Rita Widyasari

Pancasila & Nasionalisme Indonesia (24)

Pancasila Dan "Negara Islam"

Tau-Litik  RABU, 23 AGUSTUS 2017 , 08:52:00 WIB | OLEH: NASARUDDIN UMAR

Pancasila Dan "Negara Islam"

Nasaruddin Umar/Net

NEGARA Islam adalah salah ­satu konsep yang sedemikian banyak dikaburkan pengerti­annya oleh para pihak. Selain definisi juga kriteria yang da­pat disepakati tentang sebuah negara Islam juga semakin su­lit dicapai. Apakah yang akan diukur populasi penduduknya, eksistensi pemimpinnya, atau kekuatan pengaruh muslim di negeri itu? Apakah yang secara tekstual dalam konstitusinya menyat­akan Islam sebagai Agama Negara, Negara Islam, atau hak-hak istimewa yang diberikan kepadanya? Lebih tidak jelas lagi jika populasi muslim di sebuah negara berimbang dengan kelompok agama lain. Apakah prioritas ukurannya simbol atau substansi? Banyak Negara secara simbolik sebagai Negara Islam (atau muslim) tetapi eksistensi syari'ahnya masih jauh dari maqashid al-syari'ah. Sebaliknya ada negara tidak mengeksplisitkan Islam sebagai agama negara atau hak-hak istimewa lainnya, tetapi substansi ajaran dan syari'ah dengan bebas dilaku­kan di sana.


Rahasia keberhasilan Ratu Balqis yang ditonjol­kan di dalam Al-Qur'an ialah kemampuannya di da­lam membangun etika politik di dalam memimpin masyarakat Saba'. Ia memeraktekkan prinsip-prin­sip demokrasi yang santun, transparansi yang be­radab, keadilan yang bertanggung jawab, kejujuran yang sejati, diplomasi yang agung, dan keteladan­an yang tinggi. Sikap ini tentu saja disambut den­gan sikap santun oleh para pembesar dan rasa cin­ta dari masyarakat. Bagi kelompok ini, lebih utama dipimpin oleh seorang non-muslim tetapi islami, ketimbang seorang muslim tetapi tidak islami. Kel­ompok moderat mengidealkan kiranya segenap warga NKRI tidak terjebak kepada simbol dan atribut agama secara formal, tetapi lebih mengacu kepada kenyataan bahwa sekiranya di dalam suatu kondisi ada seorang yang lebih memenuhi syarat jauh melebihi kriteria ideal yang dimiliki calon mus­lim, maka sebaiknya sang calon ideal secara sub­stansial itu lebih berhak. Namun kendalanya ialah di dalam Fikih Siyasah ada mazhab yang berpendapat bahwa Kepala negara itu representase dari Ulil Amr. Sedangkan fungsi Ulil Amr dalam Fikih Siyasah amat penting karena juga merangkap sebagai Wali Hakim, yang akan berfungsi sebagai wali perkaw­inan bagi seorang gadis muslimah yang akan kawin tetapi tidak memiliki wali nasab (genealogis). Se­mentara Fikih Islam mensyaratkan seorang yang akan berfungsi sebagai Wali Hakim harus muslim, sebagai persyaratan wali dalam Hukum Perkawinan Islam. Jika syarat ini dilanggar maka berakibat fa­sakh atau rusaknya perkawinan. Perkawinan yang fasakh akan berakibat perzinahan jika hubungan tetap dilanjutkan.

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
BPJS Berpotensi Defisit Rp 9 Triliun

BPJS Berpotensi Defisit Rp 9 Triliun

, 26 SEPTEMBER 2017 , 15:00:00

Gatot Dicopot, Ketegangan Politik Meningkat

Gatot Dicopot, Ketegangan Politik Meningkat

, 26 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

, 24 SEPTEMBER 2017 , 02:20:00

Kang Emil Di Gunung Padang

Kang Emil Di Gunung Padang

, 24 SEPTEMBER 2017 , 08:04:00

Kontes Domba Berhias

Kontes Domba Berhias

, 24 SEPTEMBER 2017 , 08:46:00