Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Wartawan Di-PHK Massal

Pemerintah Tidak Boleh Diam

Bongkar  KAMIS, 06 JULI 2017 , 11:00:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Wartawan Di-PHK Massal

Foto/Net

RMOL. Ketua Federasi Serikat Media Independen (FSPMI), Sasmito Madrim mengatakan, karena di-PHK, saat ini ada sekitar 300 orang jurnalis atau pekerja media hidupnya tidak jelas karena tidak memiliki peng­hasilan tetap untuk menghidupi keluarganya.
"Adapun perusahaan media di bawah MNC Grup yang melakukan PHK sepihak adalah PT Media Nusantara Informasi (Koran Sindo), PT Media Nusantara Informasi G (Tabloid Genie dan Moms and Kidie) dan PTMedia Nusantara Citra Mas (MNC Channel)," katanya di Jakarta, kemarin.

Selain MNC Grup, ada ju­ga perusahaan media online yang juga turut menyumbang­kan angka PHK Jurnalis, yaitu media Gresnews.com atau PTHastabrata Hemass. "Saat ini kasus tersebut sudah dua kali bipartit, pihak perusahaan eng­gan datang menghadir undangan bipartit dari pihak pekerja," sebut Sasmito.

Menyikapi peristiwa ini, pihaknya mendesak dalam hal ini negara untuk dapat memastikan bahwa setiap warga nega­ranya termasuk jurnalis tidak boleh diperlakukan tidak adil, khususnya dalam hubungan ketenagakerjaan.

Selain itu, PHK yang dilaku­kan oleh perusahaan-perusahaan dibawah MNC Grup dan PT Hastabrata Hemass harus batal demi hukum karena tidak mela­lui keputusan lembaga penye­lesaian hubungan industrial sebagaimana Pasal 155 ayat 2 UUKetenagakerjaan

"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial belum ditetap­kan, baik pengusahan maupun pekerja/buruh harus tetap melak­sanakan segala kewajibannya," katanya.

Kepala Divisi Riset dan Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Asep Komarudin, mengatakan PHK sewenang-wenang terhadap jurnalis adalah salah satu ben­tuk kemunduran terhadap demokrasi dan kemerdekaan pers. "Bagaimana bisa para jurnalis bekerja dengan nyaman untuk memnuhi hak atas informasi masyarakat dan dilain sisi ke­butuhan ‘dapur’ jurnalis tidak terpenuhi," ujarnya.

Selain itu, pemenuhan hak normatif jurnalis adalah salah satu bentuk upaya menjaga independensi jurnalis dalam melakukan tugas karya jurnalistiknya. Pihaknya mendesak Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri atau lembaga penyelesa­ian hubungan industrial di bawah Kementerian Ketenagakerjaan memerintahkan kepada perusa­haan untuk tetap membayar upah pekerja dan hak normatif lain­nya selama proses perselisihan berlangsung.

"Jika hubungan kerja tidak dapat dipertahankan maka Menaker atau lembaga penyelesaian hubungan industrial di bawah kementrian tenaga kerja dan transmigrasi harus memerintah­kan kepada perusahaan untuk membayar pesangon pekerja sebagaimana ketentuan perun­dang-undangan yang berlaku," imbuh Asep.

Dia juga meminta Dewan Pers untuk terlibat aktif dalam membela hak-hak para jurnalis. "Karena pada esensinya Dewan Pers diamanatkan undang-undang untuk menjaga dan mengembangkan kemerdekaanpers dan pemenuhan hak normatif jurnalis adalah salah satu bentuk menjaga dan merawat kemerdekaan pers," tandasnya. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
SBY-Prabowo Mengancam Petahana

SBY-Prabowo Mengancam Petahana

, 27 JULI 2017 , 19:00:00

Pimpinan KPK Terbukti Lalai

Pimpinan KPK Terbukti Lalai

, 27 JULI 2017 , 15:00:00

Mengajar Anak Papua

Mengajar Anak Papua

, 26 JULI 2017 , 02:11:00

Tukaran Topi

Tukaran Topi

, 26 JULI 2017 , 00:18:00

Mengunjungi Makam Raja Demak

Mengunjungi Makam Raja Demak

, 26 JULI 2017 , 01:32:00