Rita Widyasari

Pancasila & Nasionalisme Indonesia (17)

Negara Pancasila

Tau-Litik  SENIN, 14 AGUSTUS 2017 , 10:04:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Negara Pancasila

Nasaruddin Umar/Net

INDONESIA bukan negara agama, bukan pula negara yang mengakui adanya salah satu agama resmi, dan tentu saja bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila di mana semua agama dan masing-masing pemeluknya diperlakukan sama sebagai warga negara Indonesia. Tidak ada agama eksklusif yang harus lebih dominan di antara agama-agama lainnya, sekalipun di antaranya ada agama mayoritas mutlak dianut oleh warganya, yakni agama Islam. Indonesia tidak menganut paham kelompok mayoritas dan atau minoritas. Sekecil apa pun sebuah komunitas wajib dilindungi dan dijamin hak-haknya oleh negara.

Pemisahan urusan negara dan urusan agama tidak otomatis menjadikan negara itu negara sekuler. Sebaliknya keterlibatan negara di dalam mengurus agama tidak otomatis pula menjadikan negara itu sebagai negara agama. NKRI menem­patkan substansi dan nilai-nilai agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara amat penting, sebagaimana tercantum di dalam sila pertama Pancasila dan di dalam alinea-alinea Pembukaan UUD1945. Baik umat Islam sebagai penganut mayoritas di negeri ini maupun penga­nut agama-agama minoritas lainnya sama-sama tidak merasa ada hambatan berarti di dalam mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Mereka sama-sama merasa memiliki bangsa ini di bawah panji NKRI.

Jaminan kebebasan beragama bagi semua pemeluk agama diatur di dalam UUDNegara RI tahun 1945, khususnya dalam pasal 28E, pasal 28I, pasal 28J, dan pasal 29 dan diperkuat dengan sejumlah produk perundang-undangan lainnya. Namun di dalam mengamalkan agama ada rambu-rambu yang harus ditaati semua pi­hak agar tidak terjadi persinggungan satu sama lain yang bisa menyebabkan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa.

Agama adalah bagian dari hak asasi manusia, namun pengamalannya di setiap negara dibatasi oleh konstitusi dan perundang-undangan demi tercapainya tujuan negara. Lahirnya UUNo. 1/ PnPs/1965 dimaksudkan untuk mengatur pen­cegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama jo. UUNo. 5 Tahun 1969 yang mengatur Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, dimaksudkan untuk melindungi penodaan dan penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran suatu agama. Jadi tidak boleh ada orang atas nama HAM yang secara sengaja dan terbuka menyatakan penodaan dan penistaan suatu ajaran agama tertentu. UUini tidak mengatur aki­dah atau keyakinan warga tetapi menyelesaikan persoalan yang muncul sebagai akibat penodaan dan penistaan ajaran suatu agama.

Hal yang harus ditumbuhkan sebagai warga negara dan sebagai umat beragama di dalam wilayah NKRI ialah kedewasaan dan kema­tangan beragama, berbangsa, dan bernegara. Semua pihak harus menghindari cara-cara anar­kis di dalam menyelesaikan setiap persoalan, tetapi pada sisi lain semua pihak juga harus taat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak terkecuali Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan persepakatan founding fathers sebagaimana diabadikan di dalam UUD1945 ialah hukum positif, yaitu sistem hukum yang berlaku secara nasional dengan sejumlah pengecualian yang secara periodik yang harus melibatkan diri karena di sana ada aset besar.

Negara Pncasila sama sekali tidak mereduksi sistem ajaran agama-agama yang berlaku di Indonesia, terutama hukum Islam (Fikih Islam) bagi yang beraga Islam. Hukum-hukum positif se­cara umum sudah terimplementasikan di dalam sejumlah hukum dan perundang-undangan na­sional, seperti UUWakaf, UUZakat, UUSukuk, UUPerbankan Syari'ah, UUPengelolaan Dana Haji, UUPerkawinan, dan lain-lain. Kesemuanya itu merupakan manifestasi penjabaran hukum Islam ke dalam hukum nasional.

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
BPJS Berpotensi Defisit Rp 9 Triliun

BPJS Berpotensi Defisit Rp 9 Triliun

, 26 SEPTEMBER 2017 , 15:00:00

Gatot Dicopot, Ketegangan Politik Meningkat

Gatot Dicopot, Ketegangan Politik Meningkat

, 26 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

, 24 SEPTEMBER 2017 , 02:20:00

Kang Emil Di Gunung Padang

Kang Emil Di Gunung Padang

, 24 SEPTEMBER 2017 , 08:04:00

Kontes Domba Berhias

Kontes Domba Berhias

, 24 SEPTEMBER 2017 , 08:46:00