Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Sanksi FIFA: Siapkah Pemerintah?

Sudut pandang  JUM'AT, 29 MEI 2015 , 13:10:00 WIB

Sanksi FIFA: Siapkah Pemerintah?
PEMBEKUAN organisasi masyarakat olahraga PSSI oleh Kemenpora telah membuat gaduh dan ketegangan politik bahkan antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK.
Seusai pertemuan dengan Menpora, Ketua KOI, PSSI hari Senin 25 Mei 2015, Wakil Presiden JK langsung melakukan konperensi pers yang tidak dihadiri Menpora. Dinyatakan bahwa Surat Pembekuan segera akan dicabut agar kompetisi bisa dilanjutkan. Sementara itu ternyata Menpora langsung menghadap Presiden Jokowi, yang sesudah pertemuan dengan Jokowi, Menpora menyatakan bahwa Presiden Jokowi mendukung sepenuhnya langkah-langkah pembenahan sepakbola secara menyeluruh.

Peristiwa tersebut memperjelas kepentingan Menpora terhadap sepakbola, yaitu membangun kepentingan politiknya. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebenarnyalah tidak jelas langkah-langkah kongkrit Kemenpora dalam pembenahan menyeluruh sepakbola Indonesia. Semuanya baru berdasarkan retorika pernyataan tanpa langkah kongkrit.

Misalnya, kalau berbicara prestasi, apakah "defining victory" sepakbola Indonesia? Dalam dunia olahraga umumnya, termasuk sepakbola, ada empat strata proses pembinaan. Strata paling bawah adalah "train to fun" yang artinya memberikan kesempatan anak-anak usia dini untuk berolahraga ataupun bermain sepakbola.  Dalam hal ini peran pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana bermain sangat besar. Kenyataannya Indonesia sangat minim fasilitas untuk bermain dan berolahraga bagi usia dini.

Strata di atasnya yang disebut "train to train" atau anak-anak mulai berlatih dengan serius di bawah asuhan perkumpulan. Sekarang ini memang cukup banyak sekolah sepakbola untuk anak-anak usia dini. Namun demikian fasilitas latihan dan lapangan berlatih sangat terbatas. Di samping itu, biasanya sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas, bisa dijadikan tempat utama berlatih sekaligus belajar.

Sayangnya tidak banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang dilengkapi dengan lapangan yang baik untuk berolahraga. Pada strata ini lagi-lagi mestinya pemerintah lebih banyak membangun lapangan untuk olahraga termasuk sepakbola di sekolah-sekolah. Apakah kebutuhan ini sudah tercantum dalam program perbaikan sepakbola nasional versi Menpora?

Kemudian strata di atasnya adalah "train to compete" di mana kompetisi di tingkat klub sudah harus lebih banyak. Karena melalui kompetisi yang banyaklah para atlet bisa mengasah ketrampilan berolahraga dan bermain sepakbola. Sayangnya, klub-klub di Indonesia belum mampu membangun stadionnya sendiri. Umumnya mereka memanfaatkan dan menyewa stadion yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Menurut penilaian AFC, kompetisi Liga Indonesia sudah berjalan dengan baik, apabila dilihat dari sisi penonton, organisasi, dukungan media, potensi bisnis. Sayangnya kualitas pertandingan, yang disebabkan oleh buruknya kondisi lapangan sepakbola, tidak berkembang dengan baik. Lagi-lagi, seperti di beberapa negara lain, dukungan pemerintah sangat diharapkan agar kualitas dan kuantitas stadion sepakbola di Indonesia bisa lebih baik. Bagaimana program akselerasi pembangunan stadion sepakbola Kemenpora?

Tingkat teratas dalam proses pembinaan di olahraga adalah "train to win". Para atlet yang berada di strata ini biasanya disebut dengan atlet elit yang secara khusus dipersiapkan untuk menghadapi event tertentu, seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade, Penyisihan Piala Dunia. Untuk itu dibutuhkan pusat pelatihan yang dilengkapi dengan stadion, gelanggang olahraga, penginapan atlet, rumah sakit atlet, laboratorium tes doping, bahkan pemanfaatan teknologi untuk riset.

Indonesia pernah memiliki kompleks olahraga Gelora Bung Karno yang sudah cukup lengkap dan digunakan untuk Asian Games 1962. Sayangnya di era pemerintah Soeharto kompleks olahraga ini sudah berubah fungsi menjadi pusat belanja, hiburan dan penginapan.  Hingga menghadapi Asian Games 2018, sebagai tuan rumah Indonesia tetap mengandalkan kompleks yang telah dibangun hampir 60 tahun lalu ini.

Inisiatif pemerintah untuk membangun kompleks olahraga sudah pernah dilakukan, khususnya dengan memberikan kesempatan daerah di luar Jakarta menjadi tuan rumah PON atau SEA Games. Sayangnya mulai dari Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, pembangunan kompleks olahraga selalu sarat dengan korupsi oleh politisi dan birokrat. Termasuk juga proyek pembangunan Stadion Hambalang yang melibatkan mantan Menpora Andi Mallarangeng dan mantan bendahara Partai Demokrat M.Nazarudin.

