Hanura

UU Kelapa Sawit Kok Bisa Masuk Prolegnas 2018

Tumpang Tindih Dengan UU Dan PP Lainnya

Bongkar  KAMIS, 28 DESEMBER 2017 , 08:23:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

UU Kelapa Sawit Kok Bisa Masuk Prolegnas 2018

Foto/Net

RMOL. RUU Perkelapasawitan, yang merupakan inisiatif DPR, masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Proleg­nas) 2018. Kalangan aktivis mempertanyakan urgensi pembahasan RUU tersebut. Alasannya, RUU itu lebih menguntungkan kalangan pengusaha sawit ketimbang masyarakat.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware menu­turkan, pasal-pasal dalam RUU Perkelapasawitan tumpang tin­dih dan bertentangan dengan UU Perkebunan dan PP Gambut.

"RUU yang mengatasnama­kan kepentingan petani kecil, tidak tercermin dari pasal-pasal yang diusulkan, sebaliknya RUU Perkelapasawitan cenderung menguntungkan kalangan pen­gusaha yang memonopoli bisnis perkelapasawitan," ujarnya.

Pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rapat Kerja (RAKER) harmonisasi RUU Perkelapasawitan dengan Baleg dan Kementerian terkait lainnya telah menyatakan, tidak ada substansi baru yang perlu dituangkan dalam bentuk keten­tuan undang-undang.

Selain itu, para pemangku ke­pentingan kelapa sawit meyam­paikan bahwa hal-hal yang mendesak dapat difasilitasi den­gan produk di bawah undang-undang.

Walaupun Kementerian Hukum dan HAM belum menyam­paikan posisi/pandangannya dalam RAKER harmonisasi RUUtersebut, telah terlihat jelas bahwa Pemerintah secara substansial berkeberatan untuk melanjutkan pembahasan RUU Perkelapasawitan ini. Meskipun demikian, Baleg DPR masih terus mengelak dan bersikeras melanjutkan pembahasan RUU.

"DPR dan Pemerintah se­harusnya tidak melanjutkan pembahasan RUU yang ber­orientasi pengusaha besar ini dan fokus pada RUU-RUU lain yang menyangkut hak-hak masyarakat kecil yang selama ini terpinggirkan seperti revisi RUU Pertanahan, RUU Masyarakat Adat, revisi UU Konservasi, dan lain-lain," kata Inda.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya mengatakan, pemerintah sebaiknya fokus pada perbaikan tata kelola industri perkelapa­sawitan agar lebih berkelan­jutan.

Langkah itu bisa dilakukan melalui kebijakan dan berbagai inisiatif yang telah ada seperti penguatan sistem perkebunan sawit berkelanjutan (ISPO), evaluasi perizinan dan penega­kan hukum.

"Serta memperkuat sinergi dengan KLHK dan K/L lainnya untuk penyelesaian persoalan kebun kelapa sawit yang berada di kawasan hutan," sebutnya.

Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) David Sitorus mengatakan, RUU Perkepalasawitan banyak meng­hilangkan prefens di antaranya usaha perkebunan bisa dilaku­kan dengan izin padahal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lagi diperlukan dan men­gakui adanya hak atas tanah masyarakat tanpa memerlukan izin atau hak ulayat.

"Dalam putusan MK juga sangat jelas bahwa kemitraan perkebunan bukan hanya ter­cantum dalam UU Perkebunan, tetapi bisa dalam bentuk lain di luar itu atas dengan kesepaka­tan," terangnya.

David mencatat, lahirnya RUU perkepalasawitan dilatar­belakangi alasan untuk mening­katkan ekonomi, mengurus karut marutnya perizinan perkepala­sawitan.

Akan tetapi tidak dijelas­kan akses perkebunan mandiri, hanya perkebunan industri be­sar, sama sekali bukan untuk mensejahterakan malah seba­liknya bahkan menimbulkan hak preferensi yang memunculkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP), dengan diantaranya meningkat­kan pajak.

"Tak ada gunanya RUU Perkepalasawitan, kalau mau UU Perkebunan saja direvisi dengan catatan semua norma-norma yang diputuskan MK di­masukkan. Sesungguhnya RUU perkepalasawitan melemahkan dari cita-cita reforma agraria yang dicita-citakan Presiden Jokowi," tandasnya. ***


Komentar Pembaca
PKS: Prabowo-Anies Hanya Sebatas Wacana
Wagub DKI: Anak SMAN 68 Hebat!

Wagub DKI: Anak SMAN 68 Hebat!

, 13 JULI 2018 , 15:00:00

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

, 11 JULI 2018 , 19:24:00

Kampanyekan Gatot-Anies

Kampanyekan Gatot-Anies

, 08 JULI 2018 , 03:42:00

Asyik Bergoyang

Asyik Bergoyang

, 08 JULI 2018 , 09:41:00