Hanura

Jenderal Tito dan Perintah Menjaga Netralitas Polisi

Suara Publik  JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 05:21:00 WIB

Jenderal Tito dan Perintah Menjaga Netralitas Polisi

Tito Karnavian/Net

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian patut diapresiasi dalam hal menjaga netralitas Polri dari godaan politik praktis. Hal itu terlihat jelas dari perintah Kapolri kepada seluruh anggotanya agar mengundurkan diri terlebih dahulu apabila memang serius akan mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2018 nanti.

Tito rupanya ingin menjaga netralitas anggotanya yang ingin mencoba peruntungan politik dengan mendaftarkan diri ke partai politik sebagai bakal calon kepala daerah.

Tito kemudian memberikan contoh rencana majunya Komandan Korps Brimob, Irjen Murad Ismail dalam Pilgub Maluku. Dalam perintah lisannya, Tito dengan tegas meminta Irjen Murad segera mengundurkan diri meskipun belum secara resmi diusung partai sebagai bakal calon gubernur.

Sejauh ini, Jenderal Tito mungkin hanya mengetahui anggotanya di level perwira tinggi. Selain Irjen Murad, Irjen Paulus Waterpauw yang menjabat Kapolda Sumut, sebelumnya juga diisukan akan bertarung di Pilgub Papua. Namun, oleh Kapolri, Irjen Paulus dipastikan mengurungkan niatnya untuk terjun ke dunia politik.

Namun, Kapolri barangkali belum mendapat informasi tentang dua anak buahnya yang juga telah mendaftarkan diri sebagai calon bupati.

Pertama, Kapolres Tapanuli Utara (Taput) AKBP Jonius Taripar Hutabarat yang telah mendaftarkan diri ke partai politik sebagai kandidat Bupati Taput, Provinsi Sumut. Kedua, Kapolres Manggarai, AKBP Marselis Sarimin Karrong yang mendaftar menjadi calon bupati Manggarai Timur, Provinsi NTT.

Bila merujuk UU 2/2002 tentang Kepolisian RI, setiap anggota kepolisian secara tegas dinyatakan wajib menghindari adanya kegiatan politik praktis. Dengan mendaftarkan diri sebagai calon bupati, seorang Kapolres memang telah terjebak dalam kubangan politik praktis. Tito rupanya khawatir, pengaruh dan kegiatan anggotanya sebagai Kapolres, juga bisa ditafsirkan sebagai aktivitas politik terselubung.

Akan adanya potensi masuknya anggota Polri aktif dalam pusaran politik tersebut, menjadi pertimbangan Jenderal Tito untuk memerintahkan jajarannya untuk segera menanggalkan seragam kepolisian. Tito menghendaki anggotanya betul-betul menjaga netralitas Polri.

Dan, yang namanya perintah, sudah selayaknya perintah Kapolri segera dijalankan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jika tidak, hadirnya konflik kepentingan sebagaimana dikhawatirkan Kapolri berpotensi besar akan terjadi. Ujung-ujungnya, netralitas Polri dalam alam demokrasi akan dipertaruhkan. [***]

Ishak Pardosi
(Pengamat Sosial dan Politik)

Komentar Pembaca
Menegakkan Hukum

Menegakkan Hukum

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

Revolusi Sepak Bola Indonesia

Revolusi Sepak Bola Indonesia

MINGGU, 25 FEBRUARI 2018

Relasi Pemilu Dan Demokrasi Berdimensi Transedental
Kepanikan Lawan-Lawan Politik Jokowi

Kepanikan Lawan-Lawan Politik Jokowi

MINGGU, 25 FEBRUARI 2018

Buntut Piala Presiden 2018 Pintu Masuk Bongkar Dugaan Korupsi
Memperbaiki Utang Negara

Memperbaiki Utang Negara

RABU, 21 FEBRUARI 2018

Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

, 23 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

KPK Berani Periksa Puan?

KPK Berani Periksa Puan?

, 23 FEBRUARI 2018 , 09:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00

Jokowi Ke Mana?

Jokowi Ke Mana?

, 22 FEBRUARI 2018 , 13:11:00