Hanura

Duh, Pemprov DKI Masih Main Gusur, Miskin Solusi

Kerahkan Polisi, TNI Dan Satpol PP

Bongkar  JUM'AT, 17 NOVEMBER 2017 , 08:31:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Duh, Pemprov DKI Masih Main Gusur, Miskin Solusi

Foto/Net

RMOL. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pem­prov) DKI Jakarta di Kanal Banjir Barat, tanpa mem­berikan solusi alternatif bagi warga terdampak pasca penggusuran.

Hal ini diperparah dengan peli­batan aparat tidak berwenang, yaitu TNI dan Polri pada saat penggusuran. Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Meidino Albajili menuturkan, pada Senin (13/11) lalu, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penggusuran terhadap 101 bangunan di Jalan Tenaga Listrik dan 50 bangunan di daerah Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sekitar 400 personel gabungan dari Kepolisian RI, Satuan Polisi Pamong Praja, juga aparat TNI diterjunkan untuk melakukan eksekusi tersebut.

"Pihak Pemprov pun telah menyatakan, tidak memikirkan solusi bagi warga pasca penggu­suran, karena warga menghuni bangunan liar dan 'dicap' seba­gai tempat prostitusi," katanya.

Sementara itu warga yang tergusur mengaku tidak mampu mengakses rumah yang layak dengan pekerjaan rata-rata se­bagai pemulung.

Tidak ada pilihan lain bagi mereka pasca penggusuran, se­lain kembali mendirikan tenda darurat. Terlantarnya warga terdampak tersebut tentu tetap menjadi persoalan Pemprov DKI Jakarta sepanjang mereka masih tidak sanggup mengakses rumah yang layak.

"Sikap Pemprov DKI Jakarta yang tidak peduli nasib warga pasca penggusuran merupa­kan bentuk pengabaian terhadap kewajibannya menjamin kesejahteraan warganya," ujar Charlie.

Dia menekankan, sebagai negara yang sudah meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya melalui UU No 11 ta­hun 2005, pemerintah memilki tanggung jawab untuk menjamin warga negaranya tidak kehil­angan tempat tinggal dan tidak berkurang kualitas hidupnya dan keluarganya.

Komentar Umum Kovenan Ekosob Nomor 7 tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan Tempat Tinggal yang Layak, juga telah menjelaskan bahwa penggusuran tidak boleh me­nyebabkan warga terdampak menjadi tidak memiliki tempat tinggal.

Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Simamora menambah­kan, sepanjang tahun 2015 dan 2016, pihaknya mencatat Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penggusuran terhadap 13.871 keluarga dan 11.662 unit usaha kecil menengah.

"Tentu sangat disayangkan kasus ini justru mengulang pola-pola penggusuran yang masif 2 tahun ke belakang, apalagi mengingat janji politik pasangan Anies-Sandi yang mengusung jargon anti penggusuran," ka­tanya.

Pemprov DKI Jakarta sehar­usnya tidak mengesampingkan pemenuhan hak-hak dasar warg­anya dalam melakukan penataan kota dengan cara membuka ruang partisipasi warga, teru­tama dalam penyediaan solusi alternatif.

Standar-standar yang diatur dalam Komentar Umum PBB No. 7 tahun 1997 seharusnya dijadikan rujukan pemerintah dalam melakukan penataan. "Beberapa hal penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan solusi alternatif dan kewajiban menyampaikan infor­masi secara jelas kepada warga terdampak, pengerahan aparat secara proporsional, dan tidak ada tindakan kekerasan," imbuh Nelson.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno men­gatakan penertiban bangunan liar di sepanjang jalan Inspeksi Kanal Banjir Barat (KBB) Tanah Abang, Jakarta Pusat berjalan lancar tanpa ada perlawanan dari warga. Setelah pembersihan, pengerukan dengan alat berat bisa segera dilakukan.

Sandi menyebutkan, dari ha­sil pemantauan menggunakan drone, kawasan tersebut sudah terbebas dari bangunan-bangu­nan liar. Sehingga Kanal Banjir Barat bisa difungsikan sebagai tempat menampung air hujan dan mengantisipasi banjir.

"Sekarang sudah bersih dari gubuk liar dan sekarang sudah bisa masuk alat berat dan aparat untuk memastikan pengerukan Kanal Banjir Barat tanpa ada gangguan dari penghuni liar di kawasan Tanah Abang," ka­tanya. ***

Komentar Pembaca
720 Pengacara Siap Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Siap Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Demokrat: Artikel Asia Sentinel Abal-abal

Demokrat: Artikel Asia Sentinel Abal-abal

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00

Djoko Santoso: Kami Hormati Pilihan Pak Gatot Nurmantyo
<i>Asia Sentinel</i>: Pemerintahan Era SBY Cuci Uang Rp 177 Triliun
Aksi Mahasiswa UIR Pekanbaru Tempeleng Jutaan Mahasiswa Indonesia
KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

Politik17 September 2018 07:25

Kabareskrim Mau Tangkap Hendropriyono, Arief: Itu Kabar Bohong
Relawan Siap Menangkan Prabowo-Sandi Di Aceh

Relawan Siap Menangkan Prabowo-Sandi Di Aceh

Politik18 September 2018 05:35

Tingkatkan Persatuan Pemuda Lewat Kegiatan Keagamaan
KPK Telusuri Peran TGB Dalam Divestasi Saham Newmont
Hukuman Baru Yang Dicepatkan

Hukuman Baru Yang Dicepatkan

Dahlan Iskan18 September 2018 05:00

DPRD Bingung OK OCE Sampai Jualan Ikan Cupang

DPRD Bingung OK OCE Sampai Jualan Ikan Cupang

Nusantara18 September 2018 04:38