Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

CATATAN TENGAH

Setengah Abad, Kompas Tak Lagi Menjadi Media Katolik

*)Primordialisme Dalam Pers Nasional

Catatan Tengah  KAMIS, 29 JUNI 2017 , 14:48:00 WIB | OLEH: DEREK MANANGKA

SIAPA bilang pers nasional tidak bermasalah dalam urusan primordial. Bahkan tokoh pers yang dikenal sebagai pejuang nasional melawan penjajah : Belanda dan Jepang, pada satu episode tak bisa menahan diri untuk tidak mengekspresikan perasaan sentimen primordial.
Adalah wartawan senior Rosihan Anwar, almarhum, yang semasa hidupnya cukup disegani oleh berbagai kalangan, pernah membuat pernyataan yang cukup kontroversil tentang pers Indonesia.

Kontroversi, sebab Rosihan yang dalam kolom-kolom opininya tidak pernah memperlihatkan keberpihakannya atas dasar kesukuan dan keyakinan (agama), tiba-tiba mempersoalkan dominasi kelompok Kristen atas bisnis suratkabar di Indonesia.

Rosihan yang tulisan-tulisannya selalu meng-“entertaint”dan memberi wawasan, tiba-tiba dengan pernyataannya itu, berubah seperti seorang jurnalis muda yang sedang mencari popularitas sekaligus indentitas.

"Bagaimana mungkin Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, tetapi setiap pagi disapa 'Selamat Pagi' oleh warga Katolik, lalu di sore hari disambut 'Selamat Sore' oleh kaum Protestan," berkata Rosihan Anwar di awal tahun 80-an.

Pendiri suratkabar "Pedoman" tersebut merujuk pada posisi harian pagi Kompas dan harian sore Sinar Harapan di pasar bisnis media.

Dua harian ini didirikan pada era Orde Lama Soekarno. Dan konon adalah Presiden Soekarno sendiri yang meminta agar partai-partai agama pun perlu memiliki media pembawa suara partai. Maka jadilah Kompas sebagai media yang dianggap menyuarakan Partai Katolik lalu Sinar Harapan untuk Parkindo (Partai Kristen Indonesia).

Hal itu lagi-lagi menurut Presiden Soekarno untuk mengimbangi kekuatan harian milik Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui “Harian Rakyat”. Ataupun “Suluh Indonesia” yang didukung oleh PNI (Partai Nasionalis Indonesia).

PNI dan PKI di era Soekarno merupakan dua partai politik yang memiliki suara terbanyak di Parlemen.

Pada saat Rosihan Anwar bersuara, di era Orde Baru Soeharto, peta bisnis suratkabar sudah berubah. Harian milik PKI sudah bubar begitu pula milik PNI.

Di sisi lain, hanya Kompas dan Sinar Harapan yang penuh dengan iklan-iklan display. Sementara harian lain seperti “Suara Karya” (Milik Golkar), “Angkatan Bersenjata” dan “Berita Yudha” – keduanya milik tentara atau ABRI, berikut “Pelita” (PPP) dan “Merdeka” (BM Diah, Soekarnois), sepi dari iklan display maupun iklan baris.

Beruntung bagi dunia pers Indonesia. Pernyataan Rosihan Anwar, tidak menyulut aksi anarkis di kalangan pekerja media. Sebab sebagai sebuah isu, pernyataan Rosihan Anwar tersebut layaknya tengah mempersoalkan kesenjangan sosial di antara masyarakat pers secara keseluruhan. Pernyataan itu bermuatan kecemburuan sosial.

Padahal kesenjangan itu bukan karena diciptakan oleh pengelolah Kompas dan Sinar Harapan.

Kesejangan terbentuk karena pengaruh pasar. Pasar bebas, liberal sudah masuk secara kecil-kecilan ke bisnis media.

