Verified

Ingat Ya, Jangan Pernah Tunduk Pada PT Freeport

Kepentingan Bangsa Di Atas Segalanya

Bongkar  KAMIS, 13 JULI 2017 , 10:53:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ingat Ya, Jangan Pernah Tunduk Pada PT Freeport

Foto/Net

RMOL. Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan tunduk terhadap aturan UU no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Hal ini disampaikan terkait proses renegosiasi antara pe­merintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Pemerintah harus menjaga kewibawaan negara dan tidak boleh 'tunduk' kepada kepada kepentingan PTFI yang mer­ugikan kepentingan negara dan cenderung bertentangan dengan UU Minerba.

Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah mengatakan, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) no. 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang diikuti dengan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) no. 5 tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melaluo Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Di Dalam Negeri dan Permen ESDMno. 6 tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian, jelas bertentangan dengan UU Minerba.

Situasi ini telah menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah Indonesia di hadapan PTFI. "Hal tersebut makin kentara dengan pemberian izin ekspor konsentrat kepada PTFI dengan ketentuan IUPK Sementara," katanya.

Ketentuan penerbitan IUPK Sementara dalam Revisi Permen ESDM tersebut makin tumpang tindih dan bertentangan dengan UU Minerba.

Maryati mengungkapkan, adanya indikasi pelonggaran nilai bea keluar yang dikenakan kepada PTFI dari yang seharus­nya 7,5 persen menjadi hanya 5 persen jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 13 tahun 2017.

Apalagi perhitungannya di­dasarkan atas kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemur­nian (smelter). "Lagi-lagi, PTFI mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari pemerintah Indonesia," sebutnya.

Ditegaskannya, konsistensi pe­merintah untuk tunduk terhadap UU Minerba sangat dibutuhkan dalam pembahasan poin-poin negosiasi dengan pihak PTFI. Di antaranya mengenai stabilitas investasi seperti ketentuan fiskal, kewajiban divestasi saham, keberlanjutan operasi, dan pem­bangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

"Dalam ketentuan fiskal per­pajakan misalnya, pemerintah harus tetap konsisten memper­juangan ketentuan prevailing, yang selain telah diatur dalam ketentuan perundangan-undan­gan juga membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuikan dengan perkembangan tax re­form yang sedang didorong," kata Maryati. Selain itu, tuntutan pajak prefailing ini merupakan hal yang wajar bagi Indonesia, selaku home country.

Namun, alih-alih memba­has kewajiban divestasi sa­ham, pemerintah harusnya be­rani mengambil opsi untuk tidak memperpanjang operasi PTFI di tahun 2021. Apabila memang keberlanjutan operasi PTFI jus­tru tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional.

"Alangkah lebih baik, pemerintah menyiapkan masa tran­sisi selama 4 (empat) tahun ke depan untuk mengelola sendiri melalui penguatan BUMNyang kita miliki," tandasnya.

Ketua Dewan Pengarah PWYP Indonesia, Fabby Tumiwa mengingatkan, selain aspek-aspek terkait ekonomi, pemerintah harus memperhatikan aspek lingkungan maupun kepatuhan terhadap pelaksanaan norma-norma Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses negosiasi dengan PTFI.

"Sampai hari ini belum jelas langkah pemerintah dalam men­indaklanjuti potensi kerugian dari indikasi pelanggaran ling­kungan yang dilakukan PT. Freeport Indonesia, senilai 185 triliun rupiah, yang didasarkan pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Penerapan Kontrak Karya PT Freeport ta­hun 2013-2015," tuturnya.

Pemerintah juga harus mem­perhatikan kejelasan rencana investasi PTFI pasca-renegosiasi dan ketentuan pemulihan ling­kungan pasca operasi. Ini yang seringkali luput dalam point negosiasi. Data Kementerian ESDM per Februari 2017 menunjukkan PTFI adalah salah satu perusahaan tambang yang belum menempatkan jaminan passcatambang.

Fabby mengingatkan pemerin­tah untuk terbuka dan transparan kepada publik dalam proses ne­gosiasi dengan PTFI. Harus jelas siapa yang memimpin negosiasi, bagaimana pengaturan dan teng­gat waktu, milestone dari proses negosiasi ini.

"Hari ini, publik menyaksikan terjadinya ketidakjelasan instansi yang mengawal proses negosiasi Tidak boleh lagi ada pernyataan-pernyataan dari pejabat pemerin­tah terkait proses negosiasi yang justru saling bertentangan antara satu pihak dengan pihak yang lain," sebutnya.

Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Freeport McMoran Inc. bakal melakukan pertemuan pada akhir Juli ini. Pertemuan itu akan memaparkan perkem­bangan terakhir perundingan terkait perubahan status PT Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Ketua tim perunding pemerin­tah, Teguh Pamudji mengatakan, pertemuan itu bakal dilakukan antara Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson. Perundingan dengan Freeport sebenarnya ditargetkan rampung pada Oktober nanti.

"Keinginannya Pak Menteri itu adalah nanti akhir bulan ini, diundang pak Richard kemu­dian akan disampaikan ini lho hasilnya dari tim pemerintah," katanya.

Teguh optimistis beberapa pe­kan yang tersisa mampu meng­hasilkan kesepakatan dengan Freeport. Meskipun belum ter­capai kata sepakat setidaknya dalam pertemuan dijelaskan pro­gres negosiasi yang berjalan.

"Apa pun juga keputusannya diakhir Juli ya seperti itu ya. Pokoknya ini posisinya pemerin­tah seperti ini," ujarnya.  ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Panglima TNI Dipermalukan!

Panglima TNI Dipermalukan!

, 23 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Melihat Lebih Luas Konflik Semenanjung Korea
Bahas Wacana Densus Tipikor

Bahas Wacana Densus Tipikor

, 22 OKTOBER 2017 , 00:25:00

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

, 22 OKTOBER 2017 , 01:33:00

Rider Photo Challenge

Rider Photo Challenge

, 22 OKTOBER 2017 , 21:09:00