Verified

Sorotan Terhadap Penetapan Tarif Standar Minimum Air Minum Di Kota Cirebon

Suara Publik  KAMIS, 20 APRIL 2017 , 10:39:00 WIB

Sorotan Terhadap Penetapan Tarif Standar Minimum Air Minum Di Kota Cirebon
PEMENUHAN air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang. Air bersih juga merupakan salah satu bidang penting bagi negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya, siapapun yang menghalang-halangi manusia untuk pemenuhan air di negara ini maka itu tergolong pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat berat.

Dengan dibatalkannya UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan diberlakukannya kembali UU No 11 tahun 1974 tentang Pengairan adalah bukti keseriusan negara dalam melindungi masyarakat akan pemenuhan air. Maka, dalam putusan MK secara terang dijelaskan bahwa pembatalan tersebut didasari karena adanya pertentangan antara UU No 7 tahun 2004 dengan pasal 33 UUD 1945.

Namun, berkenaan dengan pemenuhan air bersih ini, terjadi kontroversi di Kota Cirebon. Betapa tidak, air minum yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PDAM) melalui Direksi telah dikeluarkan keputusan terkait tarif rekening bagi sebagian pelanggan. Pasalnya, keputusan tersebut sangat jauh dari sifat keadilan dan merugikan masyarakat pelanggan.

Rekonstruksi Regulasi

Tepat pada tanggal 15 September 2016, PDAM Kota Cirebon mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor : 690/SE.08-PDAM/2016 tentang keputusan Direksi. Surat Edaran diperuntukkan bagi masyarakat pelanggan air minum yang notabene dari kalangan menengah ke bawah (rumah tangga). Kado pahit diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah di penghujung akhir tahun kemarin.

Jika ditelaah dengan baik dan seksama, tentu akan ditemui kejanggalan dalam keputusan sepihak oleh perusahaan. PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah, tanpa didahului penjelasan kejelasan kepada para pelanggan, telah menaikkan tagihan rekening bagi sebagian pelanggan. Dengan demikian, tanpa melibatkan unsur masyarakat sebagai pelanggan tetap, keputusan sepihak itu mencerminkan dari nilai ketidakadilan.

Dalam Surat Edaran, PDAM pun tidak menjelaskan apakah keputusan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah (Walikota) ataukah belum. Persetujuan secara tertulis dari Kepala Daerah (Walikota) mutlak diperlukan sebagai bukti legitimasi atas keputusan Direksi PDAM. Selain itu, yang tak kalah pentingnya lagi adalah dalam rencana Penetapan Tarif juga harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan atau daya beli masyarakat.

Menindaklanjuti keadaan seperti itu, agar tercipta nilai rasa keadilan dan kenyamanan bagi masyarakat pelanggan air bersih di Kota Cirebon, perlu dibentuk:

Pertama, Badan Regulator PDAM. Badan ini dapat dibentuk dan diputuskan oleh Kepala Daerah (Walikota Cirebon). Badan Regulator ini bersifat netral, independen dan berpihak kepada kepentingan masyarakat pelanggan. Fungsi nya adalah untuk merumuskan (formulasi) dan membuat kebijakan serta mengawasi pelaksanaan (kinerja) Direksi beserta jajarannya. Sementara ini, yang ada hanya baru bersifat pengawasan (controlling), yakni oleh Badan Pengawas.

Kedua, Peraturan Walikota Cirebon yang berisi tentang Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Peraturan Walikota terkait ketentuan tarif air sangat dibutuhkan, agar kenaikan harga berturut-turut (berkala) tanpa dasar, tidak sering terjadi.

Dalam penentuan kenaikan tarif air, tidak cukup jika hanya mengacu pada ketetapan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Permen dalam kaitannya dengan kebutuhan khalayak umum perlu didukung dengan perangkat hukum daerah. Namun, ironisnya dalam Surat Edaran yang ada tanpa disebutkan rincian klausul Ketetapan Menteri PUPR RI. Jelas ini adalah bentuk “monopoli kepentingan” yang dilakukan secara sepihak oleh PDAM tanpa ada intervensi dari Walikota sebagai Kepala Pemerintahan tingkat daerah yang memiliki kepentingan untuk rakyat.

Keputusan Diskriminatif

Sesuai Surat Edaran yang dikeluarkan pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon disebutkan bahwa Direktur PDAM Kota Cirebon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 690/KEP.54-PDAM/2016 tentang Penetapan Pemakaian Air Minimal bagi Pelanggan PDAM Kota Cirebon. Keputusan ini dinilai mengandung unsur diskriminatif dan merugikan bagi sebagian pelanggan air bersih.

Betapa tidak, dari jumlah pelanggan air PDAM di kota Cirebon yang mencapai 55.000 konsumen, namun keputusan tersebut hanya diberlakukan bagi pelanggan sejumlah 20.000 konsumen saja. Artinya, tidak semua segmen pelanggan dikenakan kewajiban membayar tarif minimum. Maka jelas ini mengandung unsur diskriminatif dan warga dijadikan objek kesewenang-wenangan PDAM yang seharusnya meningkatkan kualitas air, pelayanan lebih baik serta pengadaan komoditi pokok masyarakat.

Dari Keputusan Direktur PDAM tersebut, paling tidak, ada beberapa dampak negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat pelanggan PDAM Kota Cirebon.

