Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari

Pemerintah Diminta Tidak Turuti Maunya Freeport

Perjanjian Stabilitas Investasi Buka Peluang Digugat

Bongkar  KAMIS, 15 JUNI 2017 , 10:07:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah Diminta Tidak Turuti Maunya Freeport

Foto/Net

RMOL. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak pemerintah Indonesia tidak membuat perjanjian stabilitas investasi yang diminta oleh PT Freeport.

Pemberian hak istimewa kepada Freeport harus segera dihentikan oleh pemerintah Indonesia dengan menjalankan ketentuan Undang-Undang Minerba. IGJ menilai perjan­jian stabilitas investasi ini hanya akan menambah daftar perjan­jian investasi yang memberikan hak investor untuk menggugat negara secara sepihak di arbi­trase internasional.

Koordinator Riset dan Advokasi IGJ Budi Afandi mengatakan, IUPK sementara yang diberikan kepada PT Freeport sudah meru­pakan hak istimewa yang diberi­kan pemerintah Indonesia, bah­kan dilegalisasi dalam Permen ESDM no. 28/2017.

IUPK sementara Freeport hanya berlaku hingga Oktober 2017, dan jika negosiasi tidak mencapai titik temu maka opera­si akan kembali berbasis kepada Kontrak Karya (KK).

"Padahal Freeport sudah di­untungkan dengan izin ekspor konsentrat yang juga berlaku hingga Oktober 2017. Inilah keistimewaan Freeport yang tidak dimiliki oleh perusahaan tam­bang asing lainnya," katanya.

Budi menerangkan, perjanjian stabilitas investasi yang diminta Freeport kepada pemerintah berisi hal-hal yang setara den­gan Kontrak Karya (KK). Di antaranya, pajak yang tetap (nail down), jaminan perpanjangan kontrak, dan arbitrase interna­sional. Sebelumnya, Freeport mengancam akan menggugat pe­merintah Indonesia ke arbitrase internasional terkait perubahan KK menjadi IUPK.

"Kehadiran perjanjian sta­bilitas investasi inkonsisten dengan semangat UU Minerba yang ingin mengambil alih kedaulatan negara dalam pen­guasaan dan pengelolaan tam­bang Indonesia," sebutnya.

Perjanjian tersebut akan me­negasikan kekuatan IUPK yang menempatkan posisi pemerintah lebih tinggi dari investor.

Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti menambahkan, per­janjian stabilitas investasi akan tetap membuka peluang Freeport menggugat Indonesia ke ar­bitrase internasional. Padahal IUPK sudah tepat untuk men­gakhiri kesewenangan investor tambang asing yang selama ini diakomodir dalam perjanjian kontrak karya.

Diterangkannya, IUPK ber­sifat administratif dan pengaturannya sepihak, sehingga kewenangan negara lebih besar, dan jika ada sengketa cukup diselesaikan dalam pengadilan tata usaha negara.

"Namun, jika perjanjian sta­bilitas investasi ini dikabulkan, maka posisi negara kembali setara dengan investor, dan hilanglah kewenangan memak­sa negara terhadap investor. Dan yang krusial, sengketanya berubah menjadi sengketa per­data di lembaga arbitrase," kata Rachmi.

Pihaknya mengingatkan, se­lama ini banyak gugatan peru­sahaan tambang asing terhadap Indonesia di arbitrase interna­sional akibat kehadiran perjanjian investasi, baik traktat investasi maupun kontrak karya.

Sebanyak 50 persen dari to­tal gugatan investor asing di arbitrase internasional berasal dari sektor tambang, seperti Newmont, Churchill Mining, Planet Mining, dan Indian Metal Ferro Alloys.

Padahal sejak 2012, Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mengurangi resiko gugatan investor asing terhadap Indonesia, dengan cara mereviewdan mem­batalkan perjanjian investasi yang dibuat oleh pemerintah.

"Jelas sekali, perjanjian sta­bilitas investasi ini didesak agar Freeport tidak kehilangan hak menggugat di arbitrase inter­nasional terhadap Indonesia," jelasnya. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Bappenas Ikut Saran Rizal Ramli

Bappenas Ikut Saran Rizal Ramli

, 23 AGUSTUS 2017 , 23:00:00

KPK Harus Diformat Ulang!

KPK Harus Diformat Ulang!

, 23 AGUSTUS 2017 , 21:00:00

OSO Terima Presiden Jurnalis Korea

OSO Terima Presiden Jurnalis Korea

, 23 AGUSTUS 2017 , 17:46:00

Miniatur Masjid Al Aqsa

Miniatur Masjid Al Aqsa

, 23 AGUSTUS 2017 , 00:34:00

Sarapan Colenak

Sarapan Colenak

, 22 AGUSTUS 2017 , 10:10:00