Hanura

Perundingan Dagang Bebas Tak Berikan Manfaat Besar

Pandangan Koalisi Sipil

Bongkar  SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 09:40:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Perundingan Dagang Bebas Tak Berikan Manfaat Besar

Foto/Net

RMOL. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mend­esak pemerintah Indonesia tidak melanjutkan perund­ingan perdagangan bebas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Koalisi beralasan, perundin­gan perdagangan bebas tersebut hanya akan merugikan Indonesia di tengah berbagai negara mi­tra ekonomi ASEAN masih menerapkan tindakan proteksi terhadap pasarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti menuturkan, perundin­gan putaran ke-20 RCEP telah ber­langsung di Incheon, Korea Selatan pada 17-28 Oktober lalu. Namun dikabarkan perundingan itu gagal mencapai beberapa target.

"Tingginya komitmen yang ingin disepakati untuk membuka market akses perdagangan barang dan jasa hingga mencapai 90 pers­en sangat sulit untuk disepakati. Masing-masing negara memi­liki kepentingan untuk menjaga pasarnya agar tidak dibanjiri oleh produk import," katanya.

Diterangkan Rachmi, pe­rundingan RCEP yang dimulai sejak 2012 dan hingga putaran ke 20, baru ada dua bab yang benar-benar terselesaikan yaitu bab tentang kerjasama ekonomi yang berhasil dirampungkan pada putaran ke 15 di China dan bab tentang Small Medium Enterproce (SMEs) yang selesai dirampungkan pada putaran ke 16 di Indonesia.

Sementara itu masih banyak lagi chapter yang sedang dirundingkan seperti Trade in goods, Trade in Service, Investment, Dispute Settlement, E-Commerce, dan lain-lain yang masih mengalami kemandekan dalam pencapaian kesepakatan.

IGJ menilai kerjasama per­dagangan bebas RCEP ini pada dasarnya hanya akan mengun­tungkan negara mitra ekonomi ASEAN ketimbang masing-masing negara anggota ASEAN itu sendiri.

"Kerjasama perdagangan RCEP ini tidak akan signifikan dampaknya terhadap negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Sehingga ASEAN se­harusnya tidak terlalu ambisius untuk mendorong RCEP yang pada akhirnya hanya dimanfaat­kan oleh negara-negara mitra ekonominya," katanya.

Selain itu, koalisi sipil me­naruh perhatian soal gugatan ko­rporasi terhadap negara. Koalisi menganggap bahwa bab investasi yang mengatur tentang sengketa investasi harus dihil­angkan dari meja perundingan karena akan memberikan karpet merah bagi investor untuk meng­gugat negara dan tidak berlaku sebaliknya.

Indonesia sudah mengalami 7 kali tuntutan dengan nilai guga­tan hampir mencapai 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Hampir keseluruhan gugatan terkait dengan tambang dan penggalian, manufaktur dan kegiatan finan­cial dan asuransi.

"Seharusnya pemerintah berkaca pada pengalaman kasus gugatan yang dialami Indonesia dengan menolak memasuk­kan mekanisme Investor-State Dispute settlement dalam pe­rundingan RCEP, disamping berupaya memperkuat pen­gadilan ditingkat nasional," ujar Rachmi. ***

Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

, 21 JUNI 2018 , 14:53:00

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

, 20 JUNI 2018 , 18:51:00

Antre Di Tol Fungsional

Antre Di Tol Fungsional

, 19 JUNI 2018 , 06:58:00