Verified

6 Tahun Terakhir, Banyak Buruh Tak Dibayar Dan TKI Minta Dipulangkan

RUU PPMI Mesti Lindungi Buruh

Bongkar  SELASA, 10 OKTOBER 2017 , 10:17:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

6 Tahun Terakhir, Banyak Buruh Tak Dibayar Dan TKI Minta Dipulangkan

Foto/Net

RMOL. Jaringan Buruh Migran (JBM) mencatat, setiap tahunnya ratusan ribu warga negara Indonesia bermigrasi keluar negeri menjadi buruh migran.
 
Mayoritas dari mereka ada­lah perempuan yang bekerja di sektor domestik menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Data BNP2TKI menunjukkan, dalam enam tahun terakhir jumlah bu­ruh migran Indonesia sebanyak 2,5 juta orang dan sebanyak 58 persen adalah perempuan. Namun diperkirakan jumlah bu­ruh migran Indonesia jauh me­lebihi angka resmi yang dirilis pemerintah yakni bisa mencapai hingga 7 juta orang.

Koordinator JBM, Savitri Wisnuwardani menuturkan, kasus terbanyak yang dialami buruh migran menurut data BNP2TKI selama 6 tahun (2011-2016) adalah gaji tidak dibayar, TKIingin dipulangkan, putus komunikasi/hilang kontak, dan pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja.

"Masih tingginya kasus yang dialami buruh migran, disebab­kan karena payung hukum yakni UU 39/2004 memberikan celah meningkatnya kasus bagi buruh migran," katanya, kemarin.

Dari 2010 hingga sekarang, sudah hampir 7 tahun revisi UU 39/2004 belum disahkan.

Dari hasil pantauan terakhir tim kerja JBM, pada 3 Oktober 2017, tim sinkronisasi dan tim perumus telah menyelesaikan sinkronisasi pasal-pasal RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Meski telah mensinkronisasi seluruh pasal-pasal, masih ada pasal yang dibahas di tingkat Panja RUU PPMI di DPR.

"RUU PPMI masih memiliki celah kelemahan yang berpotensi tidak memberikan perlindungan seutuhnya bagi buruh migran," ujar Savitri.

Dilihat dari pasal-pasal RUU yang terdiri dari 87 pasal masih terdapat pasal-pasal yang perlu dikaji ulang, terutama dalam hal perlindungan bagi pekerja mandiri dan perspektif gender, Jaminan Sosial melalui BPJS, pengawasan dan sanksi, kon­trak, mekanisme penempatan dan kewajiban PPTKIS, serta kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan di luar negeri.

Aktivis Serikat Buruh Migran Indonesia, Boby Alwy, SBMI menyoroti bagian kontraktual. Kata dia, dari hasil analisis pen­anganan kasus di SBMI, buruh migran sulit mendapat hak atas keadilan karena buruh migran menandatangani dua perjanjian kerja.

"Meski Kemnaker telah mem­buat Permen mengenai stan­darisasi perjanjian kerja dan penempatan, pada prakteknya tidak berlaku karena yang di­pakai adalah perjanjian yang di tandatangani di luar negeri," ungkapnya.

Bahkan perjanjian kerja terse­but menguntungkan pelaku ke­jahatan karena klausulnya lebih rendah dalam memberikan hak-hak bagi buruh migran. Boby merekomendasikan agar dalam RUU, perlu ada klausul dalam kontraktual memuat mekanisme penyelesaian baik di negara tujuan maupun di negara asal buruh migran.

"Selain itu isi kontratual, harus dipastikan dimengerti dan dipahami buruh migran sebelum buruh migran menandatanganinya," katanya.

Pihaknya juga menuntut me­kanisme penempatan baik itu G to G, swasta, perusahaan dan mandiri harus dilindungi dan disiapkan layanannya dengan prinsip-prinsip keterbukaan, kesederhanaan, kejelasan, dapat diakses, keamanan dan bebas pungli.

Pengacara publik LBH Jakarta, Eny Rofiatul mengatakan, pengawasan ketenagakerjaan jangan hanya dilakukan di ting­kat provinsi tetapi juga di tingkat daerah. "Meskipun telah ada kebijakan yang memandatkan tugas pengawasan adalah tu­gas provinsi namun jangkauan provinsi untuk mengawasi ka­bupaten yang sangat luas secara geografis tidak dapat dilakukan secara maksimal," sebutnya.

Untuk pasal sanksi, Eny mengusulkan perlu ada skala batasan dalam pemberian sanksi dan kepada siapa sanksi diberi­kan seperti misalnya bila me­lihat UU No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

"Selain itu perlu dipertim­bangkan adanya Quasi Peradilan untuk penanganan kasus buruh migran agar kasus-kasus buruh migran dapat diselesaikan secara cepat dan sederhana," tandas­nya. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Sigit Diperiksa KPK

Sigit Diperiksa KPK

, 20 OKTOBER 2017 , 03:50:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Kritisi Jokowi-JK

Kritisi Jokowi-JK

, 21 OKTOBER 2017 , 05:01:00