Verified

Hak-Hak PRT Indonesia Ternyata Masih Dicuekin

Setelah Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Sedunia

Bongkar  SENIN, 19 JUNI 2017 , 10:56:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Hak-Hak PRT Indonesia Ternyata Masih Dicuekin

Foto/Net

RMOL. Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Sedunia pada 16 Juni lalu belum dapat dinikmati oleh para PRT di Indonesia. Tak kunjung dibuatnya payung hukum bagi PRT menyebabkan mereka masih terdiskriminasi, bekerja dalam situasi perbudakan modern dan rentan kekerasan.
 
Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menuturkan, berdasarkan Rapid Assesment yang dilakukan oleh JALAPRT di tahun 2010, jumlah PRT diper­kirakan mencapai 16.117.331 orang. Sementara berdasarkan survei International Labour Organisation (ILO) tahun 2016, terdapat sebesar 4,5 juta PRT lokal yang bekerja di dalam negeri.

"Situasi hidup dan kerja PRT sama sekali tidak mencerminkan bahwa PRT menjadi bagian dari Pembangunan Berkelanjutan dan Nawa Cita yang selama ini dikampanyekan Presiden Jokowi," katanya di Jakarta.

Sampai Mei 2017, Jala PRT mencatat telah terjadi 129 kasus kekerasan terhadap PRT. Kasus tersebut antara lain, upah yang tidak dibayar, PHK menjelang hari raya dan THR tidak dibayar, membayar pengobatan sendiri ketika sakit, hingga tidak menda­patkan jaminan kesehatan.

Tidak diakomodirnya PRT dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, me­nyebabkan PRT tidak memi­liki jaminan perlindungan se­bagaimana pekerja pada um­umnya. "Jika pekerja dapat mengadukan permasalahannya kepada Dinas Tenaga Kerja, PRT tidak dapat melakukan­nya. Permasalahannya terhenti di tingkatan aparat hukum. Ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, di mana akses keadilan untuk menempuh upaya hukum tidak disediakan oleh negara," ujar Lita.

Dalam hal upah, PRT masih jauh sekali dari perlindungan. Di kota-kota besar seperti Medan, Lampung, DKI Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Makassar, upah PRT berkisar 20-30 persen dari upah minimum. Artinya mayoritas PRT hidup dalam garis kemiskinan dan bahkan tidak bisa mengakses perlindungan sosial dan mendapatkan hak dasar ketenagakerjaan.

Lita menambahkan, sudah 13 tahun RUU Perlindungan PRT (PPRT) di DPR dan belum diba­has. Demikian pula sikap pemer­intah tidak bersedia meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT.

"Padahal hal ini juga sebe­narnya ada dalam janji Nawa Cita Jokowi-JK, tak hanya itu pada hari buruh 1 Mei 2014 Jokowi secara langsung menya­takan dukungan untuk disahkan­nya UU PPRT," imbuhnya.

Komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus, men­gatakan sejumlah mekanisme hak asasi manusia internasional PBB seperti universal periodic review (UPR) komite hak-hak ekonomi sosial dan budaya, dan komite konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi ter­hadap perempuan juga telah merekomendasikan penting­nya negara-negara meratifikasi Konvensi ILO 189 atau mem­buat hukum nasional yang men­gakui dan melindungi pekerja rumah tangga.

"Bahkan, dalam dua daur UPR, Indonesia selalu diingat­kan untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT," katanya.

Namun demikian, Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung pengadopsian Konvensi 189 tentang Kerja Layak bagi PRT, secara terbuka pada 2011 lalu melalui pidato Presiden RIke-6 pada forum sidang ke 100 ILO, hingga saat ini belum menunjukkan langkah maju untuk meratifikasi kon­vensi tersebut.

Magdalena menerangkan, pengakuan dan perlindungan terhadap PRT tidak hanya bertu­juan untuk melindungi PRT na­mun berdampak lebih luas pada kesejahteraan perempuan dan kesempatan perempuan untuk bekerja di luar rumah. Bahkan lebih jauh lagi akan berkontri­busi pada pembangunan yang lebih luas.

"Pengakuan PRT sebagai pekerja dengan standar kerja layak bagi mereka tidak hanya bermanfaat untuk melindun­gi PRT, namun juga memberi kepastian hukum hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja/majikan," katanya.

Pengakuan PRT sebagai pekerja juga membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk bekerja, karena pekerjaan ini mayoritas diampu oleh perem­puan, standar kerja yang layak akan meningkatkan ekonomi perempuan dan keluarga.

Pengabaian hak-hak PRT da­pat mengarah pada domestifikasi perempuan yang selama ini dapat berbagi peran dengan ke­beradaan PRT. Budaya patriarki yang masih kuat melekat dalam masyarakat telah menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab kerja-kerja domestik.

"Kebutuhan untuk memas­tikan hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja sangat mendesak dilakukan. Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT dan atau penge­sahan RUU Perlindungan PRT patut segera dilaksanakan," ujar Magdalena.

Komnas Perempuan, lanjut­nya, meminta pemerintah dan DPR RI segera meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT dan Pembahasan RUU Perlindungan PRT, serta mendukung dan mengapresiasi pelibatan organisasi PRT dalam setiap pembuatan kebijakan dan perundang-undangan yang terkait dengan PRT. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Sigit Diperiksa KPK

Sigit Diperiksa KPK

, 20 OKTOBER 2017 , 03:50:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Tumpeng Ulang Tahun

Tumpeng Ulang Tahun

, 21 OKTOBER 2017 , 02:25:00