Rita Widyasari

Masalah Beras, Ada Apa Dengan Bustanul Arifin

Kementerian Pertanian  SELASA, 12 SEPTEMBER 2017 , 22:15:00 WIB | LAPORAN: ELITHA TARIGAN

Masalah Beras, Ada Apa Dengan Bustanul Arifin

Net

RMOL. Kementerian Pertanian menyebut anggaran subsidi pupuk relatif konstan dari tahun ke tahun dan hasilnya telah berkontribusi pada produksi.  

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Data Komoditas Kementan Dr. Anna Astrid terkait pernyataan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan ekonom senior INDEF Prof. Bustanul Arifin yang menyatakan anggaran subsidi pupuk tidak berkontribusi pada produksi.

"Justru hasil kajian Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyatakan bila subsidi pupuk dikurangi maka akan menaikkan harga pupuk dan menurunkan produktivitas padi," kata Anna di Jakarta, Selasa (12/9).

Menurutnya, jika dikatakan subsidi pupuk tidak efektif berdasarkan kajian Bustanul Arifin pada 2014 sangat tidak relevan lagi untuk kondisi saat ini. Sangat disayangkan sang profesor mengevaluasi kebijakan 2015-2017 tetapi menggunakan data 2014 yang sudah out of date.

"Karena sejak 2015 hingga sekarang sudah banyak pembenahan dan dibangun sistem online. Kementan sudah mengembangkan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)," beber Anna.

Selanjutnya, Kementan bersama Kementerian BUMN, pemda dan perbankan BUMN mengembangkan Kartu Tani. Saat ini sudah ada 3,5 juta penerima Kartu Tani. Tahun 2018 diterapkan penuh di Pulau Jawa dan tahun selanjutnya di seluruh Indonesia.

"Untuk diketahui, sejak 2016 relatif tidak ada keluhan petani mengenai pupuk. Pengendalian dilakukan ketat, termasuk pengawalan TNI dan Satgas Pangan sehingga lebih dari 40 kasus pengoplos pupuk sudah diproses hukum," ujar Anna.

Berbagai kebijakan dan program upaya khusus sejak 2015 hingga sekarang seperti membangun infrastruktur irigasi, mekanisasi, bantuan dan subsidi benih, pupuk, asuransi dan lainnya berhasil meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Buktinya produksi padi 2016 sebesar 79,2 juta ton atau naik 4,96 persen dibandingkan tahun 2015.  

"Produksi padi dua tahun terakhir naik 8,4 juta ton setara Rp 38,5 triliun.  Demikian juga produksi jagung meningkat," sebut Anna.

Juga terdapat peningkatan produksi pada 24 komoditas pertanian selama dua tahun terakhir yang memberi nilai tambah sebesar Rp 171 triliun. Kinerja produksi pangan inilah yang menjadi domain Kementan.  

"Ya silakan profesor meragukan angka produksi. Tetapi untuk diketahui PDB Pertanian tumbuh tiap tahun itu kan karena ada nilai tambah output dari produksi," beber Anna.

Oleh karena itu, dia menilai sang profesor kurang paham tentang data impor pangan, tanpa menganalisis lebih mendalam. Faktanya pada 2016 dan 2017, Indonesia tidak impor beras medium. Sejak tahun 2016 pemerintah tidak mengeluarkan izin impor beras medium.

"Bila tidak percaya silakan dicek sendiri ke Kementerian Perdagangan. Impor beras medium pada awal tahun 2016 itu merupakan luncuran dari kontrak impor beras Bulog tahun 2015," kata Anna.

Data Badan Pusat Statistik, impor beras Januari-Juli 2017 sebesar 188,6 ribu ton adalah bukan beras medium tetapi beras pecah 100 persen sebesar 185 ribu ton. Sisanya berupa benih dan beras khusus yang tidak diproduksi di dalam negeri.  

"Jadi sejak 2016 hingga sekarang Indonesia tidak impor beras. Ya profesor jangan kecewa bila faktanya sudah swasembada beras," ujar Anna.

Kemudian, sang profesor dalam artikel di sebuah koran nasional mengatakan bahwa masyarakat awam perlu mempersiapkan mental jika ternyata Indonesia masih akan impor beras lagi. Maka pernyataan itu bisa membuat resah publik.

"Saya yakinkan bahwa Indonesia tidak akan impor beras medium," ucap Anna.

Terkait kesejahteraan petani yang sebagian besar tinggal di pedesaan, dia menyarankan agar lebih relevan menggunakan data kemiskinan di pedesaan. Tidak benar bila petani dibilang semakin miskin.

"Buktinya data BPS menunjukkan angka kemiskinan di pedesaan turun 842 ribu  orang atau -4,7 persen yakni semula  penduduk miskin di pedesaan Maret 2015 sebanyak 17,94 juta jiwa turun Maret 2017 menjadi 17,10 juta jiwa," lanjut Anna.

Tentang kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET), Anna menilai terlihat tulisan sang profesor menggunakan tulisan satu sampai dua bulan yang lalu sehingga sudah ketinggalan. Pasalnya, saat ini sudah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan 57/2017 yang mengatur penetapan HET Beras serta Peraturan Menteri Pertanian 31/2017 yang mengatur kelas mutu beras.

Kebijakan itu merupakan langkah berani yang ditunggu-tunggu publik. Dampaknya konsumen tidak akan lagi membeli beras dengan harga mahal. Dapat dipastikan harga beras stabil dan tidak menekan harga petani karena petani sudah dilindungi dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

"Karena itu, nampaknya Profesor Bustanul sudah mulai pikun. Saran saya, sang profesor agar cermat dalam menganalisis data perberasan sehingga tidak berdampak meresahkan publik. Sebaiknya sang profesor memberikan saran konstruktif untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani," demikian Anna. [wah]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
100%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Kesehatan Setnov Belum Stabil

Kesehatan Setnov Belum Stabil

, 22 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

Rizieq Pulang, Polisi Tunggu Di Bandara

Rizieq Pulang, Polisi Tunggu Di Bandara

, 21 SEPTEMBER 2017 , 21:00:00

HUT TNI 72

HUT TNI 72

, 22 SEPTEMBER 2017 , 05:10:00

Dukung Kemajuan Ekonomi Digital

Dukung Kemajuan Ekonomi Digital

, 22 SEPTEMBER 2017 , 00:35:00

Kunjungi Booth BCA Di Banking Expo

Kunjungi Booth BCA Di Banking Expo

, 22 SEPTEMBER 2017 , 01:23:00