Verified

Pembahasan RUU Terorisme Tunda Saja, Revisi KUHP Duluan

Tidak Urgen & Bisa Langgar HAM

Bongkar  JUM'AT, 02 SEPTEMBER 2016 , 09:45:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pembahasan RUU Terorisme Tunda Saja, Revisi KUHP Duluan

Foto/Net

RMOL. Kalangan pegiat HAM meminta pembahasan Revisi UU No 15 tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ditunda.

Alasannya, revisi itu tidak mendesak dan DPR masih mem­bahas soal revisi KUHP. Selain itu, peraturan perundang-un­dangan yang ada dinilai masih efektif menangani kasus-kasus terorisme.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, revisi UU Terorisme tidak terlalu urgen untuk dibahas. Menurutnya, saat ini aparat penegak hukum bisa menangani persoalan terorisme berbekal hukum positif.

"Buktinya, pasca serangan teroris di Thamrin, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, aparat banyak menangkap orang yang disinyalir sebagai teroris," ka­tanya di Jakarta.

Al Araf menerangkan, dengan undang undang yang ada saat ini Polri dan Densus 88 sudah bisa mlakukan tugasnya memberan­tas terorisme. Selain itu, DPR juga sedang merevisi KUHP.

Demi menghindari tumpang tindih regulasi, Al mengusulkan agar pembahasan revisi UU Terorisme dilakukan setelah revisi UU KUHP selesai. "Saya usul agar DPR mengembalikan draft revisi UU Terorisme ini ke­pada pemerintah untuk dipelajari kembali," ujarnya.

Sedangkan Komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswidah menyebutkan, banyak kerumitan dalam RUU Terorisme yang perlu dibahas serius dan tidak terburu-buru. Menurutnya, pen­anganan terorisme di Indonesia harus berlandaskan sistem pera­dilan pidana.

Dalam mengurusi masalah terorisme, aparat penegak hu­kum harus tunduk pada meka­nisme hukum yang ada sampai selesai proses peradilan. "TNI bisa membantu aparat penegak hukum memberantas terorisme tapi mekanismenya tugas per­bantuan sebagaimana UU TNI," katanya.

Roichatul berharap upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan harus sesingkat mungkin, agar control terhadap aparat juga bisa berjalan. Dengan begitu potensi kekerasan aparat terhadap orang yang ditangkap atau ditahan semakin kecil.

Anggota Pansus Revisi UU Terorisme, Arsul Sani, menga­takan rencananya pada Oktober 2016 daftar inventarisasi masalah (DIM) dari 10 fraksi harus diser­ahkan kepada sekretariat pansus. "Kami di DPR tidak mau mem­bahas revisi UU ini seolah kejar tayang. Kami masih membuka terus masukan dari masyarakat," katanya.

Arsul menerangkan, peliba­tan TNI dalam pemberantasan terorisme menjadi salah satu isu yang disorot masyarakat sipil. Dalam rapat dengar penda­pat dengan TNI, ada usulan agar judul UU Tindak Pidana Terorisme diubah menjadi UU Pemberantasan Terorisme. Dimnana TNI mau dilibat­kan secara langsung, bukan menggunakan mekanisme perbantuan.

Meski demikian, politisi PPP itu mengatakan fraksinya lebih setuju pelibatan TNI dalam memberantas terorisme sifat­nya perbantuan operasi selain perang sebagaimana amanat UU no. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. "Pemberantasan terorisme harus dilakukan lewat sistem peradilan pidana," sebutnya.

Dalam proses pembahasan, muncul gagasan tentang ben­tuk penghukuman, misalnya mencabut kewarganegaraan; dan masa penahanan dan pen­angkapan yang diperpanjang. Ada juga ketentuan yang disebut pasal 'Guantanamo,' yang memberi kewenangan aparat untuk menempatkan terduga teroris ke sebuah tempat ter­tentu.

"Karena ada sejumlah hak yang berpotensi melanggar HAM, maka pansus tidak mau kejar tayang dalam membahas revisi UU Terorisme ini," kata Arsul.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan penting­nya revisi UU no. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme se­bagai landasan untuk mence­gah penyebaran radikalisme di masyarakat.

Pemerintah akan meminta pengertian dari DPR dan or­ganisasi masyarakat sipil demi percepatan penyelesaian re­visi undang-undang tersebut. "Kami meminta pengertian dan dukungan di DPR dan LSM memberikan keleluasaan untuk penyempurnaan UU Terorisme," katanya.

Wiranto menilai UU Anti Terorisme merupakan senjata untuk melawan terorisme. Kebijakan itu perlu segera diundangkan agar aparat penegak hukum bisa leluasa bermanuver menangani aksi terorisme. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Sigit Diperiksa KPK

Sigit Diperiksa KPK

, 20 OKTOBER 2017 , 03:50:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Kritisi Jokowi-JK

Kritisi Jokowi-JK

, 21 OKTOBER 2017 , 05:01:00