang tak diwajibkan oleh Protokol Kyoto mengurangi buangan gas rumah kacanya mencatatkan penambahan 190 % pada periode 1990-2010 (MDGs PBB).

Kehidupan manusia dan ekosistemnya akan aman bila suhu bumi naik tidak lebih dari 2 derajad Celsius dibanding sebelum pra industri. Namun laporan terakhir menyatakan telah terjadi kenaikan 0,85 derajat Celcius antara tahun 1880 dan 2012. Bila tak dilakukan perubahan, generasi yang lahir tahun 1960 dan bila masih hidup 40 tahun ke depan akan turut mengalami kenaikan 2,9 derajad Celcius dari masa pra industri.

Dengan begitu, dunia sedang mengarah kepada darurat iklim. Beberapa akibatnya telah dirasakan, yakni kegagalan panen, banjir kian besar, kekeringan meningkat, cuaca ekstrim seperti badai dan gelombang panas kian terjadi di beberapa belahan dunia. Di daerah pegunungan, tumbuhan dan hewan migrasi ke bagian atas mencari temperatur lebih rendah. Kemusnahan jenis-jenis mahluk hidup sedang terjadi saat ini terkait perubahan iklim. Proses kemusnahan ini terbesar terjadi sejak 65 tahun yang lampau saat dinosaurus dan banyak spesies lainnya ada.

Kita mengkhawatirkan perubahan besar dan mendadak terjadi dalam iklim. Seperti penebangan pohon terus menerus kendati dalam jumlah kecil di lereng bukit, dampak besar tiba-tiba seperti longsor selalu mengintai. Dan ”longsor” akibat pemanasan global salah satunya adalah gangguan pola arus air laut, disebut dengan sirkulasi thermohaline. Sirkulasi air laut ini berfungsi sebagai pencampur bagian air laut yang panas dan yang dingin. Air laut yang panas di bagian tropis mengalir ke bagian utara yang lebih dingin. Bila arus ini terhenti maka suhu bagian tropis melonjak panas membahayakan kehidupan seperti terumbu karang yang penting bagi ikan, sementara bagian utara akan dingin dratis.

Ilmuwan IPCC mengeluarkan laporan berjudul Ringkasan bagi Pembuat Kebijakan (Summary for Policymakers). Kini saatnya pembuat kebijakan dan publik membuat langkah-langkah menyikapinya.

Kita membutuhkan pembangunan sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun hal ini sulit dilakukan karena banyak aktor ekonomi terganggu. Industi bahan bakar fosil mendanai lembaga kajian seperti Heartland Institue untuk menyanggah perubahan iklim dan pemanasan global sedang terjadi. Di Indonesia, laporan Jatam menyebutkan tujuh partai politik pimpinannya berkepentingan langsung terhadap industri pertambangan, umumnya terdapat dalam kawasan hutan. Hal ini menyulitkan Indonesia membuat kebijakan mengurangi gas rumah kaca.

Publik berperan penting mendorong calon anggota legislatif dan partai politik membuat program solusi mengatasi perubahan iklim. Persoalan perubahan iklim harus menjadi agenda besar, seperti persoalan korupsi yang telah lebih banyak mendapat perhatian dan kemajuan penegakan hukum.

Inisiatif lokal adalah penting, seperti kian meluasnya kegiatan penanaman pohon dilakukan oleh sekolah-sekolah. Namun sumber emisi terbesar Indonesia adalah terkait kebijakan ekonomi lebih besar, seperti alih fungsi hutan, kebijakan energi dan transportasi. Hal ini memerlukan dorongan publik agar kebijakan yang dibuat pemerintah mengarah kepada pengurangan emisi gas rumah kaca secara riil. [***]

Penulis adalah Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Oentoek Padoeka Jang Moelja

Oentoek Padoeka Jang Moelja

, 22 OKTOBER 2017 , 09:00:00

Kodam XVII/Cenderawasih Terima Piagam MURI

Kodam XVII/Cenderawasih Terima Piagam MURI

, 21 OKTOBER 2017 , 09:00:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Kritisi Jokowi-JK

Kritisi Jokowi-JK

, 21 OKTOBER 2017 , 05:01:00

Tumpeng Ulang Tahun

Tumpeng Ulang Tahun

, 21 OKTOBER 2017 , 02:25:00