Berita Politik

IndiHome Digital Home Experience
Ramadhan

Komjen BG Dilaporkan Langgar Kode Etik Profesi Polri

Lentera Politik  KAMIS, 29 JANUARI 2015 , 15:46:00 WIB | LAPORAN: FIRARDY ROZY

Komjen BG Dilaporkan Langgar Kode Etik Profesi Polri

budi gunawan/net

RMOL. Forum Advokasi Pengawal Konstitusi (Faksi) resmi melaporkan Komjen Pol Budi Gunawan ke Bareskim Mabes Polri atas dugaan pelanggaran etika profesi Polri, hari ini (Kamis, 29/1).
Jurubicara Faksi, Petru Selestinus menjelaskan, dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Budi telah ikut/diikutkan dalam aktivitas politik praktis sebagai tim sukses Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-JK melalui PDI Perjuangan.

"Bahkan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden Jokowi-JK di bidang pertahanan dan keamanan disusun oleh Komjen Pol Budi Gunawan, " papar Petrus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/1).

Termasuk juga dilaporkan tentang aktivitas Budi usai Pilpres 2014, di mana ketika terjadi polarisasi yang tajam antara PDIP dan parpol lainnya dalam Koalisi Merah Putih, yang bersangkutan disebut-sebut ikut mendampingi Pramono Anung dalam lobi-lobi politik ke sejumlah elit politisi di luar KIH.

"Padahal kegiatan dan/atau aktivitas yang bertentangan dengan etika dan profesi anggota Polri aktif, Pejabat POLRI, Perwira Tinggi POLRI, mengingat Pasal 28 Undang-Undang  No. : 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Disiplin POLRI dan Kode Etik Kepolisian berlaku dan mengikat secara hukum," jelas Petrus.

Lanjut Petrus, keikutsertaan Budi selaku perwira tinggi Polri dengan berbagai jabatan yang melekat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri, dalam kegiatan politik praktis sebagaimana juga diakui secara terbuka kepada "media massa" oleh beberapa pengurus DPP PDIP, telah menimbulkan berbagai macam tafsir dan penilaian negatif dari masyarakat.

"Oleh karena itu Kapolri, Kadiv Propam Mabes Polri dan Irwasun Mabes Polri, bukan saja harus memeriksa, mengawasi dan memberikan sanksi kepada Komjen Pol Budi, akan tetapi juga harus memanggil untuk didengar keterangan atau penjelasannya tentang kegiatan atau aktivitas politik praktis yang diduga dilakukannya," desaknya.[wid]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
<i>Penaikan Harga dan Ancaman Predatory State</i>
<i>Perang Asimetris Pilkada DKI</i>

Perang Asimetris Pilkada DKI

SABTU, 29 OKTOBER 2016

<i>Benang Kuning Jokowi-Ahok</i>

Benang Kuning Jokowi-Ahok

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016

<i>Papua Kita</i>

Papua Kita

JUM'AT, 22 JULI 2016

<i>Perangkap Saudagarisme Partai Golkar</i>
<i>Cagub Independen Vs Parpol</i>

Cagub Independen Vs Parpol

RABU, 09 MARET 2016

Doktrin Takfiri Polisi Dianggap Kafir
Tak Ada Riba Di BPJS Kesehatan

Tak Ada Riba Di BPJS Kesehatan

, 27 MEI 2017 , 10:00:00

Pawai Obor Sambut Ramadhan

Pawai Obor Sambut Ramadhan

, 26 MEI 2017 , 03:45:00

Penegasan Bhinneka Tunggal Ika

Penegasan Bhinneka Tunggal Ika

, 27 MEI 2017 , 00:42:00

Target Renovasi GBK

Target Renovasi GBK

, 26 MEI 2017 , 03:24:00