Karding: Kewenangan MPR Patut Dikaji Kembali

MPR RI  JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 15:54:00 WIB

Karding: Kewenangan MPR Patut Dikaji Kembali
RMOL. Setelah era Reformasi berjalan 19 tahun mulai terasa perlunya penambahan wewenang kepada MPR RI. Syaratnya adalah penambahan wewenang yang diberikan kepada MPR bersifat terbatas, tidak serta merta mengembalikan seluruh wewenang MPR, seperti saat Orde Baru.

Beberapa kewenangan yang pantas diberikan kepada MPR adalah kewenangan membuat ketetapan MPR, membuat haluan negara model GBHN, melanjutkan sosialisasi, mengkritisi kinerja eksekutif dan menafsir UUD NRI 1945. Sementara kewenangan meminta pertanggungan jawab MPR, tak perlu diberikan karena kewenangan tersebut terlalu politis dan bisa memantik timbulnya pergulatan pendapat yang tidak sehat.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKB MPR Abdul Kadir Karding dalam dialog MPR Rumah Kebangsaan dengan tema 'Menata Kewenangan MPR RI' di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (13/10).

Menurut Karding, tidak semua peninggalan Orde Baru itu semuanya jelek tetapi ada juga sebagian yang patut diteruskan, meskipun di awal Reformasi kewenangan itu sudah dihilangkan.

"Kehilangan sebagian besar kewenangannya membuat MPR seolah menganggur saja. Praktis hanya kegiatan sosialisasi saja yang terus dilaksanakan MPR selama ini," jelasnya.  

Karding menambahkan, untuk menata kewenangan MPR, sesuai kajian yang sudah dilakukan selama ini tidaklah gampang. Dibutuhkan dukungan politik dari partai untuk merealisasikan rencana perubahan tahap ke lima UUD NRI 1945 menjadi nyata. [wah/***]


Komentar Pembaca
Menkominfo Ajak Aktivis 98 Kelola Media Sosial
Buni Yani & Lieus Sungkharisma - Menerima Vonis (Part III)
AHY Jadi Saksi Pernikahan Putra Bendahara SMSI
Titiek Bersama Sesepuh Golkar

Titiek Bersama Sesepuh Golkar

, 09 DESEMBER 2017 , 19:33:00

Jabat Tangan Panglima

Jabat Tangan Panglima

, 08 DESEMBER 2017 , 21:12:00