Hanura

Terlalu Fokus Ekonomi, Penegakan HAM Terabaikan

Situasi Indonesia Bakal Gini-gini Aja

Bongkar  RABU, 06 DESEMBER 2017 , 09:40:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Terlalu Fokus Ekonomi, Penegakan HAM Terabaikan

Foto/Net

RMOL. Setelah tiga tahun memerintah, Presiden Jokowi dinilai belum mampu merealisasikan janji-janji dalam Nawa Cita.

Di antaranya soal penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM dan memprioritaskan penegakan HAM dalam kegiatan pemban­gunan. Kalangan aktivis pun kian pesimis dengan kondisi tersebut.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyebutkan, tantangan penegakan HAM ke depan se­makin berat karena pemerintah kurang memprioritaskannya.

Pemerintah terus berupaya memajukan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Hanya saja dari 10 prioritas pem­bangunan nasional dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2018 tidak ada yang bersinggungan dengan perlindungan HAM.

"HAM merupakan hal es­ensial terhadap pembangunan ekonomi agar hasilnya bisa dinikmati semua orang dan tidak ada kelompok tertentu yang tert­inggal. Tanpa adanya perlind­ungan HAM bagi semua orang, program pembangunan ekonomi tidak akan berjalan mulus," ka­tanya di Jakarta, kemarin.

Minimnya perlindungan HAM dalam pembangunan dapat dili­hat dari praktik eksploitatif ter­hadap buruh perkebunan sawit di Sumatera dan Kalimantan, hingga kasus penolakan petani Pati dan Rembang, Jawa Tengah, terhadap pembangunan pabrik semen.

Usman juga menyoroti poli­tisasi identitas yang sedang marak digunakan sebagai senjata dalam Pemilu. Padahal politisasi identitas sendiri merupakan ba­han bakar praktik intoleransi di masyarakat. Pemerintah juga mengakui meningkatnya intol­eransi beragama dan Presiden Jokowi menganggap ada anca­man terhadap kebhinekaan.

"Namun, langkah yang ditem­puh untuk menangani persoalan itu berpotensi mengancam kebe­basan berekspresi dan berpenda­pat karena menggunakan sentimen nasionalisme sempit. Misalnya, menerbitkan Perppu Ormas pada Juli 2017," sebutnya.

Situasi diperkirakan akan ber­tambah parah karena ke depan akan ada perhelatan Pilkada dan Pemilu 2019.

Ketua Badan Pengurus Amnesty International Indonesia, Todung Mulya Lubis, meminta pemerintah meningkatkan per­hatiannya terhadap isu HAM. Dia mengingatkan para calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menyatakan komitmen terhadap HAM, termasuk me­nyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Selama persoalan itu belum tuntas, perjalanan Indonesia ke depan tidak akan berjalan mu­lus,"  katanya.

Menurutnya, salah satu cara untuk menyelesaikan kasus pe­langgaran HAM berat masa lalu yakni melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun komisi itu tidak bisa dibentuk karena UU KKR sudah dinya­takan oleh MK bertentangan dengan konstitusi.

Walau demikian penyelesaian pelanggaran HAM berat bisa dimulai dengan pembentukan KKR di daerah seperti yang ada di Aceh. "Penyelesaiannya di­harapkan bisa dilakukan melalui pembentukan KKR di tingkat lokal. Kalau itu berhasil bisa menjadi contoh daerah lain," imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sudarto Danusubroto menegaskan isu penun­tasan kasus-kasus HAM berat di masa lalu menjadi salah satu per­hatian pemerintah Jokowi-JK.

Meski demikian, hal itu sedikit terabaikan karena pemerintah tengah fokus menghadirkan keadilan sosial lewat percepatan pembangunan.

"Presiden meyakini, keadilan sosial merupakan kunci menjaga ketahanan dan persatuan NKRI. Makanya upaya-upaya memban­gun infrastruktur dan mening­katkan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus sekarang. Tapi bukan berarti tidak ada upaya menyelesaikan itu (kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu)," katanya. ***

Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

, 21 JUNI 2018 , 14:53:00

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

, 20 JUNI 2018 , 18:51:00

Antre Di Tol Fungsional

Antre Di Tol Fungsional

, 19 JUNI 2018 , 06:58:00