Verified

Hukuman Mati Diminta Di-moratorium Dulu Deh...

Terus Meningkat Di Era Jokowi-JK

Bongkar  RABU, 11 OKTOBER 2017 , 08:19:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Hukuman Mati Diminta Di-moratorium Dulu Deh...

Foto/Net

RMOL. Dalam peringatan Hari Anti Hukuman Mati se-Dunia kemarin, Indonesia tercatat sebagai satu dari sedikit negara di dunia yang masih mempraktikkan hukuman mati.

 Dari 198 negara di dunia, 141 negara di antaranya telah meng­hapuskan pemidanaan hukuman mati, baik dalam praktik maupun sistem hukum mereka. Hanya 57 negara yang masih mempraktik­kan hukuman mati, termasuk Indonesia.

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menuturkan, masih dipertahankannya huku­man mati dalam sistem hukum Indonesia serta eksekusi mati yang terus dijalankan oleh pe­merintah menunjukkan hak untuk hidup sebagai suatu hak asasi yang bersifat fundamental (non-derogable right) belum mendapat jaminan dan per­lindungan yang memadai di Indonesia.

"Padahal, praktik jenis pemi­danaan ini dalam realitasnya banyak dikritik karena memiliki sejumlah permasalahan serius," ujarnya, kemarin.

Imparsial mencatat, secara keseluruhan Indonesia telah melakukan total 84 eksekusi mati sejak awal tahun 1960an. Ternyata lebih dari separuh­nya justru dilakukan pada era reformasi, yakni sebanyak 45 eksekusi. Selain itu, penjatuhan vonis mati pada era reformasi juga tercatat cukup tinggi, yakni mencapai 350 vonis mati pada semua tingkat peradilan.

Di era Jokowi-JK, pemerintah telah mengeksekusi mati 10 terpidana. Sementara dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, penjatuhan vonis mati kepada terpi­dana pun meningkat, yaitu menca­pai total 136 vonis mati baru.

Peningkatan jumlah eksekusi maupun penjatuhan vonis mati pada era Jokowi-JK didasarkan kepada alasan 'darurat narkoba'. Padahal, tidak terdapat bukti yang kuat dan objektif bahwa eksekusi mati yang dilakukan selama ini berkorelasi dengan naik turunnya angka kejahatan narkoba di Indonesia.

"Efek jera sejatinya tidak tim­bul dari berat-ringannya sebuah hukuman, melainkan dari pen­egakan hukum yang adil yang dapat menjangkau semua pelaku kejahatan," kata Gufron.

Pemerintah tidak boleh mengorbankan nyawa orang lain untuk mengharapkan efek jera yang belum tentu timbul atau dapat mencegah orang lain dari perbuatan jahat, terlebih nyawa yang menjadi korban tersebut belum tentu bersalah atau di­hasilkan dari proses hukum yang tidak adil.

Imparsial menilai, bukan hanya melanggar hak hidup yang telah dijamin di dalam kon­stitusi Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945, praktik hukuman mati juga berpotensi terjadinya salah penghukuman mengingat proses penegakan hukum yang berjalan selama ini memiliki banyak persoalan.

"Praktik mafia peradilan, kriminalisasi, korupsi, dan rekaya­sa kasus masih mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam kondisi penegakan hu­kum yang demikian, penerapan hukuman mati sangat berbahaya dan rentan terhadap kekeliruan dan kesalahan dalam penghu­kuman bagi pelaku kejahatan," terangnya.

Imparsial, lanjut Gufron, mengusulkan agar pemerintah Indonesia membatalkan semua rencana eksekusi mati pada masa yang akan datang dan secepat­nya memberlakukan moratorium hukuman mati serta menghapus pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia sebagai tujuan akhir.

"Pemerintah perlu memben­tuk tim independen untuk me­nelaah kasus-kasus terpidana mati yang terindikasi adanya praktik peradilan yang tidak adil (unfair trial), serta hapuskan pidana mati dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," tandasnya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono, meminta moratorium hukuman mati segera diberlakukan. "Dalam kondisi ketidakpastian dan kera­guan terkait eksekusi mati, pemerintah segera melakukan moratorium eksekusi mati untuk menghindari semakin besarnya potensi pelanggaran hak asasi manusia," ujarnya.

Menurutnya, penerapan hu­kuman mati di Indonesia diang­gap ironis. Sebab, pemerintah Indonesia tengah menyelamat­kan 71 WNI yang terancam hukuman mati di negara lain. "Tapi di sisi lain menerapkan hukuman mati di negeri sendiri," imbuhnya.

Karena banyaknya dugaan pelanggaran HAM dan malad­ministrasi dalam eksekusi mati, pemerintah didesak membentuk tim independen yang melakukan eksaminasi dan review terhadap putusan-putusan terpidana mati. Hal ini untuk melihat adanya potensi unfair trial dan kesalahan dalam menjatuhkan pidana mati.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi diminta mengevaluasi kin­erja Jaksa Agung HM Prasetyo terkait rekomendasi Ombudsman itu. "Selain itu pemerintah perlu segera mengevaluasi dua ek­sekusi untuk melihat adanya potensi pelanggaran lain. Kami harap presiden tidak menutup mata untuk melihat, orang dalam daftar terpidana mati itu punya hak untuk memperjuangkan hidupnya atas hukuman mati," kata Supriyadi. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Sigit Diperiksa KPK

Sigit Diperiksa KPK

, 20 OKTOBER 2017 , 03:50:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Kritisi Jokowi-JK

Kritisi Jokowi-JK

, 21 OKTOBER 2017 , 05:01:00