Hanura

Menakar Anies Baswedan Dalam Pilpres 2019

Suara Publik  SENIN, 18 DESEMBER 2017 , 06:49:00 WIB

<i>Menakar Anies Baswedan Dalam Pilpres 2019</i>

Anies Baswedan/Net

SESUNGGUHNYA terlalu dini untuk mambahas soal ini. Anies Baswedan tengah menjabat gubernur, tetapi lantas hendak diparalelkan dengan “jalan nasib” Joko Widodo. Yang disebut terakhir ini memang terus naik daun ketika itu: menjabat walikota Solo terus Gubernur DKI Jakarta, lantas jadi kandidat presiden, terpilih pula. Apakah Anies akan ikut alur semacam itu?

Saya tidak dalam posisi bisa menolak permintaan redaksi majalah ini untuk sekadar mengulasnya. Maka, ulasan saya ini tentu terikat dengan kondisi-kondisi politik hari ini. Adapun nama Anies terkenal, ya. Bukankah dia kini menduduki jabatan yang terus jadi sorotan dan harapan publik, tak hanya Jakarta, tapi meluas se-Indonesia? Dia telah menjadi incaran pemberitaan, dan publik Indonesia mengikutinya.

Dalam politik, modal terkenal itu penting. Anies telah punya itu. Untuk menjaga popularitasnya, dia telah punya panggung. Dia telah masuk dalam serial sinetron politik yang ditonton orang banyak. Dia pemain utamanya dalam sinetron politik DKI, yang sesungguhnya mencerminkan miniatur Indonesia itu. Dia harus protagonis terus-menerus, kalau mau popularitasnya terjaga bahkan terlonjak. Media perannya jadi begitu penting di sini: kalau popularitas protagonisnya optimal, hal ini bisa jadi modal dasar bagi pelejitan elektabilitasnya.

Tapi, Anies terikat janji memimpin Jakarta. Misalnya kalau ada peluang yang sangat besar dan ada parpol yang cukup mendukungnya, dia bisa saja mengiyakan, kendati terbentur problem etis. Dalam tradisi politik elektoral, problem etis tampaknya, merujuk kasus-kasus sejenis yang relevan di mana gubernur aktif diajukan sebagai kandidat presiden atau bupati/walikota aktif sebagai kandidat gubernur, sekadar terhenti di tingkat wacana. Perspektif legal pun segera menggusur perspektif etis. Para pendukung biasanya sudah siap dengan jurus, “Apanya yang salah? Kan tidak melanggar hukum?”

Dalam kasus Jokowi sebagai walikota Solo ke pilgub, gubernur DKI ke pilpres, semua lancar dan tidak melanggar hukum, bukan? Dan orang sudah cepat melupakan problem etisnya. Begitu kekuasaan diraih, maka konsentrasi publik beralih ke konteks cara memimpin dan dampak kebijakannya. Dalam konteks ini, terngianglah adagium populer dalam politik kontestasi: kampanye satu hal, memerintah hal yang lain.
Soal lompatan politik dari walikota ke pemimpin eksekutif teringgi, sesungguhnya tak hanya dialami Jokowi. Telah banyak kasus serupa. Recep Tayyip Erdogan pernah dari walikota Istanbul ke perdana menteri, dan ketika sistem pemerintahan Turki berubah jadi presidensial, dia terpilih pula sebagai presiden.

Di Amerika Serikat, negeri yang dianggap kampiun demokrasi, problem-problem etis yang tersisa dalam pilpres pun lazim tenggelam oleh masalah-masalah etis baru yang terkait dengan kebijakan presiden. Kita bisa belajar banyak dari kasus-kasus etika politik Donald Trump sebagai pemimpin populis neo-demagog.

Katakan problem etisnya akan cepat tenggelam oleh konteks perspektif legal, maka bagaimana peluang Anies di Pilpres 2019? Jawaban prediksionalnya yang bisa dijawab cepat saat ini adalah, peluang untuk kandidat presiden bisa saja, tetapi hanya parpol nekatlah yang berani melakukan itu. Apa pasal? Elektabilitasnya masih begitu sangat rendah, apabila perbandingannya dengan Jokowi atau Prabowo. Saya tidak kutipkan angka-angka elektabilitas mereka secara detil dari berbagai lembaga survei, pembaca bisa mengecek sendiri. Kecenderungannya memang masih seperti itu.

Tapi, kalau peluang cawapres, cukup terbuka. Mengapa demikian? Cawapres itu posisinya sekadar mendampingi atau melengkapi. Anies bisa jadi cawapres yang manis bagi pasangannya, dan bisa jadi punya sumbangan penting bagi pelejitan elektabilitas. Misalnya, salah satu simulasi pasangan Prabowo-Anies. Hasilnya cukup bagus, tetapi tentu belum optimal. Kalau memang direfleksikan ke depan, simulasi ini cukup prospektif. Anies masih punya lapangan kesempatan yang luas, yang bermuara pada penilaian masyarakat yang positif, manakala dia dianggap berhasil memimpin DKI.