Pertama, Penetapan Standar Minimal Air tidak sebanding dengan kualitas pelayanan. Aspek pelayanan merupakan kebutuhan krusial bagi para pelanggan. Sementara yang terjadi, masih banyak pelanggan yang mengalami kesulitan untuk memperoleh air saluran PDAM, debit air mengalir kecil hingga sampai ada warga yang harus meminta air PAM dari tetangga rumahnya padahal ia sendiri adalah pelanggan. Kondisi mereka untuk mendapatkan air bersih PDAM bak menunggu air hujan di musim kemarau, sementara beban abodemen dan RPPK atau PL selalu mereka bayar pada tiap bulannya.

Kedua, Penetapan Standar Minimal Air akan mengundang reaksi masyarakat pelanggan PDAM, hingga pada munculnya aksi penolakan dari mereka (kemungkinan). Keadaan ini, akhirnya dapat mengganggu kinerja Perusahaan dalam mencapai target-target pelayanan.

Ketiga, Penetapan Standar Minimal Air membuat pelanggan harus menanggung beban semakin besar. Padahal, dasar dan pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut tidak jelas, jauh dari proporsional dan sangat merugikan. Hukum jual beli manakah yang membolehkan adanya kelebihan tagihan?

Mestinya, jika PDAM menginginkan adanya kenaikan harga melalui “penyesuaian tarif”, maka harus merata. Seluruh segmen pelanggan dikenakan “penyesuaian tarif”, tidak hanya sebagian pelanggan. Belum lagi, dari 20.000 pelanggan yang dikenakan aturan tersebut, tidak ada kejelasan mengenai daerah pelayanannya yang mana saja.

Keempat, Penetapan Standar Minimal Air akan mempersulit ketercapaian target penambahan pelanggan. Ini bukti ketidakseriusan manajemen perusahaan, disamping besarnya biaya operasional bagi pelanggan baru juga penyebab utama. Seharusnya PDAM melalui stackholdernya membuat system marketing terbaik dalam pencapaian target penambahan pelanggan. Karena dengan itu, dapat mengurangi proyeksi kenaikan tarif dari tahun ke tahun. Terlebih, tentunya tidak harus mengeluarkan aturan diskriminatif.

Audit BPK

Polemik mengenai penetapan perhitungan rekening pemakaian air minum standar minimum oleh PDAM Kota Cirebon menuai protes dan muncul banyak pertanyaan, terkait alasan diputuskannya aturan tersebut.

Pemberlakuan aturan per bulan September 2016, diketahui bersama berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi PDAM nomor 690/KEP.54-PDAM/2016 tentang Penetapan Pemakaian Air Minimal bagi Pelanggan PDAM Kota Cirebon.

Diantara pertanyaan yang muncul adalah untuk apa keputusan itu diberlakukan, jika tidak diimbangi dengan timbal balik berupa pelayanan yang prima serta kualitas dan kuantitas air yang baik. Jika alasannya adalah untuk meningkatkan PAD dari sektor Badan Usaha Milik Daerah, lalu kenapa tanpa ada keputusan tertulis dari Walikota.

Ada pula yang mengatakan, jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan mencari keuntungan semata, maka ini pun bertentangan dengan UUD Pasal 33 1945, dimana Air adalah kebutuhan hidup rakyat yang dilindungi dan dikuasai oleh Negara. Maka, layanan air bersih tidak dapat dikomersilkan. Begitupula, jika alasannya adalah untuk pemenuhan bahan-bahan operasional (Infrastruktur), bukankah itu dapat dicover dalam pengajuan anggaran APBN/APBD, tanpa harus dibebankan kepada pelanggan. Serta pertanyaan-pertanyaan lainnya atas ketidaksetujuan masyarakat dengan keputusan itu.

Berangkat dari kenyataan tersebut, patut diduga ada kesalahan pengelolaan dan potensi tindak in-efisiensi biaya operasional. Pelaksanaan Audit oleh lembaga independen dan profesional sangat dibutuhkan dan mendesak demi keberlangsungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Cirebon.

Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat dinanti oleh masyarakat pelanggan air bersih di kota Cirebon. Nampaknya, banyak hal yang perlu di audit oleh BPK terhadap pelaksanaan kinerja PDAM ini. Bukan hanya mengaudit pelaporan administrasinya saja, namun dapat juga melakukan audit pada aspek standar mutu pelayanan, penyediaan air bersih dan harganya, kualitas air hingga kuantitas distribusi air di seluruh daerah pelayanan.

Begitupula tentang tentang kewajaran harga, biaya investasi, biaya operasional serta biaya penyusutan asset daerah. Itu semua harus dievaluasi, di audit dan diperiksa, untuk kemudian dibuatkan laporan hasil pemeriksaan BPK yang berisikan rekomendasi dan disampaikan kepada Walikota dan DPRD Kota Cirebon. Hal ini penting dilakukan demi menyelesaikan pengelolaan air minum oleh PDAM lebih baik lagi. [***]

Ahyaruddin

Sekretaris PD Pemuda Muhammadiyah Cirebon
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
100%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Sikumbang Jadi Koleksi Museum Dirgantara

Sikumbang Jadi Koleksi Museum Dirgantara

, 18 OKTOBER 2017 , 21:00:00

Forum Wartawan OBOR Diresmikan

Forum Wartawan OBOR Diresmikan

, 18 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Menyudutkan Pria Bersenjata Di Changi

Menyudutkan Pria Bersenjata Di Changi

, 17 OKTOBER 2017 , 10:49:00

Raker Perppu Ormas

Raker Perppu Ormas

, 17 OKTOBER 2017 , 01:50:00

Ketika Putin Tertawa Di Tengah Rapat Kabinet