Verified

Duh, Korban Pelecehan Kok Ditahan

UU ITE Makan Korban Lagi Nih

Bongkar  SELASA, 16 MEI 2017 , 10:07:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Duh, Korban Pelecehan Kok Ditahan

Foto/Net

RMOL. UU Informasi dan Transaksi Elektronik kembali mema­kan korban. Kali ini, Baiq Nuril Maknun, seorang ibu tiga anak dari Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, telah ditahan sejak 24 Maret 2017 lalu dengan tuduhan mentransmisikan rekaman elektronik yang bermuatan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.
 
Kasus ini bermula ketika Nuril ditelpon oleh oknum kepala sekolah yang menceritakan pengalaman pribadinya pada Nuril. Percakapan yang sangat bermuatan unsur pelecehan sek­sual tersebut kemudian direkam oleh Nuril.

Pada Desember 2014, seorang rekannya meminjam handphone Nuril, kemudian mengambil rekaman percakapan antara ok­num kepala sekolah dan Nuril. Rekaman tersebut bocor, mem­buat oknum kepala sekolah yang membeberkan aib dirinya sendiri pada Nuril malu akibat bere­darnya rekaman mesumnya.

Regional Coordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto menuturkan, kini Nuril malah dituntut ke pengadilan oleh pelaku pelecehan seksual tersebut dengan menggunakan pasal-pasal karet di UUITE. Ancaman pidananya tidak main-main, 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.

"Ibu Nuril sesungguhnya ada­lah korban dari atasannya yang berperilaku seperti predator dan sistem hukum yang tidak berpihak kepada yang lemah," katanya di Jakarta.

Dalam catatan SAFEnet, sejak 2008 sampai Mei 2017 tercatat paling tidak ada 37 pengaduan atau 19,37 persen dari total 190 pengaduan yang menyeret perempuan ke ranah hukum dengan pasal-pasal represif di dalam UU ITE.

"Kasus-kasus yang menerpa perempuan ini kebanyakan tidak layak secara hukum dan me­lukai asas keadilan, sekaligus menunjukkan perempuan tidak terlindungi oleh hukum yang mengatur internet di negeri ini," terang Damar.

Jika merujuk pada kronologi yang disampaikan Ibu Nuril, materi yang melanggar hukum tersebut sebetulnya adalah re­kaman perkataan kepala seko­lah yang menceritakan kepada Ibu Nuril perbuatan asusilanya sendiri dengan perempuan selain istrinya. Selanjutnya rekaman tersebut beredar bukan karena disebarkan oleh Ibu Nuril me­lainkan disalin oleh orang lain yang meminjam HP milik Ibu Nuril.

"Kemudian rekaman tersebut beredar luas yang berakibat kepala sekolah itu dimutasi dari jabatannya. Karena dendam dimutasi itulah, sang kepala seko­lah berupaya mengkriminalisasi Ibu Nuril dengan memakai Pasal 27 ayat 1 UU ITE," katanya.

Sejak ditahan 24 Maret la­lu, Ibu Nuril dan keluarganya mengalami tekanan psikologis. Suami dan tiga anaknya kini dilanda kesulitan keuangan, akibat suaminya yang tadinya bisa bek­erja di Pulau Gili Air, terpaksa harus meninggalkan pekerjaan­nya untuk mengurus ketiga anaknya yang masih kecil-kecil di Mataram dan sampai sekarang masih kesulitan menemukan pekerjaan baru.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono mengingatkan, setiap pejabat yang memiliki kewenan­gan penahanan untuk bersikap proporsional dan hati-hati untuk menggunakan kewenanganan penahanan.

Berdasarkan ketentuan KUHAP, penahanan pada prinsipnya dilarang dilakukan kec­uali terdapat alasan-alasan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Pasal tersebut secara garis besar mengatur tiga alasan pent­ing. Yaitu ada bukti yang cukup, perbuatan tersebut diancam dengan pidana lima tahun, dan adanya keadaan yang menimbul­kan kekuatiran, tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana

"Para pejabat yang memi­liki kewenangan seharusnya dapat memeriksa secara objektif apakah ada keadaan-keadaan tersebut dan tidak hanya bersan­dar pada kekhawatiran semata," katanya.

Dalam posisi Ibu Nuril, ICJR melihat penahanan yang di­lakukan terhadapnya memiliki potensi tinggi telah dilakukan secara melawan hukum karena ketiadaan alasan ketiga.

Selain itu, pihaknya juga telah memberikan peringatan terh­adap pemerintah dan DPR ketika meloloskan perubahan UU ITE yang memberikan kewenangan besar dilakukan penahanan tanpa ijin dari pengadilan.  ***

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Sigit Diperiksa KPK

Sigit Diperiksa KPK

, 20 OKTOBER 2017 , 03:50:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Kritisi Jokowi-JK

Kritisi Jokowi-JK

, 21 OKTOBER 2017 , 05:01:00