Namun, manakala dia dinilai gagal, maka yang terjadi bisa sebaliknya. Bahwa Anies tidak dapat diandalkan memberi nilai tambah elektoral bagi pasangannya. Maka, kata kunci pentingnya adalah kepemimpinanya. Apakah dia akan bisa jadi kandidat presiden atau cawapres, tergantung keberhasilannya memimpin DKI.

Kita belum bisa memberi penilaian yang proporsional saat ini karena pemerintahan masih berjalan beberapa bulan. Masih sangat dini untuk menilai. Tapi, tampaknya dia cukup punya prospek untuk berhasil. Dia punya banyak catatan terkait hal-hal yang perlu terus untuk diperbaiki. Memang banyak masalah yang tidak mudah untuk direspons efektif. Maka, komunikasi yang baik dan empatik akan menjadi salah satu kunci penting.

Anies menjadi gubernur di era ingar bingar sosial media. Berpasangan dengan Sandiaga Uno, setiap saat dia disorot publik sosial media. Setiap kesalahan tutur kata, langsung jadi santapan mereka. Kebijakan yang dipandang aneh, juga demikian. Kemampuan meyakinkan, karenanya menjadi penting. Anies, dengan latar belakang sebagai akademisi, cukup punya kemampuan komunikasi yang baik. Hal ini, seyogyanya pula dilakukan oleh Sandi: komunikasinya dengan publik juga harus baik, proporsional dan efektif. Jadi, konteks popularitas dan elektabilitas Anies yang saat ini gubernur DKI juga terkait dengan performa pemerintahannya, pun wakilnya.

Sudah jadi nasihat normatif bahwa Anies harus berkonsentrasi penuh membenahi DKI. Maka, untuk masa sekarang, dia seyogyanya tidak terpancing oleh hal-hal yang terkait dengan politik 2019. Dia harus mampu menghindar dari membicarakan proyeksi dirinya dalam politik 2019. Toh, dengan menahan diri, kalau dia berhasil memimpin DKI, nilai elektoralnya akan otomatis menguat. Anies pun akan elegan, manakala dia menunjukkan efektivitas kepemimpinannya sebagai gubernur.

Satu hal lagi yang bisa dicatat adalah, bagaimana dia mampu keluar dari stigma politisasi identitas dan melebarkan sayap dukungan yang tidak sekadar terkonsentrasi pada ranah kelas menengah muslim. Kesan dan konteks ranah dukungan yang seperti itu akan tertransformasi secara efektif, manakala lagi-lagi, kepemimpinanya berhasil: Jakarta untuk semua, rasa keadilan mengemuka, juga kesejahteraan.

Dia gubernur muda, cukup komunikatif, punya “panggung politik yang riil”, punya prospek berhasil memimpin DKI, dan bagaimana posisinya dalam politik 2019? Bisa tetap gubernur saja, bisa kandidat presiden, pun bisa cawapres. Dinamika politiknya yang menentukannya. Ia ditentukan ragam faktor: sikap politik elitenya, persepsi publik, dan kalkulasi politiknya.

Kalaupun Anies bertahan sebagai gubernur DKI hingga periodenya usai, maka itu pun tidak masalah. Dia akan dinilai sebagai tokoh nasional (bukan sekdar tokoh lokal) yang konsisten. Dia masih punya kesempatan luas dalam karir politik ke depannya. Tidak banyak tokoh yang mencuat dalam dinamika politik Indonesia dewasa ini, tetapi Anies tidak demikian. Segala pilihan dan tindakan atau kebijakan politiknya, diharapkan bisa jadi “legacy” atau warisan yang baik.

Apabila tidak tersandung hal-hal yang tidak dimaafkan dalam politik, terutama korupsi (semoga Anies tahan godaan dan tetap bersih sebagai pemimpin), maka dia akan terus masuk radar kepemimpinan bangsa ke depan. Bagaimanapun, dia memang fenomenal dalam politik Indonesia belakangan, justru karena kenyataannya dia mampu menang dalam Pilkada DKI 2017. ***

M Alfan Alfian
Direktur Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta



Komentar Pembaca
Pianis Muda Indonesia Peraih Penghargaan Internasional
Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

, 21 APRIL 2018 , 11:00:00

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

, 19 APRIL 2018 , 01:12:00

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

, 17 APRIL 2018 , 21:28:00

Sepakati Hak Perangkat Desa

Sepakati Hak Perangkat Desa

, 16 APRIL 2018 , 21:46:00