Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Setjen MPR Terus Tingkatkan Kinerja

MPR RI  JUM'AT, 11 NOVEMBER 2016 , 21:45:00 WIB | LAPORAN: HENDRY GINTING

RMOL. Sekretariat Jenderal MPR RI di bawah kepemimpinan Maruf Cahyono melakukan evaluasi terhadap kinerja selama ini.
Menurut Maruf, selama setahun menjadi sekjen, MPR melaksanakan kerja dan program yang sesuai dengan wewenang dan tugas kenegaraan sangat dinamis, dari awal masa jabatan sampai saat ini. Kerja-kerja tersebut adalah melaksanakan pemasyarakatan atau sosialisasi dan pengkajian. Dua hal itu tentu masih banyak yang harus dibenahi dan digali lebih dalam lagi dengan tujuan menuju kesempurnaan hasil.

"Lembaga MPR kelihatan simpel tapi nyatanya mobilitas kita sangat tinggi. Program-program di dalam MPR sangat besar juga program alat kelengkapan MPR itu banyak, demikian juga dengan fraksi-fraksi semua punya program anggota juga, oleh karena itu semua sumber daya diberbagai bidang kita kerahkan untuk mendukung itu semua," jelasnya di komplek parlemen, Jakarta, Jumat (11/11).

Diutarakan Maruf, banyak elemen masyarakat yang menilai kerja dan program MPR sudah jauh lebih baik.  Melihat itu, pertanyaan besarnya adalah apa yang harus dilakukan MPR agar menjadi jauh lebih baik lagi. Itulah dinamika, semua berputar menjadi jauh lebih baik atau diam di tempat.

"Untuk itulah, kami harap rekan media massa nasional bisa memberikan masukan, pikiran yang inovatif apapun yang sekiranya bisa untuk perbaikan semua. Media dan MPR sebenarnya adalah mata rantai kerja kerja keras MPR.  Hasil-hasil kerja MPR, tidak akan sampai ke masyarakat jika media tidak mempublikasikan," bebernya.

Maruf berharap agar program MPR mendapatkan dorongan dari publikasi media sehingga masyarakat tahu apa yang dikerjakan MPR. Dari sana diharapkan sinergitas muncul antara MPR, media, dan masyarakat.

"Jangan kita menggebu-gebu melakukan pelayanan publik tapi masyarakat tidak respon ya ga bagus juga. Walaupun kita siapkan instrumen apapun, jika responsifitas tidak muncul, percuma. Kita misalnya ingin mengembangkan IT besar-besaran. Secara teori e-government kan luar biasa itu, tapi begitu masyarakat tidak memanfaatkan atau tidak mengetahui ada hal itu karena peran media kurang kuat akan menjadi tidak efektif juga dan tidak memberikan benefit kepada masyarakat buat apa," jelasnya.

Maruf juga membahas tentang Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai supporting system memiliki keinginan dan upaya untuk berkiprah dan berperan dalam memberikan dukungan riil pengimplementasian langkah-langkah reformasi birokrasi  sesuai dengan kebijakan pemerintah yakni delapan area perubahan Reformasi Birokasi di lingkungan setjen yakni organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta mindset dan cultural set aparatur.

Pada area perubahan pertama yakni organisasi, Maruf menyampaikan bahwa MPR saat ini memang berupaya sedang berbenah melakukan penataan struktural di Setjen MPR RI. Penataan struktural di MPR itu kata dia dibuat didasarkan Keppres Tahun 1999.  Seharusnya setiap ada perubahan tentu harus ada evaluasi dan ada penataan.

Tapi, walaupun MPR sudah mengalami perubahan yang utama adalah perubahan desain ketatanegaraan sejak 1999-2002, struktural MPR belum mengalami perubahan padahal Keppres yang mendasari dibuatnya penataan struktural di MPR sudah sangat lama sudah 17 tahun sejak 1999.

"Penataan tersebut perlu disesuaikan dan kita sedang melakukan penataan tersebut.  Penataan tersebut bukan berarti merombak, tapi menyempurnakan mana-mana yang kurang sehingga nanti ke depannya, MPR memiliki struktur organisasi yang makin bagus dan sempurna," katanya.

Pada area Sumber Daya Manusia Aparatur, Maruf menjelaskan bahwa Setjen MPR akan terus berupaya menciptakan budaya kerja dari SDM yang lebih produktif, efisien, efektif dan terbuka. Akuntabilitasnya harus lebih bagus.

"Akuntabilitas aparatur sipil itu menurut saya, sebenarnya bukan kepada atasannya, tapi harus kepada publik. Makanya saat ini, akuntabilitas menggeser paradigma yang namanya responsibility atau tanggung jawab," ujarnya.

Kalau sudah melaksanakan responsibility atau tanggung jawab kepada atasannya apalagi sudah dibilang bagus oleh atasannya selesailah sudah.

"Sekarang tidak lagi. Salah sedikit saja maka akan ada yang menguggat. Makanya prinsip akuntabel itu bisa juga termasuk berani digugat. Ini belum termasuk bagaimana aparatur sipil itu harus juga mampu memberikan output, outcome dan impact dampak dari kerja-kerjanya melayani publik," pungkas Maruf. [wah] 
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Said Aqil Cocok Gantikan Menteri Agama
Pesan SBY Untuk AHY

Pesan SBY Untuk AHY

, 24 JUNI 2017 , 10:00:00

Khutbah di Lapangan Gajah Mada

Khutbah di Lapangan Gajah Mada

, 25 JUNI 2017 , 19:31:00

Lebaran Markas Kostrad

Lebaran Markas Kostrad

, 26 JUNI 2017 , 13:51:00

Bicara di <i>Open House</i>

Bicara di Open House

, 25 JUNI 2017 , 21:52:00