Di samping itu komitmen cabang-cabang olahraga untuk menyelenggarakan pertandingan di beberapa daerah yang sudah dilengkapi stadion olahraga yang cukup baik tersebut sangat kurang. Akhirnya stadion olahraga hanya menjadi bangunan tua yang kumuh. Ke depannya diperlukan komitmen setiap cabang olahraga untuk memanfaatkan stadion yang sudah dibangun untuk PON.

Sementara dari sisi kompetisi, PSSi telah mempersiapkan dua model kompetisi yaitu profesional dan amatir. Untuk profesional ada 2 kelas kompetisi yaitu Liga Indonesia dan Divisi Utama. Bagi peserta Liga Indonesia akan diwajibkan memiliki dana minimal Rp 5 miliar dan divisi di bawahnya Rp 2 miliar. Kesemua pembiayaan kompetisi ini diharapkan akan didapat dari sponsor.  

Sebenarnyalah aspek ekonomi dari penyelenggaraan kompetisi sepakbola yang telah memberikan manfaat langsung bagi beberapa lapisan rakyat Indonesia. Kita patut sedih, apabila aktivitas ekonomi ini terhenti sementara pemerintah belum mampu menjalankannya karena keterbatasan proses persetujuan anggaran di birokrasi pemerintahan.

Berangkat dari beberapa kenyataan tersebut, sanksi FIFA akan mengkunci sepak bola Indonesia dari kancah pergaulan dan pertandingan tingkat internasional. Seperti tidak bisa mengikuti babak penyisihan Piala Dunia, mendatangkan klub-klub internasional ke Indonesia, mengikuti kursus-kursus kepelatihan, manajemen, mendapat bantuan dana tunai dari FIFA  yang tahun 2015 ini diperkirakan sekitar USD 1 juta, mengikuti pertemuan-pertemuan antara pimpinan tertinggi sepakbola dunia. Kesemuanya itu malah akan membuat prestasi sepakbola Indonesia terpuruk ke peringkat terendah di dunia.

Pertanyaan selanjutnya apakah benar pemerintah telah siap untuk menjalankan program kerja pengembangan sepakbola yang lebih baik? Baik dari sisi pengembangan organisasi, kompetisi dan tim nasional?  Kenapa pertanyaan ini kita ajukan. Karena pada kenyataannya segala urusan yang menyangkut proses pembinaan olahraga dan dijalankan oleh pemerintah masih berjalan tertatih-tatih.  

Lihat saja uang saku atlet untuk SEA Games 2015 sangat terlambat diterima atlet. Belum lagi perlengkapan untuk berlatih dan bertandin yang juga terlambat diterima atlet. Bahkan ada beberapa peralatan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan para atlet. Penetapan Panitia Asian Games 2018 juga berlarut-larut hingga lewat batas waktu yang ditetapkanoleh OCA. Demikian juga pembentukan Tim Transisi yang sangat terlambat dan beberapa di antaranya memilih umtuk mengundurkan diri.  Padahal hal itu berkaitan dengan hal hal yang sifatnya administratif.

Lucunya, ketika mengeluarkan SK yang lebih dikenal dengan Pembekuan PSSI, pemerintah menyatakan akan mengambil alih proses pembinaan tim nasional. Pada kenyataannya tim nasional wanita Indonesia yang mengikuti turnamen AFF tetap diberangkatkan dengan biaya dari PSSI. Demikian juga dengan persiapan-persiapan tim nasional lainnya, seperti U-16, U-19, U-21, dan U-23. Di mana pelatihnya dari beberapa timnas teraebut masih tetap yang ditunjuk oleh PSSI

Cepat atau lambat, pemerintah pasti mencabut SK Pembekuan PSSI. Karena membangun sepakbola tanpa melibatkan FIFA adalah keniscayaan. Apalagi melihat keterbatasan pemerintah dalam eksekusi program di olahraga. Mudah-mudahan pencabutan dilakukan oleh Menpora yang sama.[***]


Penulis adalah Sosiolog dan tinggal di Jakarta.




Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Tercabiknya Kebhinnekaan

Tercabiknya Kebhinnekaan

RABU, 24 MEI 2017

<i>Jakarta Jendela Kebhinekaan Dunia</i>

Jakarta Jendela Kebhinekaan Dunia

RABU, 01 MARET 2017

Pemimpin Teruji Dan Penuh Waktu Di PSSI
Blunder Reshuffle

Blunder Reshuffle

JUM'AT, 12 AGUSTUS 2016

Tiga Emas Indonesia Di Olimpiade Rio 2016
Pemerintahan: Untuk Rakyat atau Partai?
Ada Niat Buruk Di Pansus KPK

Ada Niat Buruk Di Pansus KPK

, 26 JULI 2017 , 23:00:00

UU Pemilu Cacat Fundamental

UU Pemilu Cacat Fundamental

, 26 JULI 2017 , 21:00:00

Konpres Sesudah Bertemu Habibie

Konpres Sesudah Bertemu Habibie

, 25 JULI 2017 , 00:52:00

Mengajar Anak Papua

Mengajar Anak Papua

, 26 JULI 2017 , 02:11:00

Tukaran Topi

Tukaran Topi

, 26 JULI 2017 , 00:18:00