Rita Widyasari

Hakim Binsar Dituntut Minta Maaf

Wacanakan Tes Keperawanan

Bongkar  KAMIS, 14 SEPTEMBER 2017 , 11:42:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Hakim Binsar Dituntut Minta Maaf

Binsar M. Gultom/Net

RMOL. Wacana tes keperawanan kembali diangkat hakim Binsar M Gultom. Hakim yang mengadili kasus Jessica Kumala Wongso itu mengusulkan perlunya tes keperawanan terhadap mempelai wanita sebelum menikah. Usulan tersebut dikecam banyak kalangan.
 
Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Choky Ramadhan mengatakan, Hakim Binsar harus meminta maaf secara terbuka yang dimuat di media cetak dan elektronik atas pernyataannya yang telah mendiskreditkan perempuan.

"Hakim Binsar harus menarik dan merevisi seluruh bukunya yang telah dicetak dari pasaran sesuai prinsip penulisan ilmiah yang berperspektif Hak Asasi Manusia," katanya.

Pihaknya juga meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) berperan aktif memer­iksa Hakim Binsar atas dugaan pelanggaran kode etik hakim. Apalagi, MA belum lama ini telah menerbitkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman dalam Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

"Dalam Perma tersebut, Hakim wajib mengidentifikasi dan tidak membenarkan adanya stereotip gender, diskriminasi, kebudayaan dan adat, tafsiran ahli yang diskriminatif terhadap perempuan," terangnya.

Menurut Choky, pandangan Hakim Binsar tentu bertentangan dengan Perma tersebut. Sejak diterbitkannya Perma itu, setiap hakim harusnya sudah mulai mengubah perspektifnya dan bisa menjadi penggerak dalam kes­etaraan gender agar perempuan dan laki-laki dapat memperoleh kesempatan dan hak-haknya se­bagai manusia secara setara dan mampu berperan serta berpartisi­pasi dalam pembangunan.

Meski pandangan Hakim Binsar berangkat dari kepriha­tinan terhadap tingginya angka perceraian yang merupakan bentuk pelanggaran hukum neg­ara dan hukum Tuhan. Tetapi, MaPPI menilai masalah ini bisa menimbulkan diskriminasi ter­hadap martabat perempuan dan laki-laki.

MaPPI, lanjut Choky, men­ganggap tes keperawanan ini bentuk intervensi negara yang terlalu jauh terhadap ranah privat seseorang tanpa ada dasar pem­benaran. Dalam riset yang di­lakukan MaPPI, memang masih ditemukan Hakim yang cend­erung melihat riwayat seksual perempuan korban yang menjadi dasar pertimbangan dalam me­mutus perkara.

"Jadi, jika korban perkosaan sudah tidak perawan atau memi­liki riwayat seksual maka huku­man bagi pelaku lebih rendah yakni 3,6 tahun penjara diband­ingkan korban yang masih per­awan yakni rata-rata 6 tahun penjara," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam buku­nya yang berjudul Pandangan Kritis Seorang Hakim (dalam Penegakkan Hukum di Indonesia), Hakim Binsar M. Gultom mengusulkan perlunya tes kep­erawanan terhadap mempelai wanita sebelum menikah.

Sebab, persoalan ini menjadi salah satu faktor tingginya angka perceraian di Indonesia. Bila perlu syarat kondisi suci, kudus, artinya masih perawan atau tidak menjadi persyaratan tegas.

Binsar menjelaskan jika ternyata sudah tidak perawan lagi atau sedang hamil, maka perlu tindakan preventif dan represif dari pemerintah. Seperti pe­nundaan pernikahan bila salah satu mempelai sudah tidak per­awan. Hal ini bisa menimbulkan perpecahan rumah tangga karena perkawinan dilakukan dalam keadaan terpaksa. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
BPJS Berpotensi Defisit Rp 9 Triliun

BPJS Berpotensi Defisit Rp 9 Triliun

, 26 SEPTEMBER 2017 , 15:00:00

Gatot Dicopot, Ketegangan Politik Meningkat

Gatot Dicopot, Ketegangan Politik Meningkat

, 26 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

, 24 SEPTEMBER 2017 , 02:20:00

Kang Emil Di Gunung Padang

Kang Emil Di Gunung Padang

, 24 SEPTEMBER 2017 , 08:04:00

Kontes Domba Berhias

Kontes Domba Berhias

, 24 SEPTEMBER 2017 , 08:46:00