Yah kesenjangan sosial di antara para wartawan atau karyawan pers pada saat itu memang mulai menajam. Keadaan itu antara lain tercermin dari gaya hidup kehidupan sosial wartawan Kompas dan Sinar Harapan.

Bagaimana persisnya keadaan kemapanan atau kemakmuran di Kompas, saya tidak tahu persis. Yang pasti, saat itu, Kompas satu-satunya media di Indonesia yang mampu menempatkan seorang wartawan keliling ke negara-negara industri, secara permanen. Dia adalah wartawati Threes Nio, almarhumah. Threes Nio satu-satunya jurnalis Indonesia yang dipercaya ekonom dari “Mafia Berkeley”, Prof. Dr. Widjojo Nitisastro.

Konon untuk membiayai kehidupan wartawati Threes Nio, Kompas seperti membiayai sebuah Kedutaan Mini di negara Barat.

Ketika peliputan global masih sangat mahal di saat itu, hanya almarhumah yang bisa berpindah-pindah secara mudah dari New York ke Jenewa, Paris, London, atau Buinos Aries di Argentina, Amerika Selatan.

Saat itu hanya Kompas yang bisa menyediakan apartemen secara permanen di kota kedudukan Markas Besar PBB.

Itulah hal sedikit yang saya tahu soal keunggulan Kompas .

Dalam ukuran saya, fasilitas yang diterima oleh seorang Redaktur Pelaksana dari manajemen harian Sinar Harapan, ketika itu – jika dibandingkan dengan situasi saat ini mungkin setara dengan seorang CEO dari perusahaan asing yang berbisnis di dunia energi.

Daud Sinjal, umpamanya, mendapat kavling rumah di Pondok Indah. Rekannya Samuel Pardede di Pulo Mas, Herald Tidar di Grogol, kini menjadi lahan Central Park Mall, lalu RH Siregar di kawasan baru Kemang. Mereka berempat diberi mobil sedan “Toyota” yang ketika itu merupakan salah satu mobil buatan Jepang yang termahal di Indonesia. Jakarta belum semacet seperti saat ini, tapi mereka berempat masing-masing sudah difasilitasi pengemudi.

Ketika sambungan telepon ke rumah masih sangat mahal, mewah dan langka ketika itu, rumah dari keempat Redaktur Pelaksana tersebut, sudah dibuka secara khusus oleh PT Telkom.

Saya yang baru bergabung Juli 1977, tapi pada tahun 1979 sudah menikmati fasilitas yang lumayan. Saya akhirnya buruh-buruh menikah, sebab sudah dapat rumah kantor fasiltas BTN di Pondok Gede berikut sebuah mobil Daihatsu Jeep “Taft”.

Karena saya ditugaskan meliput Istana, DPR ataupun Deplu, bergaul dengan elit politisi, pejabat tinggi dan diplomat, manajemen membelikan setelan jas, kemeja safari dan batik.

Kemana-mana menenteng “walky talky” merek Motorola, layaknya sebuah handphone pada era itu. Jadilah saya tak ubahnya dengan seorang reporter yang dikirim dari planet lain, manakala bergabung dengan wartawan dari media lainnya.

Keren, bermartabat dan percaya diri. Mungkin ini pula yang menyebabkan ada jenderal bintang dua yang sedang dikaryakan (ber-Dwi Fungsi), terpaksa meminta maaf dengan cara sportif. Berhubung “amplop berisi uang” pemberiannya saya tolak mentah-mentah.

Menyaksikan kesenjangan Kompas dan Sinar Harapan dengan media lainnya, Menteri Penerangan Ali Murtopo atas dasar masukan Ketua PWI Pusat Harmoko, membuat kebijakan kontroversil. Yakni membatasi pemuatan jumlah dan volume iklan di setiap edisi kedua harian itu. Pembatasan dipatok pada 30 persen maksimum dari total jumlah halaman.

