Hanura

Ini Alasan Kemendagri Tolak Tunjangan Kendaraan Operasional DKI

 SABTU, 04 APRIL 2015 , 19:09:00 WIB | LAPORAN: ELITHA TARIGAN

Ini Alasan Kemendagri Tolak Tunjangan Kendaraan Operasional DKI
RMOL. Anggaran tunjangan transportasi untuk PNS DKI itu baik dan efisien. Tapi, anggaran tersebut akhirnya dicoret karena tidak memiliki dasar hukum.

Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek yang mengatakan itu saat dikontak, Sabtu (4/4).

Dia mengatakan, Pemprov DKI menganggarkan dana sebesar Rp400 miliar sebagai biaya untuk tunjangan kendaraan operasional. Karena landasan hukum yang belum jelas, Donny mengimbau DKI agar mengalihkan anggaran tersebut untuk belanja publik. Apalagi, yang mendapat kendaraan operasional hanya sebatas pejabat eselon I dan gubernur saja.

"Lagipula yang dapat kendaraan operasional ini pejabat eselon I dan pimpinan daerah, yaitu Gubernur saja. Kalau pejabat lain enggak dapat kendaraan operasional, adanya kendaraan dinas operasional," tukasnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran dengan langkah Kemendagri mengoreksi anggaran tunjangan untuk transportasi bagi PNS DKI. Menurutnya, ia tidak perlu memberikan kendaraan dinas kepada PNS DKI karena enggan membayar biaya perawatan bulanan dan asuransi.

"Makanya kami tawarin mau ambil uang atau kendaraan dinas. Kalau mobilnya nganggur, kami abisin duit Rp 10 juta lebih tiap bulannya. Cuma kan ini sbuah terobosan yang belum siap aturannya," kata Ahok. [sam]

Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

, 21 JUNI 2018 , 14:53:00

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

, 20 JUNI 2018 , 18:51:00

Antre Di Tol Fungsional

Antre Di Tol Fungsional

, 19 JUNI 2018 , 06:58:00