UU Keuangan Negara Bikin Ribet

Manajemen BUMN Tak Bisa Gesit

Bongkar  RABU, 22 NOVEMBER 2017 , 09:43:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

UU Keuangan Negara Bikin Ribet

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Net

RMOL. Pemerintah disarankan menyempurnakan sejumlah aturan dalam melakukan proses holdingisasi BUMN. Setidaknya ada dua persoalan yang perlu dipikirkan yakni Undang-Undang Keuangan Negara dan potensi terjadinya kartel.

Sebagai informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menetapkan setidaknya enam induk usaha (holding) BUMN akan terbentuk dalam dua tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Tahun ini, dua holding yang siap beroperasi adalah holding BUMN Pertambangan dengan induk perusahaan PT Inalum. Kedua, holding BUMN Energi dengan induk perusahaan PT Pertamina.

Pada 2018, Pemerintah akan melebur sejumlah perusahaan pelat merah pada sektor usaha yang sama menjadi holding BUMN perbankan, konstruksi, jalan tol, dan terakhir holding BUMN perumahan.

Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan, UU Keuangan Negara menjadi salah satu kendala karena me­nyulitkan manajemen BUMN bergerak gesit dalam meng­hadapi perkembangan dunia usaha. Ini karena UU itu men­gatur kalau keputusan bisnis yang diambil ternyata salah dan perusahaan merugi maka berpotensi dikategorikan da­lam kerugian negara.

"Akhirnya mereka mengam­bil keputusan cari aman untuk menghindari risiko. Kalau berbis­nis tentu ada kemungkinan untung rugi. Inilah yang membuat mereka kalah gesit dengan perusahaan swasta, sehingga kalah cepat da­lam bersaing," kata Dewi.

Terutama, lanjutnya, saat dih­adapkan pada aspek future value yang biasa dihadapi swasta namun terdengar asing diling­kungan BUMN terlebih aparat penegak hokum.

Maka dampak yang diharap­kan dari proses holdingisasi BUMN belum terasa efektif. Karena manajemen BUMN dan anak perusahaannya masih dibayangi rasa takut akan berh­adapan dengan proses hukum.

Kendala kedua yakni, jelas­nya, kemungkinan terjadinya kartel bisnis baik vertikal mau­pun horizontal. Misalnya kalau kedepan PT Antam, PT Timah dan PT Bukit Asam dibawah Holding PT Inalum bisa saja muncul praktek integrasi ver­tikal. Yakni, bisnis hulu ke hilir yang berputar disekitar holding itu saja dan menutup perusahaan lain untuk masuk ke perusahaan tersebut.

Kalau secara horizontal, lanjut Dewi, misalnya nanti dibuat holding dalam industri per­bankan dan jasa keuangan. Muncul kekhawatiran akan ter­jadinya persekongkolan. Yakni, penyedia jasa keuangan yang menjadi bagian holding itu men­etapkan harga produk yang sama dibawah harga pasar. Sehingga perpotensi mematikan perusa­haan diluar holding itu.

"Ada beberapa hal yang me­mang perlu dimonopoli oleh negara demi mewujudkan kese­jahteraan rakyat. Dengan adanya holding BUMN ini, monopoli dilaksanakan oleh anak-anak perusahaan. Makanya perlu ada payung hukum agar proses bisnis perusahaan tidak berten­tangan UU Persaingan Usaha," jelasnya.

Kemudian, pemerintah harus lebih gencar mensosialisasikan bahwa holdingisasi BUMN sebagaimana diatur oleh PP 72/2016, pada dasarnya men­jadikan BUMN menjadi pe­rusahaan anak eks-BUMN. Dan, tidak sepenuhnya terlepas kepemilikan dan pengelolaan­nya oleh negara.

"Tentu berbeda dengan tujuan privatisasi yang bertujuan me­lepaskan kepemilikan negara terhadap BUMN," katanya.

Kandidat Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menambahkan, asumsi bahwa kepemilikan dan pengelolaan oleh negara tidak sepenuhnya terlepas dari peru­sahaan anak eks-BUMN. Hal ini terlihat pada kedudukan ketentuan pasal 2A ayat (6) dan pasal 2A ayat (2).

"Kedua pasal itu mengatur perusahaan holding memiliki lebih dari 50 persen saham pada perusahaan anak, seh­ingga pada dasarnya kontrol tetap ada ditangan di negara," tandasnya. ***


Komentar Pembaca
Anies Pencitraan Pakai Becak

Anies Pencitraan Pakai Becak

, 17 JANUARI 2018 , 19:00:00

Ini Alasan Airlangga Dipertahankan

Ini Alasan Airlangga Dipertahankan

, 17 JANUARI 2018 , 17:00:00

Ludes Dilalap Si Jago Merah

Ludes Dilalap Si Jago Merah

, 14 JANUARI 2018 , 03:23:00

Tetap Berdagang Di Tengah Puing Kebakaran

Tetap Berdagang Di Tengah Puing Kebakaran

, 14 JANUARI 2018 , 05:23:00

Sabam Sirait Dilantik

Sabam Sirait Dilantik

, 15 JANUARI 2018 , 16:34:00