Berita Politik

IndiHome Digital Home Experience

RUU Terorisme Perlu Koreksi Lagi

Urusan Penyadapan & Penahanan Tambah Represif

Bongkar  RABU, 12 APRIL 2017 , 10:42:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

RUU Terorisme Perlu Koreksi Lagi

Foto/Net

RMOL. Pembahasan RUU Terorisme masih berlansung di DPR. Sejumlah pembahasan mengenai ketentuan baru dalam undang-undang tersebut terus menjadi sorotan. Di antaranya aturan soal penyadapan dan penahanan.
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono menyebutkan, peng­aturan penyadapan dalam RUU Terorisme patut dipertanya­kan. Dia beralasan, beberapa aturan yang justru ada di dalam undang-undang sebelumnya sengaja dihilangkan. Misalnya, prosedur penyadapan tanpa ijin pengadilan.

"Dalam undang-undang yang lama, tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas per­intah ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Tindakan ini harus dilaporkan atau dipertanggung ­jawabkan kepada atasan peny­idik. Sementara RUU Terorisme justru ingin menghapuskan me­kanisme tersebut," paparnya.

Menurut Supriyadi, penyadapan yang dimaksud adalah pe­nyadapan dalam konteks penegakan hukum. Bukan bagi ke­pentingan intelijen. Sehingga mekanismenya harus berdasar­kan prinsip-prinsip dasar fair trial. Penyadapan harus dilaku­kan dengan surat perintah yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian dari upaya paksa.

Sehingga hasil penyadapan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti di pengadi­lan. "Proses penyadapan yang dilakukan tanpa melalui mekan­isme izin ketua pengadilan san­gat berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak privasi warga negara," katanya.

ICJR juga menyoroti pemba­hasan Pasal 28 tentang Penangkapan dan Pasal 43 A tentang Pencegahan. Penangkapan da­lam UU Terorisme yang lama sudah diatur dalam Pasal 28 dengan masa 7x24 jam. Tapi da­lam RUU Terorisme, DPR justru ingin memperpanjang masa pen­angkapan menjadi 30 hari.

RUU itu juga mendorong masa penahanan yang makin panjang. Dari 6 bulan menjadi total maksimal 510 hari alias lebih dari setahun. Pembahasan RUU bahkan telah memasukkan ketentuan perubahan Pasal 43 RUU untuk melakukan pence­gahan terhadap orang tertentu dalam waktu paling lama enam bulan.

"Di samping jangka waktu yang sangat lama dalam, prak­tiknya penangkapan dan penah­anan berpotensi dilakukan secara incommunicado atau penahanan tanpa akses terhadap dunia luar," kata Supriyadi.

Hal ini berpotensi terjadinya praktek penyiksaan, tindakan menyakitkan dan "penghilan­gan". Penangkapan incommu­nicado yang diperpanjang ini berpotensi menimbulkan tinda­kan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan. Terkait masa penahanan dalam RUU, ICJR melihat ini sebagai jenis penahanan pre trial detention yang paling lama dalam sejarah penyusunan RUU.

"Ketentuan penahanan da­lam RUU ini sangat eksesif karena tidak didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam hukum acara pi­dana Indonesia. Salah satunya adalah melanggar prinsip agar tersangka untuk segera diajukan ke ruang sidang untuk diproses," tandasnya.

Sebelumnya Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafii, menuturkan DPR meng­inginkan RUU Terorisme tidak hanya untuk penindakan. Substansi RUU tersebut bukan hanya untuk memberantas ter­orisme, tapi juga memberantas teroris. "Teroris dan terorisme itu pasti berbeda. Teroris itu pelakunya, sedangkan terorisme itu keyakinan," katanya.

Pansus sendiri melakukan sejumlah perluasan landasan dalam RUU Terorisme. Mulai dari spirit pemberantasan ter­orisme, penegakan hukum, dan penghormatan HAM. Dari situ konstruksi RUU berubah total.

"Dari semata-mata dar der dor (penindakan), RUU ini kemu­dian dibagi menjadi tiga bagian terpenting. Pertama pencega­han, kedua penindakan, ketiga penanganan, apakah itu berupa kompensasi dan rehabilitasi pasca-peristiwa terorisme," kata Syafii.

Menurutnya, undang-undang bukan hanya untuk penindakan. Tetapi lebih pada pencega­han untuk menghilangkan re­produksi atau munculnya teroris yang baru. "UU bukan untuk menangkap atau menghukum rakyat Indonesia, karena semua peraturan, aparat, piranti hu­kum adalah untuk melindungi segenap anak bangsa dan selu­ruh tumpah darah Indonesia," tandasnya. ***

Komentar Pembaca
Ahok Melantik Anies Cuma Dagelan

Ahok Melantik Anies Cuma Dagelan

, 22 APRIL 2017 , 18:00:00

Reklamasi Jakarta Menguat Dibatalkan

Reklamasi Jakarta Menguat Dibatalkan

, 22 APRIL 2017 , 16:00:00

RUPS PT Provident Agro Tbk

RUPS PT Provident Agro Tbk

, 22 APRIL 2017 , 02:52:00

RUPS Telkom

RUPS Telkom

, 21 APRIL 2017 , 20:32:00

Kartini Dan Politik

Kartini Dan Politik

, 21 APRIL 2017 , 06:36:00