Hanura

Pencari Keadilan Turun, Tindakan Represif Tinggi

Catatan Akhir Tahun 2017 LBH Jakarta

Bongkar  KAMIS, 14 DESEMBER 2017 , 08:43:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pencari Keadilan Turun, Tindakan Represif Tinggi

Foto/Net

RMOL. Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa menuturkan, jumlah pengaduan yang diterima pihaknya pada 2017 sebanyak 1.224 kasus meliputi 19.039 pencari keadilan. Padahal pada 2016 pengaduan yang diterima mencapai 1.444 dengan 121.571 pencari keadilan.

"Dari ribuan pengaduan yang masuk selama 2017, jenis kasus paling banyak diadukan terkait kasus non struktural seperti pidana sebesar 532 pengaduan. Kemudian perburuhan 223 pen­gaduan, perkotaan dan masyarakat urban 154 pengaduan, keluarga 188 pengaduan, sipol 86 pengaduan, perempuan dan anak 41 pengaduan," katanya di Jakarta.

Untuk kasus perburuhan paling banyak terkait hubungan kerja sebanyak 99 kasus dengan 2.932 pencari keadilan, hak normatif 88 kasus dengan 1.298 pencari keadilan, kepegawaian (PNS) 13 kasus dengan 13 pen­cari keadilan.

Selanjutnya kasus mengenai serikat pekerja 1 kasus dengan 100 pencari keadilan, 2 kasus pidana perburuhan dengan 3 pencari keadilan, 5 kasus buruh migran dengan 204 pencari kea­dilan, dan pekerja rumah tangga 15 kasus dengan 15 pencari keadilan.

"Untuk kategori pencari keadilan berdasarkan jenis pekerjaan, mayoritas pencari keadilan di LBH Jakarta yaitu buruh (227 pencari keadilan)," sebutnya.

Kepala Bidang Advokasi LBH Jakarta, Yunita mengungkap­kan adanya pola-pola represif semakin nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Tak hanya itu, politik identitas semakin menguatdan terus memecah belah masyarakat.

"Misalnya militerisasi sudah terlihat, politik identitas sudah terlihat pada tahun lalu, tahun ini semakin marak. Bahkan ujaran kebencian dan persekusi sudah masuk dunia digital," katanya.

Selain itu LBH Jakarta juga melihat ada penurunan jumlah partisipasi masyarakat. Terutama akibat pelarangan kegiatan pe­nyampaian aspirasi. "Tahun ini kritik masyarakat kepada pemer­intah mulai berkurang karena ada kasus kriminalisasi terhadap buruh hingga kasus pembubaran diskusi," paparnya.

Pihaknya menyoroti pem­bubaran kegiatan Belok Kiri Fest. Pada 2016 kegiatan terse­but bisa berlansung meski harus berpindah lokasi. "Tapi tahun ini Belok Kiri Fest dibubarkan bahkan malah Kantor LBH Jakarta juga diserang massa," ujar Yunita.

Pembubaran paksa juga dia­lami oleh peserta kegiatan dis­kusi Forum 65, dan panggung 'Asik Asik Aksi' pada 16-17 September 2017 lalu.

Terkait masalah HAM, LBH Jakarta menilai Presiden Jokowi tidak berusaha memenuhi jan­jinya menuntaskan pelangga­ran HAM masa lalu. Malahan, Jokowi justru mengeluarkan peraturan baru yang dinilai se­bagai pelanggaran serius bagi kebebasan berserikat dan ber­organisasi seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas.

Selain itu, penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) sebagai ko­moditas politik semakin men­guat. "Tapi ada kabar baik terkait hak sipil dan politik pada 2017 justru datang dari Mahkamah Konstitusi. Karena mengabulkan permohonan para penghayat kepercayaan agar keyakinan­nya dianggap setara dengan agama dan dicatatkan dalam administrasi kependudukan," kata Yunita. ***


Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

, 21 JUNI 2018 , 14:53:00

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

, 20 JUNI 2018 , 18:51:00

Antre Di Tol Fungsional

Antre Di Tol Fungsional

, 19 JUNI 2018 , 06:58:00