Hanura

DPR Kayak Nggak Ada Capeknya Gangguin Pemerintahan Jokowi

Politisi Senayan Galang Hak Interpelasi BBM

 SENIN, 01 DESEMBER 2014 , 10:41:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

DPR Kayak Nggak Ada Capeknya Gangguin Pemerintahan Jokowi

Presiden Joko Widodo

RMOL. Pegiat media sosial menyoroti ren­cana DPR menggunakan hak in­terpelasi kenaikan harga BBM ke­pada Presiden Joko Widodo.

Di jejaring sosial Twitter, account @47en geram mengetahui politisi DPR ngotot menggunakan hak inter­pelasi kepada Presiden Jokowi kare­na keputusannya menaikkan harga BBM. Betul-betul nggak ada gu­nanya tuh DPR, kerjanya cari gara-gara mu­­lu,” kritiknya.

Account @bdj5859 menilai, wa­cana interpelasi hanya pencitraan DPR. Paling ini cari muka. Wong Pre­siden gak salah kok naikkan BBM,” katanya.

Account @heran mengaku jeng­kel melihat kader parpol yang berse­berangan dengan pemerintah meng­ajukan hak interpelasi. KMP lagi-lagi. Nggak ada bosennya apa yah gangguin pemerintah,” cetusnya.

Account @theblues19 menduga, politikus Partai Golkar  di DPR yang mengompori anggota lain menggu­na­kan hak interpelasi. Golkar pin­da­hin aja ke pulau seberang tuh,” ke­tus­nya.

Account @goldiba mengingatkan, anggota DPR yang menggunakan hak interpelasi untuk menggangu pe­me­rintahan Jokowi-JK tidak akan di­pi­lih lagi pada pemilu legislatif 2019. Yang mengganggu Jokowow akan berhadapan dengan rakyat. Har­ga ma­ti tanpa diskon,” ancamnya.

Account @MeityNg bilang, po­li­tikus DPR seharusnya tidak meng­gunakan hak interpelasi, jika ingin mengingatkan pemerintah. Kalau interpelasi itu namanya lebay. Ingin menggoyang pemerintah,” katanya.

Account @bowoh meminta Presi­den Joko Widodo tidak menanggapi ren­cana DPR. Kalau pemerintah me­rasa yakin, jalan aja terus. DPR jangan diambil pusing,” pesannya.

Account @garudajaya11 mendu­ga interpelasi hanyalah gertak sam­bal anggota Koalisi Merah Putih (KMP). KMP lagi-KMP lagi, bosen ah,” kritiknya.

Berbeda, Tweeps @edward_taufik mendukung penuh hak interpelasi DPR atas kebijakan pemerintah me­ngurangi subsidi BBM. DPR nggak usah gubris komentar pendu­kung Jo­kowi. Maju terus,” serunya.

Tweeps @trimanz.trimanz meni­lai, rencana DPR terhadap pemerin­tah positif. Saran dia, pemerintah tak pa­nik menyikapi penggunaan hak in­terpelasi. Wajar DPR marah kalau pe­­merintah nyusahin rakyat,” du­kung­n­ya.

Tweeps @pengingenahb meng­kri­tik pendukung Jokowi yang ber­le­bihan mengkritik rencana anggota DPR. Pemerintah kalo takut, tanda­nya nggak benar. Santai aja dong,” cetusnya.

Tweeps @abahprima berkelakar, kalau perlu DPR tidak hanya sebatas menggunakan hak interpelasi. Ka­lau emang salah pakai hak angket, terus pemakzulan, haha,” kelakarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Kebang­ki­tan Bangsa (F-PKB) DPR, Jazilul Fa­waid mengatakan penggunaan hak interpelasi DPR terkait kenaik­an harga BBM hanya akan menam­bah masalah baru di internal DPR dan meng­ganggu Pemerintahan Jokowi.

Oleh karena itu, kata dia, Fraksi PKB mengimbau para pengusul interpelasi berpikir ulang demi keber­sa­ma­an dan menghindari konflik ber­ke­panjangan.

Bagi FPKB, penje­lasan Presiden Jokowi saat mengu­mumkan penca­butan subsidi BBM sudah dipahami substansinya,” tuturnya.

Dia mengajak seluruh anggota DPR mengawal aliran dana pengali­han subsidi BBM sebab hal itu di­tunggu rakyat.

Rakyat sesungguhnya menunggu realisasi pengalihan alokasi dana subsidi agar segera sampai pada pe­ningkatan kesejahteraan masyara­kat. Ini harus dikawal secara ber­sa­ma,” katanya.

Presiden Joko Widodo mengaku heran dengan wacana penggunaan hak interpelasi yang dilontarkan ku­bu KMP di DPR. Soalnya, hak inter­pelasi itu tak pernah digunakan keti­ka pemerintahan sebelumnya me­naik­kan harga BBM bersubsidi. Be­rapa puluh kali kita naikkan (harga) BBM, apa pernah yang namanya in­terpelasi itu?” tanyanya.

Diketahui, partai-partai politik yang tergabung dalam KMP kian gen­car menyuarakan penggunaan hak interpelasi terkait kenaikan har­ga BBM bersubsidi. Alasannya, ke­naikan harga BBM bersubsidi sebe­sar Rp 2.000 per liter di saat harga minyak dunia turun dinilai tidak te­pat dan sulit diterima akal sehat.

Saat ini, sudah lebih dari 200 ang­gota DPR menandatangani usulan hak interpelasi kepada Presiden Jo­ko­wi. Mereka berasal dari Fraksi Gol­kar, PKS, PAN dan Gerindra. Ang­ka itu melebihi syarat minimal yang telah ditentukan.

Sekadar catatan, berdasarkan Tata Tertib DPR Pasal 162, Interpelasi bi­sa diusulkan paling sedikit 25 ang­gota DPR dan lebih dari satu fraksi. Kedua, pengusul harus menyampai­kan alasan interpelasi tersebut ke­pada Pimpinan DPR. Kemudian, peng­usulan hak interpelasi tersebut dibawa dalam forum rapat paripurna DPR untuk menyetujui atau menolak interpelasi. ***

Komentar Pembaca
DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

, 20 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00

RR Dikawal Cakra Buana

RR Dikawal Cakra Buana

, 16 FEBRUARI 2018 , 13:26:00