Membeli Undang Undang

Menuju Peradaban  RABU, 11 OKTOBER 2017 , 07:51:00 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

<i>Membeli Undang Undang</i>

Gatot Nurmantyo/Net

DEMI mencegah keliru kutip maka lebih aman saya melakukan copy-paste sebuah berita Kompas.com pada 7 Oktober 2017 sebagai berikut:

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo saat ini sedang bingung. Sebab, banyak aturan yang tak bisa dipangkas karena kewenangannya dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

"Sekarang Presidennya bingung. Banyak sekali peraturan. Begitu Mendagri (Tjahjo Kumolo) memapras 3000 aturan, MK bilang enggak boleh. Bingung," kata Gatot di Gedung Pusat Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat malam (6/10/2017).

Alhasil, kata Gatot Presiden Jokowi pun mengeluh. Alasannya, tak lain karena kewenangan Mendagri untuk memangkas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tersebut dibatalkan MK.

"Akhirnya bingung sekarang. Pak Jokowi ngomong sama saya, dikurangi sama MK enggak boleh (membatalkan Perda)," ujar Gatot. 

Meski mengatakan pemerintah sedang kesusahan untuk memangkas sejumlah aturan yang ada namun di lain sisi Gatot justru menyindir aturan di Tanah Air yang bisa dibeli.

"Saya ceramah di kampus. Saya tanya, kalau suatu saat kamu punya negara, negaranya ekuator, kemudian dalam kondisi krisis, penduduknya bakal kelaparan, melihat Indonesia apa yang akan dilakukan?" tanya Gatot yang dijawabnya sendiri.

"Mahasiswanya cerdik, menjawab saya beli UU pak!"


Humor Kelas Langitan

Setelah membaca berita tersebut, sebagai penggagas humorologi serta pembelajar humor, saya pribadi kagum atas selera humor Panglima TNI yang terbukti mampu menangkap makna kejenakaan sekaligus kearifan humor kelas langitan yang terkandung pada jawaban sang mahasiswa cerdik atas pertanyaan apa yang akan dilakukan apabila suatu saat negara dalam kondisi krisis sehingga penduduknya bakal kelaparan.

Jawaban sang mahasiswa akan membeli UU memang sekilas terkesan jenaka namun sebenarnya memang merupakan kenyataan di Indonesia masa kini.

Berdasar pengamatan dan pengalaman saya pribadi memang apabolehbuat kenyataan Indonesia masa kini sudah mulai bergeser dari negara hukum menjadi negara industri hukum.

Wani Piro


Tidak kurang dari seorang Gus Dur sampai tega hati memodifikasi teks lagu "Maju Tak Gentar Membela Yang Benar" menjadi "Maju Tak Gentar Membela Yang Bayar" sebab hukum memang sudah menjadi sejenis komoditas industri yang bisa dibeli oleh siapa saja yang mau dan mampu membayar harganya. 

Pameo tajam ke bawah, tumpul ke atas juga berganti menjadi tajam ke yang tidak mampu bayar, tumpul ke yang mampu bayar. Tradisi “wani piro” yang terkandung pada budaya amplop juga menjadi sejenis kewajaran pada lembaga legislatif Nusantara masa pancaroba akil baligh transisi demokrasi.

Jawaban cerdik sang mahasiswa tentang membeli UU memang spontan memicu kesan jenaka namun lambat laun menyelinapkan suasana memprihatinkan bahkan disusul kemudian menyakitkan ke lubuk sanubari serta nurani mereka yang masih meyakini makna luhur yang terkandung pada sila-sila kemanusiaan adil dan berada serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [***]

Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan


Komentar Pembaca
Adiguna Adigang Adigung

Adiguna Adigang Adigung

RABU, 13 DESEMBER 2017

Terima Kasih, Gubernur Jawa Tengah<i>!</i>

Terima Kasih, Gubernur Jawa Tengah!

SELASA, 12 DESEMBER 2017

Terima Kasih Jenderal Gatot, Selamat Bertugas Marsekal Hadi
Tribalisme Israel

Tribalisme Israel

SENIN, 11 DESEMBER 2017

Pak Amien Dan Kecebong

Pak Amien Dan Kecebong

MINGGU, 10 DESEMBER 2017

Membangun Tanpa Menggusur

Membangun Tanpa Menggusur

MINGGU, 10 DESEMBER 2017

Darmin Nasution Ngeles Terus!

Darmin Nasution Ngeles Terus!

, 12 DESEMBER 2017 , 19:00:00

Istri Panglima Hadi Bukan Tionghoa

Istri Panglima Hadi Bukan Tionghoa

, 12 DESEMBER 2017 , 15:00:00

Nekat Terobos Busway

Nekat Terobos Busway

, 10 DESEMBER 2017 , 00:42:00

Membaca <i>Moeslim Choice</i>

Membaca Moeslim Choice

, 10 DESEMBER 2017 , 11:37:00

Aktivis Komtak Dukung Palestina

Aktivis Komtak Dukung Palestina

, 10 DESEMBER 2017 , 11:15:00