Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Mempersiapkan Khaira Ummah (59)

Regulasi Kerukunan Antar Umat Beragama

Tau-Litik  KAMIS, 20 APRIL 2017 , 09:09:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Regulasi Kerukunan Antar Umat Beragama

Nasaruddin Umar/Net

MUNGKIN saat ini tidak ada lagi suatu negara yang di­huni oleh penganut agama tunggal. Saudi Arabia saja mempunyai multi agama, terutama di wilayah Riyadh dan sejumlah proyek yang mempekerjakan orang-orang asing. Bahkan da­lam salah satu sumber, Dubai penduduk muslimnya hanya 40 persen, selebihnya non muslim yang umumnya terdiri atas para pekerja. Israel juga tidak bisa meng­klaim diri 100 persen beragama Yahudi karena di sana juga dihuni multi etnik dan agama.
Dalam kondisi demikian, pembicaraan ten­tang regulasi yang akan mengatur hubungan antar dan internal umat beragama tidak bisa di­hindarkan. Asalannya ialah perlukah kerukunan antar umat itu diatur melalui undang-undang, atau cukup persepakatan antar tokoh umat be­ragama dan pemerintah.

Dalam masyarakat Indonesia, isu tentang UU Kerukunan antar Umat Beragama atau nama yang mirip dengannya masih timbul tenggelam. Biasanya jika muncul konflik maka UU ini dibi­carakan lagi. Akan tetapi jika keadaan tenang-tenang saja, maka tenang-tenang pula UU ini. Draf UU ini sebetulnya sudah pernah muncul. Pernah digagas oleh pemerintah dan pernah di­gagas oleh DPR. Draf termasuk naskah akade­mik kedua draf tersebut memiliki banyak persa­maan. Bahkan draf-draf tersebut sudah pernah dibahas dan didiskusikan di sejumlah Pergu­ruan Tinggi dan kelompok-kelompok studi kea­gamaan, namun nasibnya belum bisa terwujud menjadi UU. Di antara resistensi draf UU terse­but ialah kekhawatiran kelompok-kelompok ter­tentu, khususnya kelompok minoritas, baik mi­noritas antar agama maupun minoritas internal dalam satu agama, jangan sampai digunakan Negara (pemerintah) untuk mencampuri urusan keyakinan atau kepercayaan internal agama yang merupakan wilayah yang sangat privat bagi manusia.

UUPNPS 1965, satu-satunya UU yang men­gatur hubungan antar umat beragama pernah di-judicial review ke MK, namun keputusan MK menolaknya, karena masih dianggap rel­evan untuk dijadikan payung hukum sejumlah peraturan yang ada di bawahnya. Ada sejum­lah Keppres, Peraturan Pemerintah, dan Per­aturan Menteri, khususnya Peraturan Menteri Agama berdasar dari UUPNPS 1965 terse­but. Termasuk di antaranya Peraturan Menteri yang mengatur pembangunan rumah ibadah dan Ahmadiyah. UU Kerukunan antar Umat Be­ragama sebenarnya diharapkan mengatur se­jumlah persoalan konsep tua yang sering mun­cul di permukaan. Di antara masalah-masalah konseptual tersebut ialah definisi agama, aliran, mazhab, aliran sesat, aliran legal, dan penistaan agama. Siapa yang sesungguhnya yang berhak mendefinisikan agama, apa kri­teria sebuah ajaran bisa disebut agama, dan siapa yang berhak menetapkan kriteria itu? Apa itu penistaan agama (blasphamy), ukuran dan dasarnya apa? Apa itu kebebasan beragama? Apa definisi agama tentang Negara dan apa definisi agama tentang Negara, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Negara terhadap agama? Sebaliknya apa yang tidak boleh di­lakukan agama terhadap Negara? Bagaimana penggunaan simbol-simbol agama di dalam ru­ang publik dan di gedung/kantor pemerintah? Bagaimana sebaiknya pendirian rumah ibadah secara adil dan berkemanusiaan? Bagaimana mengatur pelaksanaan ritual dan keagamaan di ruang publik, bagaimana mengatur hari-hari keagamaan secara adil?

Kehadiran UU Kerukunan antar dan inter­nal umat beragama di dalam masyarakat plural seperti di Indonesia sangat diperlukan. Ini pent­ing bukan hanya untuk menciptakan kerukunan dan antar umat, tetapi juga sebagi dasar hu­kum bagi aparat di dalam melakukan tindakan terhadap para pembuat keresahan. Selama ini aparat hukum mengalami kesulitan untuk men­indak pelaku karena masih banyak sisi yang tidak diukur di dalam hukum dan perundang-undangan yang telah ada, misalnya di dalam KUHP. 
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Ada Niat Buruk Di Pansus KPK

Ada Niat Buruk Di Pansus KPK

, 26 JULI 2017 , 23:00:00

UU Pemilu Cacat Fundamental

UU Pemilu Cacat Fundamental

, 26 JULI 2017 , 21:00:00

Konpres Sesudah Bertemu Habibie

Konpres Sesudah Bertemu Habibie

, 25 JULI 2017 , 00:52:00

Mengajar Anak Papua

Mengajar Anak Papua

, 26 JULI 2017 , 02:11:00

Tukaran Topi

Tukaran Topi

, 26 JULI 2017 , 00:18:00