Verified

Jaksa Agung Diminta Berkaca Pada Kasus Humprey Jefferson

Berupaya Muluskan Eksekusi Mati

Bongkar  KAMIS, 05 OKTOBER 2017 , 08:00:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jaksa Agung Diminta Berkaca Pada Kasus Humprey Jefferson

Jaksa Agung HM Prasetyo/Net

RMOL. Strategi Jaksa Agung HM Prasetyo yang meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut batas waktu pengajuan grasi menuai kritikan. Langkah tersebut dinilai untuk memuluskan pelaksanaan eksekusi terpidana mati yang sudah masuk list.

Peneliti ICJR, Erasmus Napitupulu menyebutkan, upaya Jaksa Agung untuk meminta fatwa ke MA terkait putusan MK adalah suatu tindakan yang kurang tepat. Selain karena bukan saja domain MA, Jaksa Agung sebaiknya berfokus mem­baca putusan MK tersebut.

Pihaknya mengingatkan pada Juni 2016, MK mengelurkan keputusan terkait permohonan pengujian Pasal 7 ayat 2 UU No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No 22 Tahun 2002 ten­tang Grasi (UU Grasi). Pasal itu mengatur grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memper­oleh kekuatan hukum tetap. Jika lebih dari satu tahun dianggap kedaluwarsa.

Dalam putusan No 107/PUU-XII/2015, MK memutuskan, permohonan grasi merupakan hak prerogatif presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuan­nya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana.

"ICJR merasa tidak perlu lagi ada perdebatan soal laran­gan eksekusi mati dalam hal terpidana mengajukan grasi se­bagaimana tertulis dalam Pasal 3 UU Grasi, ketentuan yang diperkuat melalui putusan MK ini. Kenyataannya, Jaksa Agung justru terlihat mencari peluang dalam menyiasati putusan MK tersebut," katanya, kemarin.

Erasmus menerangkan, pe­langgaran atas putusan MK akan berdampak pada malad­mistrasi seperti dalam eksekusi mati Humprey Ejike Jefferson pada Juli 2016. Ombudsman memutuskan Kejaksaan Agung melakukan maladministrasi saat eksekusi mati Juli 2016.

"Hasil akhir Pemeriksaan Ombudsman RI ini sesungguh­nya sejelas putusan MK terkait UU Grasi, yang intinya, Jaksa Agung dilarang melakukan ek­sekusi ketika terpidana sedang dalam proses pengajuan grasi," sebutnya.

ICJR, lanjut Erasmus, juga mengritik statemen berbagai pihak yang menyatakan bahwa grasi dimainkan para terpidananya untuk mengulur-ulur waktu eksekusi mati. Kata dia, grasi merupakan salah satu upaya yang dapat diajukan terpidana mati untuk meminta pengampu­nan atau pengurangan hukuman kepada presiden agar terhindar dari eksekusi mati.

"ICJR merekomendasikan agar ada moratorium eksekusi mati, sehingga eksekusi yang bers. Atau setidaknya menung­gu sampai dengan rancangan KUHP disahkan di DPR, sehing­ga terdapat lebih banyak solusi dari persoalan eksekusi mati saat ini," tandas Erasmus.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo masih menunggu fatwa Mahkamah Agung soal pembatasan waktu pengajuan grasi terpidana mati. Kejaksaan Agung sejak Agustus 2017 te­lah meminta fatwa ke MA dan hingga kini belum membuahkan hasil.

"Kita masih menunggu (fatwa MA). Kita harus berhati-hati kan soal keputusan mati jangan sampai ada kekeliruan. Setelah orangnya sudah ditembak mati, ternyata putusannya berbeda. Ini eksekusi mati menyang­kut nyawa seseorang," tandas Prasetyo. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Sigit Diperiksa KPK

Sigit Diperiksa KPK

, 20 OKTOBER 2017 , 03:50:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Kritisi Jokowi-JK

Kritisi Jokowi-JK

, 21 OKTOBER 2017 , 05:01:00