Pembatasan ini dimaksudkan agar Kompas dan Sinar Harapan memiliki pesanan iklan berlebih. Di atas 30 persen. Dan kelebihan itulah kelak yang harus dipindahkan ke media-media “miskin” lainnya.

Kedengarannya, kejadian lebih dari 30 tahun lalu itu seperti membesar-besarkan keberhasilan Kompas dan Sinar Harapan. Tetapi kenyataan sejarah, benar, memang demikian.

Pernyataan Rosihan Anwar sebagai wartawan 'multi zaman' itu ada benarnya. Tetapi secara politis dan psikologis, pernyataan itu tidak pantas dilakukan secara terbuka. Semakin tidak patut, sebab sebagai wartawan senior, bekas pemimpin redaksi, peliput berbagai peristiwa perjuangan para pejuang RI, Rosihan Anwar disejajarkan dengan seorang intelektual dan negarawan dalam bidang kewartawanan.

Gara-gara Rosihan Anwar pada akhirnya pemerintah melakukan perubahan di berbagai regulasi. Tujuannya semata-mata untuk menyeimbangkan keadaan bisnis media.

Namun regulasi tetap tak mampu mengatur semuanya. Sebab yang menjadi penentu akhir adalah pasar atau konsumen. Sementara redaktur yang menjadi jurumasak berita di "news room", harus mampu membaca dan memahami apa yang dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat konsumen.

Hasilnya seperti yang kita saksikan saat ini. Kompas akhirnya yang keluar sebagai pemenang, karena jurumasaknya mengerti apa yang dibutuhkan pasar konsumen. Pemenang dalam arti Kompas-lah satu-satunya suratkabar yang mampu hidup lebih dari setengah abad.

Nampakya pernyataan Rosihan Anwar itu sendiri membawa hikmah. Membuat para pengelolah Kompas untuk lebih bijak dan cerdas dalam mengemas berita-beritanya.

Paling tidak kesan bahwa Kompas sebagai media pembawa suara umat Katolik, bisa ditepisnya. Bahkan dalam usianya yang ke-52 tahun, stigma itu boleh dibilang sudah hilang.

Menandai usianya yang lebih dari setengah abad, Kompas menempati sebuah gedung baru, tower yang menjulang tinggi di kompleks Palmerah, Jakarta Barat.

Yang saya bayangkan di balik gedung megah itu, dari kawasan Palmerah, Kompas sudah berbuat untuk bangsa. Kompas sudah melahirkan sejumlah wartawan yang patut menjadi anggota DPR/MPR-RI, Menteri dan Duta Besar.
Saya kira siapapun harus jujur atas pencapaian oleh KOMPAS.

Minggu 25 Juni kemarin, saya sempat berpapasan dengan August Parengkuan, di “Open House” Surya Paloh.

Agus yang menjadi wartawan sejak Kompas berdiri di 1965, terakhir dipercaya pemerintah menjadi Duta Besar RI untuk Italia. Tugas itu sudah diselesaikannya dengan baik.

Lantas siapa tokoh sentral dibalik kesuksesan Kompas? Tentu saja Jakob Oetama atau Pak JO.

Selamat Ulang Tahun Kompas. Bravo pers Indonesia.[***]


Penulis Merupakan Wartawan Senior

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
20%
Kocak
Kocak
20%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
20%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
40%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
SBY-Prabowo Mengancam Petahana

SBY-Prabowo Mengancam Petahana

, 27 JULI 2017 , 19:00:00

Pimpinan KPK Terbukti Lalai

Pimpinan KPK Terbukti Lalai

, 27 JULI 2017 , 15:00:00

Mengajar Anak Papua

Mengajar Anak Papua

, 26 JULI 2017 , 02:11:00

Tukaran Topi

Tukaran Topi

, 26 JULI 2017 , 00:18:00

Mengunjungi Makam Raja Demak

Mengunjungi Makam Raja Demak

, 26 JULI 2017 , 01:32:00